Sutiyoso: Saya Berharap BG Bisa Bangun BIN Lebih Profesional

Apa saja pesan pria yang akrab disapa Bang Yos ini kepada Jenderal Budi, berikut wawan­caranya;

Apa dua poin yang mesti menjadi konsentrasi Kepala BIN yang baru itu?
Yang pertama itu kekuatan. Kekuatan BIN saat ini di bawah 50 persen. Jelasnya cuma 37 persen saja. Saya kira tidak ada kementerian/lembaga yang kekuatannya di bawah 50 persen. Tapi BIN seperti itu keadaannya dan ini harus ditingkatkan.

Jadi bagaimana BIN bekerja selama ini dengan kekuatan di bawah 50 persen?
Karena itulah ketika saya baru dilantik memproyeksikan 1.000 personel tambahan. Supaya di tahun 2017 itu kekuatannya lebih dari 50 persen untuk meng­hadapi pilkada serentak. Itu targetnya. Nah ternyata, karena peraturan pemerintah moratori­um pegawai kan. Nah, karena itu saya dengan Menteri PAN waktu itu Yuddy Chrisnandi ngakalinya gimana ini. Karena pegawai ng­gak boleh tambah, saya merekrut dari PNS, TNI, Polri.

Ada berapa banyak itu per­sisnya?
Dari sekian ratus yang mendaf­tar itu, 650 tinggal tahap terakhir. Jadi kalau itu dapat 400 saja sudah lumayan ya dari sumber itu. Nah, lalu moratorium ini saya jelasin kepada Presiden. Lalu bagaimana bang, ya mohon ini bisa diloloskan bang. Bisa didispensasi. Nah ternyata dari target 1.000 itu oleh menteri PAN diberi jatah 250. Nah 250 itu kalau ditambah nanti katakan 400 dari TNI, POLRI dan PNS, maka akan ada penambahan 650 tahun ini.

Akan bertambah berapa persen itu kekuatannya?
Itu kekuatannya akan mendekati 50 persen. Dari tahun ke tahun harus ditambah.

Karena saat ini satu orang anggota BIN itu meng-cover dua, tiga kabupaten kota. Tentu saja ini tidak masuk akal. Sulit.

Bagaimana dari segi kuali­tatifnya?
Selain kuantitatif, kualifikasi nya juga harus disesuaikan. Masih banyak kurang agen. Karena itu personel-personel yang baru, semua saya arahkan untuk menjadi agen. Karena analis saya anggap ya sudah cukuplah jumlahnya.

Apa sebenarnya tantangan ke depan?
Ancaman terhadap negara ini kan semakin kompleks. Sulit ya dideteksi, complicated. Orang kan salah kaprah. Kalau tugas teroris itu bagi pintu adalah bagian kecil dari tugasnya. Dengan ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan itu diantaranya ada masalah teroris itu bagian kecil. Masih ada BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), badan negara yang khusus nan­gani teroris.

Apa hambatan BIN dalam menangani teroris itu?
Adalah kewenangannya yang dikebiri habis, gitu. Saya ingin cerita ya, negara-negara barat yang sangat mendamba­kan atau mengagung-agungkan demokratisasi, HAM, lalu saat menghadapi teroris yang men­gancam rakyat dan negaranya, dia mengubah paradigma.

Dengan cara memberikan kewenangan yang besar kepada aparat kepolisian dan aparat intelijen. Kita sebaliknya, kita membelenggu aparat kita dan intelijen.

Maksud anda?
Kita bisa mengembangkan orang ini akan melakukan se­suatu. Tetapi kita tidak boleh menangkap. Karena belum melakukan kejahatan, menurut undang-undang kita. Ya akibat­nya terjadi dulu baru kita ribut, termasuk polisi kan. Karena itu ke depan BG harus bisa mem­perjuangkan kewenangan itu. Kita nggak akan menggerebek kayak Densus 88. Bukan kayak begitu. Tapi kalau sudah ada info yang jelas, kita bisa panggil, bisa interogasi.

Tapi jika kewenangan itu diberikan dikhawatirkan bisa menjadi alat penguasa meng­kriminalkan orang?
Lah iya, tapi kan jangan dijadikan alasan dong. Teroris sudah di depan mata, kok kita masih membelenggu kewenan­gan. Apa gunanya pengamat intelijen di Komisi I DPR. Kita juga nggak akan sembarangan meriksa orang, nggak salah, atau nyiksa orang atau apa. Pasti kita akan kena tuntutan juga.

Artinya, bahwa undang-un­dang itu harus segera dipri­oritaskan segera dilakukan oleh dewan. Apalagi di sana itu sudah membentuk pansus. Tapi karena ini lambat, sementara aksi itu terus berjalan.

Terakhir, harapan anda untuk BG?
Saya berharap dengan ka­pasitas yang dia miliki, mudah-mudahan dia bisa membangun BIN ini lebih profesional dan disegani oleh masyarakat dunia. Insya Allah. ***