"Jadi dari hasil kajian itu hasil PNBP dan dana reboisasi dari produksi kayu masih banyak yang belum kita dapatkan secara optimal," kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Zulkarnain, di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan (Jumat, 9/10).
Zulkarnain melanjutkan, dari hasil kajian yang dilakukan oleh Litbang Bidang Pencegahan KPK ini, akan ditindaklanjuti dengan membuat rencana aksi termasuk membangun sistem penerimaan secara berkelanjutan yang bisa terus dipantau.
"Sistem penerimaan bisa
real time setiap waktu, bisa kita monitor dengan baik dan post audit terhadap perkembangan di lapangan," ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Bambang Hendroyono yang diundang lembaga antirasuah ini dalam pemaparan hasil kajiannya mengatakan, akan mengoptimalkan PNBP dari sektor khususnya produksi kayu bulat tak hilang begitu saja.
"Memang PNBP di sektor kehutanan perlu optimalisasi kembali agar tidak ada lagi PNBP yang berasal dari hutan, khususnya produksi kayu bulat tidak terpungut," tutur dia.
Lebih lanjut, menurut Bambang, dari rekomendasi yang diberikan oleh tim Litbang KPK untuk membangun sistem pengendalian PNBP, pihaknya akan memaksimalkan data informasi yang didapatkan dari lapangan khusus para pemegang izin di kawasan hutan produksi tersebut.
"Optimalsiasai PNBP sangat terkait data informasi yang perlu kita gali di lapangan khususnya pemegang izin," tandasnya.
[ysa]
. Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) telah mengkaji Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor kehutanan. Berdasarkan dari hasil kajian tersebut, ditemukan bahwa PNBP di sektor kehutanan dalam kurun waktu 2003-2014 masih belum optimal. 
BERITA TERKAIT: