Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Pimpinan Dan Staf KOI Dikumpulkan Di Lantai 18

Sikapi Penetapan Sekjennya Sebagai Tersangka

Selasa, 06 Desember 2016, 10:00 WIB
Pimpinan Dan Staf KOI Dikumpulkan Di Lantai 18
Dody Iswandi/Net
rmol news logo Pasca ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana sosialisasi Asian Games 2018, Sekretaris Jenderal Komite Olimpiade Indonesia (Sekjen KOI) Dody Iswandi cuti.

Kemarin siang, Kantor KOI yang berada di FX Officer Tower, lantai 1, Jalan Pintu Senayan 1, Jakarta sepi. Tidak terlihat aktivitas mencolok di kantor yang berada di pusat perbelan­jaan di kawasan Ibukota ini. "Semua pimpinan, staf dan petu­gas keamanan sedang dikum­pulkam di lantai 18, menyikapi penetapan Sekjen KOI  (menjadi tersangka)," ujar Ruwadi, salah satu petugas keamanan Kantor KOI.

Lokasi kantor KOI sangat strategis, karena berada di ka­wasan elite di Jakarta Selatan. Seluruh dinding depannya ter­buat dari kaca bening. Begitu juga dengan pintu masuk. Yang membedakan hanya tulisan di depannya. Isinya, "Komite Olimpiade Indonesia". asuk lebih dalam, tulisan, "Road to Asian Games 2018, Jakarta- Palembang" menyambut tamu yang masuk ke kantor tersebut.

Di sisi kanan terdapat meja recepsionis yang didominasi warna merah. Seorang petu­gas keamanan berjaga-jaga di meja yang tidak terlalu besar itu. "Ruang pengurus berada di lantai atas. Lantai 1 untuk ruang tunggu saja," ujar Ruwadi ramah.

Tidak jauh, terdapat puluhan pigura yang ditempel di dind­ing ruang lobi. Pigura tersebut menampilkan maskot olim­piade dari masa ke masa. Antara lain, Olimpiade Sydney 2000, Olimpiade Seol 1988, Olimpiade Tokyo 1964 hingga terbaru, Olimpiade Rio 2016. Tak keting­galan, background Asian Games 2018 di Jakarta-Palembang juga ditampilkan di ruang lobby. "Alhamdulilah, Asian Games di Indonesia. Seluruh pengurus KOI cukup sibuk menyiapkan acara tersebut," ucapnya.

Pria yang mengenakan serag­am warna gelap ini mengatakan, sejak Sekjen KOI Dody Iswandi ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana sosialisasi Asian Games 2018 oleh Polda Metro Jaya, yang bersangkutan sudah tidak terli­hat datang ke kantor. "Biasanya hampir setiap hari datang ke kantor. Dengar-dengar, Pak Dodi sudah mengajukan cuti sejak 1 Desember lalu," sebut dia.

Pria yang setahun menjadi se­curity ini, mengaku kaget dengan penetapkan tersangka terhadap salah satu pimpinan lembaga yang dijaganya. Sebab, sangat mendadak dan tidak ramai. "Tapi sebelum ditetapkan menjadi ter­sangka, beliau pernah diperiksa polisi. Saya tidak tahu berapa kali diperiksa," ucapnya.

Ruwadi mengatakan, kan­tor KOImenempati lantai 1, 16, 17,18 dan 19 Gedung FX Tower. "Ruang pengurus dan sekretariat berada di lantai atas. Ruang tunggu berada di lantai 1," sebut dia.

Namun, Dody melarang awak media naik ke ruang pimpinan karena belum mendapat izin. "Kalau mau naik, harus dapat izin dulu," kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua KOI Muddai Madang menga­takan, Dewan Olimpiade Asia (OCA) sudah mengetahui kasus yang menjerat Dody Iswandi. Pasalnya, sejak awal tahun lalu, lembaga tersebut telah menem­patkan beberapa perwakilan­nya untuk berkantor di Jakarta. "OCA telah memberikan teguran lisan, tapi belum mengeluar­kan teguran secara resmi," ujar Muddai di Kantor KOI, Jakarta, kemarin.

Alasannya, kata Muddai, OCA tidak ingin panitia pengelola Asian Games jadi tercemar. Penyebabnya, Asian Games dimiliki OCA. "Sebagai pihak yang memiliki, mereka pasti tidak mau ada permasalahan apapun," ujarnya.

Muddai mengungkapkan, total anggaran yang diberikan oleh pemerintah untuk sosialisasi Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang sebesar Rp 61 miliar. Dari dana tersebut, kata dia, tidak sepenuhnya untuk promosi Asian Games, namun sebagian digunakan untuk pelun­curan logo dan pembuatan mas­terplan. "Untuk parade di enam kota, yakni Medan, Balikpapan, Makassar, Palembang, Banten dan Surabaya hanya Rp 27 mil­iar," sebutnya.

Dana yang disediakan pemer­intah untuk sosialisasi Asian Games, lanjutnya, tidak sep­enuhnya habis. "Masih sisa Rp 18 miliar, dan sudah dikembali­kan kepada negara," tandasnya.

Terkait penetapan tersangka, lanjutnya, Dody sudah men­gajukan cuti dari jabatannya sejak 1 Desember agar bisa lebih fokus pada kasus yang di­hadapi. "Mudah-mudahan segala persoalan bisa segera selesai," tuturnya.

Sementara tugas yang dit­inggalkan, kata Muddai, akan digantikan oleh Helen Sarita Delima yang sebelumnya me­nempati posisi Ketua Komisi Sport and Law. "Yang jelas, Pak Dody masih Sekjen KOI hingga saat ini," tandasnya.

Untuk pergantian resmi Sekjen KOI, dia mengaku akan terlebih dahulu melihat Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga lembaga. "Semua sudah jelas diatur (da­lam AD/ART), apabila Komite Eksekutif tersandung masalah seperti ini, sanksinya sudah jelas kok. Apakah dipecat atau sanksi lain," jelasnya.

Dia mengaku, tidak tahu sama sekali kasus korupsi maupun pencucian uang yang menjerat Sekjen KOI. "Memang beliau bertanggung jawab untuk so­sialisasi Asian Games di enam kota," kata dia.

Namun demikian, lanjut Muddai, di masing-masing daer­ah ada tim kecil yang mengurus sosialisasi tersebut. "Mungkin karena dia penanggung jawab, jadi yang bertanggung jawab untuk itu," duganya.

Kendati demikian, dia menyatakan, penetapan ter­sangka terhadap Sekjen KOI tidak akan mengganggu kepanitiaan Indonesian Asian Games Organizing Committee (INASGOC). "Kasus ini per­soalan individu, jadi tolong dipilah-pilah dan tidak terkait dengan kinerja kelembagaan instansi dan organisasi," ucap­nya.

Muddai menambahkan, pihaknya selalu menghormati proses hukum yang ada. "Bila membutuhkan bantuan hukum, tentu KOI akan berikan. Ini kan sebagai bentuk perhatian kami juga," ucapnya.

Agar kejadian tersebut tidak terulang, Muddai mengaku akan melakukan pendampingan dan pengawasan yang lebih ketat. "INASGOC ini bukan individu, tapi kepanitiaan yang terdiri dari ratusan personel professional," sebutnya.

Dia berharap, kegiatan terse­but bisa dimanage dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan untuk kelangsungan penyeleng­garaan Asian Games, kendati ada kasus ini. "Kejadian ini tentu hikmahnya cukup besar bagi kami," ucapnya.

Ke depan, pihaknya akan meminta beberapa lembaga untuk melakukan pendamp­ingan yang fungsinya men­gawasi Asian Games, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP), kepolisian dan Badan Pengawas Keuangan (BPK). ***

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA