Untuk itu, kata HNW sapaan akrab politisi PKS ini, para tokoh-tokoh Islam rela menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta, "
… dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya".
"Para tokoh Islam memahami betul sehingga Proklamasi 17 Agustus 1945 perlu dijaga. Tokoh Islam menerima penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta agar Indonesia tetap bersatu," tambahnya.
Belajar dari sejarah tersebut, HNW menegaskan bila bangsa ini membaca sejarah maka tidak akan menjadikan umat Islam sebagai pelengkap penderita. "Tanpa peran umat Islam tak akan ada Pancasila dan NKRI," paparnya.
Sebagai mayoritas penduduk Indonesia, jelas HNW, Soekarno paham betul kondisi ini sehingga dalam pidato pada 1 Juni 1945, Soekarno mengatakan di dadanya ada Islam. Tak heran bila Soekarno tidak mempermasalahkan Piagam Jakarta namun karena ada lobi Mohammad Hatta kepada tokoh-tokoh Islam maka tujuh kata tersebut dihapus.
Peran tokoh Islam dalam kebangsaan tidak hanya itu. Ketika bangsa ini berbentuk Republik Indonesia Serikat, bentuk yang tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi itu ditolak oleh tokoh dari Partai Islam Masyumi, Mohammad Natsir.
"Dengan mosi integral Mohammad Natsir, Indonesia berbentuk kembali menjadi NKRI," paparnya.
HNW dalam kesempatan itu mengajak umat Islam untuk tidak terombang ambing sehingga tidak produktif. Diharapkan umat Islam jangan sedikit-dikit membidah dan mengkufurkan pihak lain.
"Kalau umat Islam hanya membicarakan soal bidah, lalu siapa yang akan mengurus Indonesia?" tanyanya.
Lalu kalau umat Islam antipati kepada negara Indonesia karena dianggap bidah, hal demikian akan membuat umat Islam menjadi tidak bersemangat dalam mengisi Indonesia.
"Dan kalau umat Islam tak mengisi Indonesia maka peran itu akan diambil oleh pihak lain," ungkapnya.
Diharapkan umat Islam menatap ke depan dan mengisi pembangunan. Karena negeri ini warisan para ulama.
Ditambahkan HNW, Pancasila mengandung prinsip yang bisa memberi rasa nyaman kepada umat Islam. Dengan Sila I Pancasila membuat anak bangsa bebas melaksanakan ibadah agama.
"Dengan Sila I kita juga bisa mengkoreksi paham yang tak sesuai di Indonesia, seperti paham komunis," pungkasnya.
[rus]
. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyatakan bukan perkara mudah mengurus negara yang baru merdeka. Ia mencontohkan, negara Palestina dan Kosovo meski sudah menyatakan kemerdekaannya namun masih ada negara yang tidak mengakuinya. 
BERITA TERKAIT: