Bendahara negara itu mengaku belum mengetahui secara rinci tujuan penerbitan obligasi tersebut. Namun, menurutnya, kondisi kas Pemprov DKI Jakarta masih sangat kuat sehingga ia mempertanyakan urgensi rencana tersebut.
"Buat apa dia terbitin obligasi? Kan uangnya banyak. Masih ada berapa triliun tuh," ujar Purbaya saat ditemui di kantornya, Jakarta pada Kamis 23 Juli 2026.
Purbaya juga mengaku belum ada pembahasan terkait rencana tersebut antara Kementerian Keuangan dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
"Saya enggak tahu. Saya belum tahu," kata Purbaya.
Meski demikian, ia menilai penerbitan obligasi daerah tidak akan menjadi persoalan apabila kondisi keuangan daerah kuat.
"Kalau kredibel sama DKI uangnya banyak sebenarnya nggak bahaya. Cuma jadi pertanyaan adalah dia kan uangnya nggak kepake banyak, buat apa? Tapi saya nggak tahu. Nanti saya cek dengan mereka ya," kata Purbaya.
Sebelumnya, Pramono mengungkapkan rencana penerbitan obligasi daerah itu merupakan yang pertama di Indonesia. Menurutnya, rencana tersebut dilakukan sebagai instrumen pembiayaan baru untuk memperkuat pengelolaan APBD agar lebih sehat.
"Banyak orang-orang kaya yang sebenarnya nggak perlu pinjam tetapi tetap meminjam, itu karena untuk membuat badannya lebih sehat," kata Pramono.
Diketahui, APBD DKI Jakarta 2026 mencapai sekitar Rp81,32 triliun.
BERITA TERKAIT: