Pimpinan MPR: Imigrasi Perlu Awasi TKA Dari China

"Saya pikir perlu juga diperiksa legalitas dokumen keimigrasian mereka," kata Mahyudin dalam perbincangan dengan wartawan usai memberikan ceramah di SMKN 1 Cangkringan Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Kamis (28/5).

Mahyudin mengaku penangkapan lima TKA dari China cukup mengejutkan karena ada tenaga kerja asing ilegal yang masuk ke Indonesia. Seperti diberitakan, sebanyak lima TKA dari China ditangkap TNI AU ketika sedang melakukan pengeboran di area Lanud Halim. pengeboran itu terkait dengan proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung.

Menurut dia, jika terjadi pelanggaran administrasi ketenagakerjaan dan imigrasi maka tenaga kerja asing dari China itu perlu diberikan sanski hukum.

"Kalau sejauh semuanya sesuai dengan prosedur saya kira tidak ada masalah. Tetapi kalau prosedurnya tidak terpenuhi misalnya tidak sesuai dengan aturan-aturan ketenagakerjan dan aturan keimigrasian maka perlu dilakukan tindakan hukum," tegas Mahyudin.

Politikus Partai Golkar ini mengungkapkan bahwa TKA yang ditangkap itu bukan dari tentara tetapi memakai pakaian yang mirip tentara. "Dari TNI AU mengatakan bahwa mereka bukan tentara, tapi memakai pakaian yang mirip-mirip tentara. Mereka tenaga kerja biasa," ujarnya.

Mahyudin juga menyayangkan untuk pekerjaan pengeboran dilakukan TKA. "Mungkin mereka tenaga kerja ahli dalam pengeboran. Saya kira tenaga kerja Indonesia untuk pengeboran sudah banyak, buat apa mengambil tenaga kerja dari Tiongkok. Sejauh pekerjaan itu bisa dikerjakan orang Indonesia, diberikan kepada tenaga kerja kita," paparnya.

Mahyudin menambahkan penangkapan TKA dari China di Lanud Halim ini bisa dijadikan momentum untuk melakukan pemeriksaan dokumen TKA dari Cina. Dia mengkhawatirkan banyak TKA dari China yang tiidak dilengkapi persyaratan ketenagakerjaan dan imigrasi.

"Jadi jangan sampai ada impor orang China ke Indonesia. Kalau jumlah mereka banyak, mereka bisa mengganggu tenaga kerja Indonesia. Saya kira perlu diawasi oleh imigrasi terutama orang-orang China," tukasnya dalam rilis yang disampaikan Humas MPR. [rus]