"Keprihatinan kami yang paling utama adalah nasib sekitar 40.000 warga Indonesia bekerja dan bermukim di Qatar," tegas Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI, Bahar Ngitung, dalam keterangan persnya.
Senator DPD RI dari Provinsi Sulawesi Selatan ini mengaku enggan berspekulasi tentang kemungkinan krisis Qatar dipicu kunjungan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, ke Timur Tengah bulan lalu.
Dia menyadari, soal politik luar negeri Indonesia adalah wilayah Kemenlu sebagai koordinator kebijakan politik luar negeri Indonesia. Tetapi, jangan sampai krisis negara sahabat itu mempengaruhi sektor lain.
Menurut Bahar, yang perlu segera diantisipasi adalah dampak langsung ke Indonesia pada sektor keamanan WNI dan ekonomi.
"Impor Indonesia dari Qatar sekitar 857 juta dolar dan ekspor ke Qatar mencapai 57 juta dolar. Perjalanan umroh juga banyak melalui dan menggunakan penerbangan Qatar, yang kini dilarang memasuki wilayah udara Saudi Arabia dan negara bersengketa lainnya," ujar Bahar.
Ketua BKSP DPD RI berharap pemerintah menyiapkan antisipasi krisis ini. Jika berlangsung lebih dari 30 hari, akan bisa meningkatkan ketidakpastian Timur Tengah pada umumnya.
[ald]
Yang paling memprihatinkan dari krisis diplomatik Qatar dengan negara-negara Arab adalah nasib sekitar 40.000 warga Indonesia yang bekerja dan bermukim di negara kaya minyak itu. 
.jpeg)
.jpeg)
BERITA TERKAIT: