Bagaimana penyelenggaÂraan pilkada serentak keÂmarin?Baik-baik saja, dan semuanya di luar prediksi.
Maksudnya?Kemarin-kemarin kan orang-orang ribut soal pilkada ini. Ada yang bilang akan rusuh, chaos, akan ada konflik. Namun nyaÂtanya tidak ada. Semua berjalan dengan baik.
Berarti tidak ada persoalan?Biarpun lancar dan aman-aman saja, nggak berarti nggak ada persoalan. Ada berbagai peÂlanggaran dalam pilkada lalu.
Bentuk pelanggarannya seperti apa?Macam-macam, tapi yang masih utama tetap politik uang.
Di daerah mana saja?Temuan Bawaslu hingga hari ini (kemarin), politik uang terÂjadi di 38 daerah kota maupun kabupaten.
Pelakunya bagaimana?Berbagai macam, mulai dari pendukung pasangan calon. Bahkan di Bengkulu, oknum Panwas juga ikut-ikutan memÂbagikan uang.
Banyak para pelaku yang tertangkap tangan.
Tindakan Bawaslu kepada oknum Panwas tersebut?Kami sudah membuat lapoÂran. Dan kami harapkan segera diproses pemecatan terhadap oknum tersebut.
Selain politik uang, apa peÂlanggaran lainnya?Dari catatan, ada 62 TPS yang bermasalah. Dan itu masih bisa bertambah.
Apa saja masalahnya?Ada pelanggaran berupa pengÂgunaan hak pilih padahal bukan orangnya. Kemudian ada juga yang memilih lebih dari satu kali. Di daerah Yalimo, Papua, kotak suara dirampas. Di beÂberapa tempat, pemilihan juga harus diulang.
Di mana saja?Di Tabanan, Bali, Wondama, Papua.
Ada temuan lain?Cukup banyak. Ada temuan logistik yang terlambat, dan surat suara rusak, bahkan yang sudah dicoblos. Selain itu juga ada penyalahgunaan surat unÂdangan.
Seperti apa?Mereka menggandakan surat undangan tersebut, dan melakuÂkan pencoblosan berulang-ulang. Ada juga yang memakai surat undangan tapi bukan untuk orang yang membawa surat tersebut.
Terkait dana kampanye, bagaimana laporannya?Nah itu juga menjadi salah satu persoalan.
Kenapa?Banyak keterlambatan daÂlam pelaporan dana kampanye. Seharusnya pasangan calon yang telat bisa saja didiskualifikasi.
Partisipasi pemilih seberapa besar?Dari catatan yang kami dapat, jumlah pemilih di luar target 77,5 persen yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kami mencatat hanya 70-72 persen.
Kenapa bisa meleset?Saya mengira karena kurang maksimal dalam sosialisasi. Selain itu, anggaran sosialisasi juga banyak yang ditahan peÂmerintah daerah.
Dari sisi kandidat?Ya, itu juga cukup berpenÂgaruh. Pasalnya, ternyata banyak kandidat yang cukup populer ternyata kalah karena elektaÂbilitasnya rendah. Itu artinya masyarakat cukup cerdas dalam memilih. ***
Money politics atau politik uang tetap menjadi masalah utama dalam perhelatan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak Rabu lalu. Yang lebih memprihatinkan lagi pelaku pembagi-bagi politik uang bahkan bukan lagi kader atau tim sukses pasangan calon kepala daerah, tapi ada juga oknum anggota Panitia Pengawas (Panwas)setempat. Berikut penjelasan Nasrullah kepada Rakyat Merdeka, kemarin. 
BERITA TERKAIT: