Imam Nahrawi: Kalau Pembekuan PSSI Dicabut, Apa Ada Jaminan Perubahan Lebih Baik...

 
Memulai bincang serius Pak Menteri. Apakah ada kepastian sepakbola nanti bakal ditandingkan di Asian Games mengingat hingga kini PSSI masih dibekukan?
Jangan khawatir, pokoknya bola pas­ti kita dipertandingkan. Ini kan masih lama, masih dua tahun lagi. Yang penting sekarang ini kalau ada yang mengatakan bahwa sepakbola adalah penghambat diselenggarakan Asian Games, itu mengada-ada. Tidak benar itu. Itu statemen orang yang lagi galau. Kita nggak usah hiraukan, karena kita sudah berulang-ulang rapat resmi dengan OCA (Olympic Council of Asia) nggak ada masalah itu. Mereka masih memberikan kepercayaan pada pemerintah untuk menyelesaikannya sebelum Asian Games.

Terkait kisruh PSSI, Senin (7/3) lalu Mahkamah Agung memutus­kan menolak kasasi Anda?
Saya belum baca amar putusannya, seperti apa perintah-perintahnya. Nanti kalau kita sudah baca amar putusannya, baru kita akan dalami. Jika kemudian dari pendalaman itu ada celah untuk melanjutkan lewat PK (Peninjauan Kembali) atau mensegerakan melaku­kan eksekusi dengan syarat-syarat tertentu, nanti kita tunggu saja.

Sembilan syarat yang mesti dipenuhi pengurus PSSI dinilai terlalu memberatkan?
Sekarang yang terpenting itu ke­sadaran bahwa yang dikehendaki pemerintah itu. Pemerintah bertindak atas nama undang-undang, semen­tara mereka selalu berdalih itu statuta FIFA. Kita sulit untuk mengurangi beberapa persyaratan itu, karena itu terkait denganhukum.

Misalnya mengenai pajak, apakah mereka menolak mengenai persyaratan pajak. Lha wong kita semua ini saja bayar pajak, masak mereka kita ingatkan bayar pajak nggak mau. Mereka klub olahraga profesional lho ya, bukan amatir. Hal lainnya misalnya soal transparansi. Itu kan ketentuan yang berlaku di negeri kita. Apa kemudian mereka tidak mau melaksanakan syarat-syarat itu.

Kalau mau jujur kan mereka tinggal bilang saya nggak mau syarat yang ini ini, yang syarat ini iya, iya, ini tidak. Tapi kalau semua syarat ditolak, memangnya mereka mau makar terhadap negara? Memang mereka tidak mau hidup di Indonesia. Kalau mereka tidak mau dengan syarat syarat itu, ya sudah pindah saja. Atau nama PSSI-nya jangan pake Indonesia, PSSI FIFA saja.

Anda sempat silang pendapat dengan Agum Gumelar. Sebenarnya hasil pertemuan di Istana apa sih? Apakah ada pembelokan?
Oh nggak ada pembelokan. Perintah Presiden pada saya itu jelas. Pelajari 1-2 hari, kaji lebih dalam lagi, sila­kan pertimbangkan untuk dicabut (pembekuan PSSI itu). Saya sebagai pelaksana teknis mempelajari itu dan kami sudah menyampaikan bahwa hasil kajian kami begini-begini dan muncullah sembilan syarat itu.

Lantas mengapa seusai per­temuan itu pernyataan Anda den­gan Agum berbeda?
Saya tidak mau menanggapi itu. Saya ini kan pembantu Presiden, bu­kan pembantu Pak Agum. Nah, karena saya pembantu Presiden, maka saya siap menjalankan perintah beliau. Dan kadang biasa mereka memu­tarbalikkan itu. Wong FIFA AFC di depan Presiden sudah berkomitmen membentuk tim kecil, kemudian di luar berubah jadi tim ad hoc, yang anggotanya orang-orang itu kok.

Sebenarnya seperti apa sih komitmen Anda untuk mencabut pembekuan PSSI itu?
Kita lihat dulu dong, kalau dicabut apakah ada jaminan perubahan lebih baik tentang tata kelola itu? Bicara tentang tata kelola bukan hanya liga harus jalan lho, tapi prasyarat liga yang profesional itu seperti apa? Akankah ada jaminan dari operator bahwa ke depan tidak ada keluhan lagi? Adakah jaminan ke depan pemain, pelatih, kemudian pekerja sepakbola itu betul-betul mendapatkan hak-haknya sesuai dengan kriteria profesional? Semuanya harus bermuara pada itu. Kami berkeinginan bola ini menjadi industri yang sehat. Jangan hanya dikendalikan oleh orang per orang. Kita tahulah siapa mafianya.

Jika Ketum PSSI La Nyala Mattaliti mundur, apakah Anda bersedia secepatnya mencabut pembekuan PSSI?
Lho mekanisme berikutnya itu kan KLB (Kongres Luar Biasa). Saya tidak mau masuk pembahasan soal nama. Pastinya pemerintah kan mengeluarkan surat sanksi administrasi itu tanggal 17 April 2015, bukan tanggal 18-19 April. Ketika itu eranya Pak Djohar. Tapi kan kita tahu, ini kan tidak bergerak sendiri. Seandainya dia mau aja berkomitmen baik, semua pasti selesai.

Sebenarnya apa sih susahnya menyingkirkan mafia?
Reformasi itu ada kalanya dilakukan secara gradual atau massif. Bisa sih kita lakukan secara massif, serentak, radikal, menyeluruh. Tapi saya kira banyak masyarakat yang tidak siap, meski itu mungkin cara terbaik untuk memotong mata rantai. Tetapi kan saya bukan aparat hukum, bukan aparat kemanan. Kami hanya bertanggung jawab terhadap pembinaan penga­wasan keolahragaan.

Untuk membongkar ini semua kan harus ada itikad baik juga dari lembaga terkait lainnya. Ini kan sudah mainan lama dan sudah menggurita. Klub sendiri sebenarnya ada keinginan untuk memperbaiki ini semua. Tapi kan kita tahu bagaimana ancamannya, satu per satu di-SMS, ditelepon, diteror segala macam. Cara-cara semacam ini kan masih ada yang melakukan. Sementara pemerintah tidak mungkin melakukan cara-cara represif. Kita ingin melakukan cara- cara yang lebih damai, kooperatif untuk melakukan perubahan.

Sampai sejauh ini memang proses mediasi belum juga berhasil?
Masak harus ada mediasi antara polisi dan maling. Ada nggak mediasi begitu? kasihan polisinya dong kalau begitu. ***