Nasdem: Rasio Utang Kita Masih Sehat

Salah satunya, terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran. Ribuan karyawan sudah di-PHK perusahaannya secara sepihak, tanpa dialog dan mediasi. Kondisi ini dipastikan akan menyebabkan bertambahnya angka kemiskinan.

Pernyataan itu disampaikan Pimpinan Fraksi Nasdem MPR RI H. M. Luthfi A. Mukti saat membuka Seminar Sehari Fraksi Partai Nasdem MPR RI yang berlangsung di Hotel Mega Anggrek Jakarta pada Rabu (7/10). Seminar hasil kerjasama MPR dengan Fraksi Partai Nasdem itu mengangkat tema 'Restorasi Hubungan Industrial Demi Mewujudkan Keadilan dan Mendukung Percepatan Pembangunan'.

Anggota MPR Fraksi Nasdem Irma Suryani, pengurus asosiasi pengusaha Indonesia Haryadi Sukamdani dan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Pratiwi Ferbry menjadi narasumber dalam acara itu.

Krisis ekonomi yang saat ini menimpa Indonesia, menurut Luthfi, bukan hanya dialami Indonesia tapi juga dunia internasional. Bahkan krisis ini menyebabkan Yunani menjadi negara gagal karena tidak mampu menyelesaikan kewajibannya.

Untungnya, lanjut Luhfi, kondisi ekonomi dalam negeri Indonesia masih cukup baik, sehingga pengaruh krisis ekonomi masih bisa tertahan. Kalau tidak, maka pengaruh krisis, ini akan terasa semakin berat.

"Rasio utang kita terhadap PDB sekitar 25 sampai 30 persen. Angka sebesar itu masih cukup sehat. Dibanding ada sebuah negara yang rasio utang dan PDB-nya mencapai 170 persen. Itu artinya seluruh pendapatan negara itu habis untuk membayar utang," papar Luthfi menambahkan.

Dibanding 1999 krisis yang menimpa Indonesia saat ini terasa sulit. Penyebabnya karena krisis yang terjadi saat ini juga dirasakan berbagai negara di dunia. Selain itu, depresiasi terhadap rupiah tidak bisa dimanfaatkan oleh sektor pertanian seperti yang terjadi pada 1999. Ketika itu, saat nilai tukar rupiah turun, banyak petani mendapat untung lantaran berbagai komoditas pertanian terjual dengan mata uang dolar amerika.

"Saat ini harga komoditas pertanian, seperti kakao, karet hingga sawit tidak ikut mengalami kenaikan harga. Bahkan komoditas tersebut tidak laku dijual dinegara-negara tujuan ekspor, lantaran negara tujuan ekspor juga tengah dilanda krisis," tukas Luthfi lewat rilis Humas MPR. [ian]