Din Syamsuddin: Tak Dapat Diingkari, Yang Diucapkan Ahok Di Pulau Seribu Adalah Penistaan Agama

Din Syamsuddin merasa tidak elok dipertontonkan un­tuk berhadap-hadapan dengan bekas ketua umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Syafii Maarif. Din dan Syafi'i meru­pakan warga Muhammadiyah. Keduanya berbeda pandangan terkait kasus dugaan penistaan agama yang menjerat cagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Din yang juga baru menyele­saikan jabatan dua periodenya di PP Muhammadiyah men­egaskan, ucapan Ahok terkait Surat Al-Maidah ayat 51 jelas penistaan agama.

"Mau menggunkan kata 'pak­ai' atau tidak menggunakan kata 'pakai' nggak ada masalah itu. Nah, ini yang seyogyanya janganbanyak dibantah. Apalagi menggunakan mulut-mulut orang Islam, memakai tokoh-tokoh Islam," katanya ketika dihubungi Rakyat Merdeka tadi malam.

Alasan Din, karena Ahok memberikan penilaian, atau judgemen terhadap penaf­siran orang lain. Apalagi Ahok, menurutnya, bukan dari ka­langan agama yang penaf­siran kitab sucinya dikomentari dengan menggunakan kata peyoratif.

Untuk diketahui, peyoratif adalah unsur bahasa yang mem­berikan makna menghina, mer­endahkan, dan sebagainya, yang digunakan untuk menyatakan penghinaan atau ketidaksukaan seorang pembicara. Berikut pernyataan Din Syamsuddin selengkapnya;

Sebenarnya bagaimana sih duduk perkara dari kasus du­gaan penistaan agama ini?
Tidak dapat diingkari bahwa apa yang diucapkan Ahok di Pulau Seribu itu adalah pe­nistaan agama, atau kesucian agama. Termasuk yang diwakili oleh para tokoh dan ulama.

Alasan Anda?
Alasannya adalah karena dia memberikan penilaian, atau judgemen terhadap penafsiran orang lain. Apalagi dia bukan dari kalangan agama tersebut dengan menggunakan kata pey­oratif. Dibodohi, itu dikotak-katik secara gramatikal, nggak bisa tidak, itu penistaan. Karena ada judgement-nya itu, pe­nilaian. Apalagi kata peyoratif dibodohi.

Tapi aparat penegak hukum beralasan masih belum bisa menyimpulkan Ahok melaku­kan penistaan agama, lantaran menggunakan kata 'pakai' set­elah kata dibodohi?
Mau menggunakan kata 'pak­ai' atau tidak menggunakan kata 'pakai' nggak ada masalah itu. Nah, ini yang seyogyanya jangan banyak dibantah. Apalagi meng­gunakan mulut-mulut orang Islam, memakai tokoh-tokoh Islam. Ini membangkitkan reaksi umat. Yang boleh jadi sudah mau memaafkan. Saya kan bilang, karena sudah minta maaf maka perlu diberi maaf. Cuma ternyata tidak selesai.

Sejumlah kalangan merasa tidak cukup hanya dengan minta maaf?
Karena pihak sana seolah-olah membela diri, sehingga diang­gap tidak tulus minta maaf, bah­kan memakai mulut tokoh-tokoh Islam untuk membela-bela diri.

Siapa itu yang anda mak­sud?
Kalau saya sebut, ada Nusron Wahid, Syafii Maarif dan lain-lain. Ini yang membangkitkan reaksi umat. Oleh karena itu, silakan proses hukum. Bagus, sudah dis­epakati dan itu dari awal disangsi­kan oleh sebagian (rakyat).

Kenapa rakyat menjadi sangsi?
Karena melihat kasus rekla­masi dan Sumber Waras. Ahok seperti kebal hukum, ini mem­bangkitkan emosi. Sehingga sangsi. Bahkan sekarang pun masih sangsi itu umat. Karena proses hukumnya tidak berkea­dilan, maka pesan saya umat tetap tenang. Beri kesempatan pada proses hukum, yang kedua pihak pemerintah, kepolisian jangan main-main. Hukum harus berkeadilan.

Kalau tidak?
Kalau tidak berkeadilan, ini bisa lebih besar lagi, ini yang tidak kita inginkan. Karena saya berpenda­pat, jangan karena nila setitik, ru­sak susu sebelanga. Jangan karena orang satu, harmoni bangsa ter­ganggu. Ini yang harus dipahami oleh elite-elite bangsa.

Anda juga sempat menga­takan ada kekuatan uang di balik kasus ini. Itu maksudnya apa?
Oh iya, itu sama sejalan den­gan (komentar) Panglima TNI itu yang perlu disadari oleh bangsa. Dari pemerintah sampai ke bawah hingga ke atas. Bahwa ini bukan sekadar masalah Pulau Seribu, tapi ada masalah besar di sini. Ada kekuatan uang, ini yang kemudian melumpuhkan sendi-sendi kekuatan bangsa, pe­merintah, Ormas, Parpol, Pers. Ini kalau tidak segera dihalangi kesenjangan kita sudah tinggi. Segelintir orang kok menguasai aset nasional lebih besar. Nah kesenjangan keadilan akan di­lawan oleh rakyat. ***