Relawan Teman Ahok Tetap Kumpulkan KTP Di Kardus

Teman Ahok memilih fokus mengejar pengumpulan 1 juta Kartu Tanda Penduduk (KTP) agar Ahok bisa menjadi Calon Gubernur DKI melalui jalur in­dependen, ketimbang memusingkan dukungan partai politik yang belum pasti.

Sekretariat Teman Ahok yang berada di Kompleks Graha Pejaten Nomor 3, Jalan Pejaten Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan ramai. Para relawan sibuk mengumpulkan KTP warga Jakarta sebagai bukti dukungan kepada Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2017. Semua KTP terse­but dikumpulkan dari berbagai posko Teman Ahok yang terse­bar di berbagai lokasi.

Begitu masuk ke sekretariat, empat orang relawan tampak sibuk di depan laptop masing-masing. Mereka duduk di depan sebuah meja panjang yang ter­letak di kiri, kanan, dan tengah ruangan. Di sebelah kiri mereka, terdapat tumpukan formulir yang berisi KTP, dan data diri tiap warga yang menyatakan dukun­gannya terhadap Ahok.

Tumpukan berkas tersebut tidak hanya diletakkan di atas meja tempat mereka bekerja, tetapi juga di lantai. Berkas yang berada di lantai dalam kondisi dibungkus, dan berada dalam kardus. Para relawan yang tampaknya mahasiswa itu, me­masukkan data tersebut satu per­satu ke server, untuk digabung­kan dengan ratusan ribu data pendukung Ahok lainnya.

Pada ruang kedua yang be­rada di seberangnya, terdapat beberapa kardus berisi berkas yang dimasukkan ke plastik. Tiga orang relawan Teman Ahok berkumpul di sebuah meja yang ada di tengah ruangan. Mereka mengurutkan berkas dukun­gan, berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hal itu dilakukan untuk mempermudah pencarian berkas, ketika ada warga yang berniat menarik du­kungannya kepada Ahok.

Kemudian di ruangan ketiga yang berada tepat di sebelah ruangan pertama, terdapat berba­gai sovenir berbentuk dukungan terhadap Ahok, berupa kaos, polo shirt, gelang karet, dan kalender. Kebanyakan sovenir tersebut berada dalam kardus yang ditumpuk di sudut ruangan. Hanya belasan potong pakaian dan kardus berisi gelang karet yang diletakkan di meja. Dua orang relawan membereskan barang-barang tersebut.

Juru Bicara Teman Ahok, Amalia Ayuningtyas menya­takan, para relawan memilih fokus mengumpulkan 1 juta KTP untuk Ahok, karena negosiasi politik bukan ranah mereka. Jika partai politik ingin melakukan pembicaraan politik, urusannya dengan Ahok.

"Kami hanya mengumpulkan KTP. Percuma kalau negosiasi politik dengan kami, karena untuk wakil gubernurnya saja, kami serahkan kepada Ahok," ujar wanita berjilbab ini ketika ditemui di ruang tamu Sekretariat Teman Ahok.

Menurut Amalia, ketika me­nyatakan dukungan terhadap Ahok, Partai Nasdem pun tidak melakukan negosiasi tertentu terlebih dahulu dengan pihaknya. Nasdem langsung melakukan konferensi pers dan menyatakan akan memberikan dukungan tanpa syarat untuk Ahok, serta akan ikut mengumpulkan KTP untuk bekas bupati Belitung tersebut.

"Nasdem bilang akan mem­bentuk barisan relawan yang terpisah dari partai. Kami hanya koordinasi soal relawan itu. Kami membantu setelah relawan­nya ada, seperti sharing tentang cara kumpulkan KTP, kasih tahu tentang aturan main Komisi Pemilihan Umum," terangnya.

Jadi, lanjut Amalia, tidak per­nah ada negosiasi atau perjanjian apapun. Pihaknya pun tak ada masalah kalau ada partai yang mau dukung Ahok. "Kami tak mau ada istilah sowan ke kami. Karena itu bukan urusan kami," sambungnya.

Mengenai mulai ada parpol yang mendukung Ahok, Amalia mengaku tidak khawatir sama sekali. Sebab, ia dan rekan-rekannya tidak pernah memaksa Ahok untuk maju melalui jalur independen.

Soal Ahok yang meminta PDIP untuk meminta izin ke Teman Ahok jika ingin mendu­kungnya, Amalia menyatakan bahwa itu bukan sikap pihaknya. "Kami rasa itu bentuk penghar­gaan Ahok kepada gerakan ini dan komunitas relawan lain yang tergabung," tuturnya.

Yang jelas, menurut Amalia, Teman Ahok tidak pernah seka­lipun merongrong Ahok. "Kami hanya melakukan hal konkret. Kalau pencalonan berlangsung hari ini, kami sudah bisa daftar­kan Ahok melalui jalur indepen­den," tegasnya.

Jika PDIP serius ingin men­gusung Ahok, Amalia meminta agar partai tersebut memberikan penjelasan ke warga yang telah mengumpulkan data KTP du­kungan untuk Ahok. Penjelasan berisi alasan, kenapa maju mela­lui jalur partai lebih baik dari­pada independen. "Kami nothing to lose. Kalau memang PDIP maupun partai lain ingin men­gusung Ahok, silakan yakinkan 745.000 lebih orang yang sudah mengumpulkan KTP," ujar dia.

Amalia memaparkan, Teman Ahok merupakan gabungan dari ratusan ribu orang yang terlibat dalam proses pengumpulan data KTP dukungan untuk Ahok. Amalia mengatakan, sejak mer­eka memulai aksinya per Mei 2015, sudah banyak kelompok lain yang kemudian melakukan aksi yang sama.

"Hingga saat ini, baru Teman Ahok dan komunitas relawan lain yang sudah melakukan aksi konkret dalam mengusung Ahok. Kita kan tidak sendiri. Banyak individu dan komunitas relawan lain yang berkontribusi dalam pengumpulan KTP ini, dan hasil­nya konkret," paparnya.

Amalia menambahkan, mer­eka menyadari pengumpulan fo­tokopi KTP dukungan terhadap Ahok untuk bisa maju sebagai calon gubernur independen, harus menyertakan nama calon wakil gubernur (cawagub) dalam formulir. Namun, karena penen­tuan cawagub membutuhkan waktu sementara pengumpu­lan dukungan harus dilakukan segera, maka Teman Ahok beri­nisiatif untuk mengumpulkan fotokopi KTP serta formulirnya terlebih dahulu.

Pada bagian kiri bawah formu­lir pemberian dukungan Teman Ahok memang hanya tercantum kolom nama calon gubernur, yaitu Basuki Tjahaja Purnama. Kolom untuk nama cawagub yang berada tepat di bawahnya masih kosong. "Kami sadar, kalau Teman Ahok jalannya menunggu wakil dari Ahok akan memakan proses yang lebih lama. Padahal, kalau mau ngumpulin fotokopi sejuta KTP harus mulai secepatnya."

Lantaran itu, mereka sepakat untuk menyerahkan nama wakil itu kepada Ahok. "Kalau nanti sudah ada nama wakil, Teman Ahok akan siapkan cara paling cepat untuk mencetak nama wakilnya ke formulir dukungan yang sudah kami kumpulkan," ucapnya.

Amalia menjelaskan, metode yang digunakan nantinya bisa dengan menggunakan cap atau cetak. Sampai saat ini, Teman Ahok masih mencari metode pencetakan yang paling pas. Namun, Amalia memastikan, formulir dukungan yang diser­ahkan ke KPUD DKI nantinya sudah sesuai dengan ketentuan KPUD DKI dan siap diverifikasi. "Makanya, kan target kami pen­gumpulan 1 juta KTP itu sampai akhir Mei. Selebihnya akan kami gunakan untuk menyelesaikan persoalan administrasi," kata Amalia.

Wanita berkacamata ini me­nambahkan, Teman Ahok sam­pai saat ini masih berharap agar suami Veronica Tan itu dapat maju sebagai cagub melalui jalur independen. Apalagi, makin hari dukungan masyarakat melalui KTP makin besar. Terutama sejak Ahok menyatakan akan maju pilkada melalui jalur in­dependen, Teman Ahok bisa mengumpulkan 3.500 KTP se­tiap hari. "Kami percaya, partai yang mendekati Ahok karena melihat antusiasme masyarakat," tegasnya.

Sudut Pandang
Begitu Diserahkan Mesti Ada Nama Cawagubnya...
Sumarno, Ketua KPUD DKI Jakarta

Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta, Sumarno mengatakan, sah-sah saja jika pengumpulan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dilakukan untuk calon guber­nur (cagub) independen tanpa menyertakan nama calon wakil gubernurnya (cawagub).

Kondisi seperti ini terja­di pada Teman Ahok yang mengumpulkan KTP hanya untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, tanpa memunculkan nama cawagub­nya. "Bisa saja, tetapi saat diserahkan kepada KPU, nama cawagubnya sudah harus ada," ujar Sumarno ketika dihubungi, kemarin.

Sumarno memaparkan, KTP dukungan yang telah dikum­pulkan Teman Ahok, secara otomatis ditujukan untuk Ahok dan calon wakilnya kelak. Namun, dia menekankan, na­ma wakil Ahok sudah harus ada saat pendaftaran calon independen dilakukan pada Juli 2016. "Hal ini tercan­tum dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan," paparnya.

Sumarno juga mengingatkan, agar Teman Ahok memperhatikan Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 12 tahun 2015 untuk memastikan semua KTP harus lolos verifikasi. Dijelaskannya, berdasarkan aturan tersebut, KTP yang dikumpulkan harus memiliki sebaran wilayah yang merata. Sehingga, domisili KTP yang dikumpulkan, tidak boleh be­rat di satu wilayah saja.

"Misalnya Teman Ahok yang membuka booth pertama kali di wilayah Jakarta Utara, KTP yang mereka kumpulkan tidak boleh didominasi KTP milik warga Jakarta Utara saja. KTP harus tersebar lebih dari 50 persen sebaran wilayah kabupaten atau kota," jelas Sumarno.

Dia menambahkan, ketika KTP sudah diterima KPUD DKI, KTP pendukung Ahok (sapaan Basuki) akan diperiksa keseuaian antara data pribadi di formulir dengan fotocopy KTP. Kemudian, KPUD akan melihat kesesuaian antara ala­mat pendukung Ahok dengan data daerah pemilihan yang dimiliki KPUD.

Kemudian, ada juga pene­litian identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan atau status perkawinannya. "Jika verifikasi tersebut ga­gal atau tidak sesuai dengan data KPUD, maka dukungan tersebut dicoret dan tidak me­menuhi syarat," terangnya.

Sumarno menambahkan, ada perubahan syarat cagub inde­penden. Untuk DKI persenta­senya dinaikkan 3,5 persen. "Pilkada tahun 2012, syarat calon independen menyerahkan dukungan 4 persen dari jumlah penduduk. Sekarang menjadi 7,5 persen, tapi enaknya bukan dari jumlah penduduk, me­lainkan jumlah pemilih pemilu terakhir," terangnya.

Menyadari hal ini, Teman Ahok berniat mengumpulkan KTP lebih banyak dari yang ditargetkan KPUD. Mereka bertekad untuk mengumpul­kan KTP sebanyak 1 juta. Tujuannya untuk memberikan dukungan cadangan kalau KTP mereka banyak yang tidak lo­los verifikasi. Basuki juga telah meminta Teman Ahok meng­umpulkan KTP hingga 1 juta dengan alasan yang sama. Saat ini, Teman Ahok mengklaim sudah berhasil mengumpulkan hampir 750 ribu KTP.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengubah syarat pen­calonan independen dari ber­dasarkan jumlah penduduk, menjadi berdasarkan jumlah pemilih tetap. Jika dihitung, KTP yang dibutuhkan Ahok pun turun dari sekitar 750.000 KTP menjadi sekitar 525.000 KTP saja. Artinya, mereka bisa membawa Ahok menuju Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2017 jika KTP yang dikumpulkan lolos verivikasi semua. ***