Rusia menyatakan kesiapan memasok minyak mentah ke Indonesia, sementara kerja sama LPG masih dalam tahap penjajakan intensif.
Kabar menggembirakan tersebut diungkap oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 16 April 2026.
Dikatakan Bahlil, kesepakatan pembelian minyak mentah dari Rusia merupakan tindak lanjut dari pertemuan Presiden Prabowo dan Presiden Vladimir Putin Senin lalu, 13 April 2026.
"Kabarnya alhamdulillah cukup menggembirakan, bahwa kita akan mendapat pasokan, crude dari Rusia, dan juga dari pihak Rusia akan siap membangun beberapa infrastruktur yang penting, dalam rangka meningkatkan cadangan dan ketahanan energi nasional kita,” jelas Bahlil.
Menurut Bahlil, kerja sama ini tidak bersifat jangka pendek semata, melainkan dirancang sebagai kemitraan strategis berkelanjutan di sektor energi.
Ia memaparkan, kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) nasional saat ini mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara kapasitas produksi domestik (lifting) masih berada di kisaran 600-610 ribu barel per hari, sehingga ketergantungan impor masih cukup besar.
“Kita masih impor kurang lebih sekitar 1 juta barel per day. Di tengah kondisi global yang seperti ini, kita harus mampu mencari cadangan-cadangan minyak dari berbagai sumber. Tidak hanya di satu negara, tapi di hampir semua negara,” ungkapnya.
Dalam rangka menjaga stabilitas pasokan energi dalam jangka pendek, pemerintah memastikan ketersediaan minyak mentah hingga akhir tahun 2026 telah berada dalam kondisi aman.
Kebijakan ini merupakan implementasi langsung dari arahan Presiden untuk meredam potensi gejolak energi di tengah dinamika geopolitik global yang tidak menentu.
"Untuk crude satu tahun dari mulai bulan ini sampai dengan bulan Desember, insyaallah sudah aman. Jadi kita nggak perlu risau, tinggal kita meningkatkan produksi daripada kilang kita," jelas Bahlil.
Tak hanya berhenti pada minyak mentah, pemerintah juga membuka peluang kerja sama lanjutan dalam pemenuhan kebutuhan LPG nasional yang saat ini masih bergantung pada impor sekitar 7 juta ton per tahun.
Meski demikian, Bahlil mengakui proses negosiasi untuk LPG masih memerlukan tahapan lanjutan sebelum mencapai kesepakatan final.
“Sekarang kita lakukan diversifikasi, dan insyaallah kita juga akan mendapat support. Tetapi yang ini masih butuh perjuangan, masih butuh komunikasi dua atau tiga tahap,” tambahnya.
Menanggapi dinamika kerja sama energi global, termasuk dengan Amerika Serikat, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah akan tetap berpijak pada kepentingan nasional sebagai prioritas utama dalam menentukan sumber pasokan energi.
“Saya katakan bahwa kebutuhan crude kita setiap tahun itu kurang lebih sekitar 300 juta barel. Jadi semuanya kita ambil, mana yang menguntungkan untuk negara kita, harus kita lakukan,” pungkasnya.
Upaya pemerintah mendiversifikasi sumber energi mulai membuahkan hasil. 
BERITA TERKAIT: