Fahira sempat berorasi. Bersama ribuan tenaga honorer dari seluruh Indonesia, dia menunut Presiden Jokowi untuk segera menuntaskan persoalan pengangkatan honorer K2 yang sudah berlarut-larut.
"Bapak Presiden, saat ini ada 400 ribu lebih rakyat Indonesia yang sudah berpuluh tahun mengabdi dengan honor seadanya, meminta keadilan ke Presidennya agar diangkat menjadi PNS. Ini bukan sekedar soal pengakuan, ini lebih ke soal bagaimana negara ini punya nurani dan empati kepada orang-orang yang telah banyak menebar kebaikan kepada negeri ini," ucap Fahira dalam orasinya di atas baracuda.
Dalam orasinya, Fahira mengatakan, DPD akan terus berjuang bersama tenaga honorer K2 hingga pemerintah membuka mata dan hatinya untuk mewujudkan tuntutan para tenaga honorer K2.
Dalam orasinya, Fahira juga menyuarakan tuntutan honorer K2 yang meminta Presiden segera mengangkat tenaga honorer K2 berdasarkan masa pengabdian serta usia dan dilakukan secara bertahap dari tahun 2016 sampai dengan paling lambat tahun 2018 atau sebelum pelaksanaan Pemilu 2019.
"Sebelum Pemilu 2019, persoalan honorer K2 ini harus selesai agar tidak lagi menjadi ‘dagangan’ politik. Untuk kepastian hukum pengangkatan honorer K2 yang memang masih belum ada, Presiden punya diskresi untuk memberi kepastian hukum dan ini dibolehkan sesuai Undang-Undang Administrasi Pemerintahan," tukas Senator Asal Jakarta ini.
Menurut Fahira, negara tidak akan bangkrut hanya karena mengangkat tenaga honorer K2. Di RAPBN 2016, lanjut Fahira, terdapat anggaran untuk pengangkatan guru honorer, dan DPR telah setuju, tetapi ketika menjadi APBN anggaran tersebut tidak tercantum lagi.
"Pembangunan infrastruktur penting, tetapi pembangunan manusia lewat pendidikan jauh lebih penting. Dan para tenaga honorer terutama para guru adalah salah satu tulang punggung pembangunan manusia. Pemerintah harus bisa pilah prioritas. Saat ini pengangkatan honorer K2 menjadi PNS adalah prioritas," tegas Fahira.
[dem]
BERITA TERKAIT: