Andi Gani Nena Wea: 5 Dewas BPJS Pilihan Komisi IX Tidak Wakili Organisasi Buruh, Kami Merasa Dipecundangi

"Calon-calon yang diusung dari dua organisasi buruh, justru hanya dipilih dari satu unsur organisasi saja. Keputusan ini bisa memecah belah soliditas buruh yang berharap perwaki­lannya masuk dalam jajaran dewan pengawas," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Proses pemilihan yang dilaku­kan dengan cara musyawarah dan mufakat tersebut menetap­kan La Tunreng dan Misbahul Munir sebagai calon Dewas dari unsur pemberi kerja, Michael Johannis Latuwael dan Roni Febrianto sebagai calon Dewas dari unsur pekerja, dan Karun yang berasal dari unsur tokoh masyarakat. Kenapa KSPSI menyatakan penolakan, berikut wawancara selengkapnya :

Kenapa Anda kecewa den­gan proses pemilihan Dewan Pengawas BPJS yang dilaku­kan Komisi IX DPR?
Kami menganggap lima ang­gota Dewan Pengawas BPJS yang baru saja dipilih oleh DPRberpotensi memecah belah so­liditas kaum buruh.

Apa hubungannya antara Dewas BPJS dengan soliditas buruh?
Proses seleksi terhadap Dewan Pengawas BPJS Kesehatan itu ter­diri dari tiga unsur, yakni pekerja, pemberi kerja atau pengusaha dan tokoh masyarakat. Nah dari unsur pekerja ini, kami dari organisasi serikat buruh sudah mengirim­kan perwakilan. Saya sendiri punya calon yang dijagokan dari KSPSI. Sementara ada calon juga yang mewakili Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) pimpinan Said Iqbal.

Karena sudah ada dua unsur organisasi buruh, maka saya dan Said Iqbal sudah buat kesepaka­tan, agar nantinya dewan penga­was yang dipilih mewakili dua kubu. Hal ini pun sudah kami sampaikan pada dewan. Tapi nyatanya, 2 anggota dewan pen­gawas yang dipilih itu berasal dari satu organisasi buruh, bukan mewakili setiap organisasi.

Bukankah yang jadi per­timbangan DPR lebih kepada kualitas, bukan unsur organ­isasi buruhnya?
Iya kami tahu itu. Tapi kami dari unsur buruh juga tidak sem­barangan dalam mengirim nama untuk ikut seleksi. Buktinya, calon kami lolos seleksi dan masuk da­lam 10 nama untuk mengikuti fit and proper test di DPR.

DPR harusnya sadar akan timbul saling curiga antara Saya dan Said Iqbal yang tentu akan mengakibatkan perpecahan gerakan buruh dari 2 organisasi buruh terbesar di Tanah Air. Para anggota saya merasa apakah ada sebuah desain besar untuk menghancurkan persatuan buruh yang saat ini sangat solid.

Dalam pemilihan tersebut, Komisi IX DPR memilih musyawarah mufakat, bukan votingseperti yang umum dilakukan Dewan. Tanggapan Anda?
Sebelum diambil keputusan oleh Komisi IX DPR, saya sudah mengingatkan beberapa pimpinan komisi dan fraksi akan dampak yang terjadi kalau sam­pai salah mengambil keputusan. Tapi yang terjadi, ternyata ada kekuatan lobi dan kongkalikong lebih kuat dari suara Buruh .

Masalahnya, DPR sudah menentukan sikapnya dengan memilih 5 orang Dewas BPJS untuk disetor pada Presiden?
Jujur saya terkejut dengan keputusan Komisi IX DPR terse­but. Padahal selama ini, banyak sekali harapan dari buruh yang tergabung dalam organisasi kami akan perwakilan mereka masuk dalam unsur dewan pengawas. Apalagi, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan ini nantin­ya paling banyak mengurusi masalah buruh. Idealnya per­wakilan kami ada di situ. Kami kecewa, harapan besar kami telah dipecundangi oleh DPR.

Sebagai Presiden KSPSI, apa langkah Anda ke depannya?
Yang pertama saya segera melakukan konsolidasi ke se­mua tingkatan pengurus KSPSI, bahkan sampai tingkatan pabrik untuk segera mengambil lang­kah cepat merespons keputusan Komisi IX DPR itu. Saya sudah kehilangan respect terhadap beberapa sahabat saya di Komisi IX DPR yang tidak peduli den­gan situasi gejolak yang akan terjadi di gerakan buruh. Dan saya tidak akan lagi melakukan lobi-lobi terhadap Komisi IX DPR karena lebih baik saya merespons situasi ini dengan cara kami.

Berarti Anda akan gelar aksi demonstrasi?
Yang pasti kami akan nya­takan sikap dulu bahwa kami menolak keputusan tersebut. Bahkan sikap kami ini juga akan didukung oleh Said Iqbal. ***