Kemarin siang, Kantor KOI yang berada di FX Officer Tower, lantai 1, Jalan Pintu Senayan 1, Jakarta sepi. Tidak terlihat aktivitas mencolok di kantor yang berada di pusat perbelanÂjaan di kawasan Ibukota ini. "Semua pimpinan, staf dan petuÂgas keamanan sedang dikumÂpulkam di lantai 18, menyikapi penetapan Sekjen KOI (menjadi tersangka)," ujar Ruwadi, salah satu petugas keamanan Kantor KOI.
Lokasi kantor KOI sangat strategis, karena berada di kaÂwasan elite di Jakarta Selatan. Seluruh dinding depannya terÂbuat dari kaca bening. Begitu juga dengan pintu masuk. Yang membedakan hanya tulisan di depannya. Isinya, "Komite Olimpiade Indonesia". asuk lebih dalam, tulisan, "Road to Asian Games 2018, Jakarta- Palembang" menyambut tamu yang masuk ke kantor tersebut.
Di sisi kanan terdapat meja recepsionis yang didominasi warna merah. Seorang petuÂgas keamanan berjaga-jaga di meja yang tidak terlalu besar itu. "Ruang pengurus berada di lantai atas. Lantai 1 untuk ruang tunggu saja," ujar Ruwadi ramah.
Tidak jauh, terdapat puluhan pigura yang ditempel di dindÂing ruang lobi. Pigura tersebut menampilkan maskot olimÂpiade dari masa ke masa. Antara lain, Olimpiade Sydney 2000, Olimpiade Seol 1988, Olimpiade Tokyo 1964 hingga terbaru, Olimpiade Rio 2016. Tak ketingÂgalan, background Asian Games 2018 di Jakarta-Palembang juga ditampilkan di ruang lobby. "Alhamdulilah, Asian Games di Indonesia. Seluruh pengurus KOI cukup sibuk menyiapkan acara tersebut," ucapnya.
Pria yang mengenakan seragÂam warna gelap ini mengatakan, sejak Sekjen KOI Dody Iswandi ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana sosialisasi Asian Games 2018 oleh Polda Metro Jaya, yang bersangkutan sudah tidak terliÂhat datang ke kantor. "Biasanya hampir setiap hari datang ke kantor. Dengar-dengar, Pak Dodi sudah mengajukan cuti sejak 1 Desember lalu," sebut dia.
Pria yang setahun menjadi seÂcurity ini, mengaku kaget dengan penetapkan tersangka terhadap salah satu pimpinan lembaga yang dijaganya. Sebab, sangat mendadak dan tidak ramai. "Tapi sebelum ditetapkan menjadi terÂsangka, beliau pernah diperiksa polisi. Saya tidak tahu berapa kali diperiksa," ucapnya.
Ruwadi mengatakan, kanÂtor KOImenempati lantai 1, 16, 17,18 dan 19 Gedung FX Tower. "Ruang pengurus dan sekretariat berada di lantai atas. Ruang tunggu berada di lantai 1," sebut dia.
Namun, Dody melarang awak media naik ke ruang pimpinan karena belum mendapat izin. "Kalau mau naik, harus dapat izin dulu," kata dia.
Sementara itu, Wakil Ketua KOI Muddai Madang mengaÂtakan, Dewan Olimpiade Asia (OCA) sudah mengetahui kasus yang menjerat Dody Iswandi. Pasalnya, sejak awal tahun lalu, lembaga tersebut telah menemÂpatkan beberapa perwakilanÂnya untuk berkantor di Jakarta. "OCA telah memberikan teguran lisan, tapi belum mengeluarÂkan teguran secara resmi," ujar Muddai di Kantor KOI, Jakarta, kemarin.
Alasannya, kata Muddai, OCA tidak ingin panitia pengelola Asian Games jadi tercemar. Penyebabnya, Asian Games dimiliki OCA. "Sebagai pihak yang memiliki, mereka pasti tidak mau ada permasalahan apapun," ujarnya.
Muddai mengungkapkan, total anggaran yang diberikan oleh pemerintah untuk sosialisasi Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang sebesar Rp 61 miliar. Dari dana tersebut, kata dia, tidak sepenuhnya untuk promosi Asian Games, namun sebagian digunakan untuk pelunÂcuran logo dan pembuatan masÂterplan. "Untuk parade di enam kota, yakni Medan, Balikpapan, Makassar, Palembang, Banten dan Surabaya hanya Rp 27 milÂiar," sebutnya.
Dana yang disediakan pemerÂintah untuk sosialisasi Asian Games, lanjutnya, tidak sepÂenuhnya habis. "Masih sisa Rp 18 miliar, dan sudah dikembaliÂkan kepada negara," tandasnya.
Terkait penetapan tersangka, lanjutnya, Dody sudah menÂgajukan cuti dari jabatannya sejak 1 Desember agar bisa lebih fokus pada kasus yang diÂhadapi. "Mudah-mudahan segala persoalan bisa segera selesai," tuturnya.
Sementara tugas yang ditÂinggalkan, kata Muddai, akan digantikan oleh Helen Sarita Delima yang sebelumnya meÂnempati posisi Ketua Komisi Sport and Law. "Yang jelas, Pak Dody masih Sekjen KOI hingga saat ini," tandasnya.
Untuk pergantian resmi Sekjen KOI, dia mengaku akan terlebih dahulu melihat Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga lembaga. "Semua sudah jelas diatur (daÂlam AD/ART), apabila Komite Eksekutif tersandung masalah seperti ini, sanksinya sudah jelas kok. Apakah dipecat atau sanksi lain," jelasnya.
Dia mengaku, tidak tahu sama sekali kasus korupsi maupun pencucian uang yang menjerat Sekjen KOI. "Memang beliau bertanggung jawab untuk soÂsialisasi Asian Games di enam kota," kata dia.
Namun demikian, lanjut Muddai, di masing-masing daerÂah ada tim kecil yang mengurus sosialisasi tersebut. "Mungkin karena dia penanggung jawab, jadi yang bertanggung jawab untuk itu," duganya.
Kendati demikian, dia menyatakan, penetapan terÂsangka terhadap Sekjen KOI tidak akan mengganggu kepanitiaan Indonesian Asian Games Organizing Committee (INASGOC). "Kasus ini perÂsoalan individu, jadi tolong dipilah-pilah dan tidak terkait dengan kinerja kelembagaan instansi dan organisasi," ucapÂnya.
Muddai menambahkan, pihaknya selalu menghormati proses hukum yang ada. "Bila membutuhkan bantuan hukum, tentu KOI akan berikan. Ini kan sebagai bentuk perhatian kami juga," ucapnya.
Agar kejadian tersebut tidak terulang, Muddai mengaku akan melakukan pendampingan dan pengawasan yang lebih ketat. "INASGOC ini bukan individu, tapi kepanitiaan yang terdiri dari ratusan personel professional," sebutnya.
Dia berharap, kegiatan terseÂbut bisa dimanage dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan untuk kelangsungan penyelengÂgaraan Asian Games, kendati ada kasus ini. "Kejadian ini tentu hikmahnya cukup besar bagi kami," ucapnya.
Ke depan, pihaknya akan meminta beberapa lembaga untuk melakukan pendampÂingan yang fungsinya menÂgawasi Asian Games, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP), kepolisian dan Badan Pengawas Keuangan (BPK). ***