Fadli Zon: Kami Dukung Usulan Amien Rais, Pemerintah Mestinya jadi Inisiator

 
"Saya kira itu usulan bagus, perlu direalisasikan untuk membahas berbagai persoalan bangsa, khususnya masalah ekonomi," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon.

Sebelumnya Amien Rais mengusulkan perlu digelar musyawarah nasional untuk mem­bahas carut-marut permasala­han bangsa, khususnya masalah perekonomian yang semakin memburuk.

"Undang Panglima TNI, Kapolri, pentolan KIH dan KMP, aktor intelektual, LSM yang merah putih, tokoh bangsa yang masih jeli untuk duduk ber­sama untuk membahas masalah bangsa," kata Amien Rais, di Bandung, Minggu (23/8).

Fadli Zon selanjutnya mengatakan, pihaknya mendukung usulan pendiri PAN Amien Rais agar Presiden Jokowi menggelar musyawarah nasional. Pertemuan itu hendaknya diawali acara sila­turahmi nasional.

"Yang dimaksud Pak Amien itu menghadapi situasi sekarang ini. Saya sudah wanti-wanti kita hadapi masalah ekonomi berat, bahkan dalam bahaya," papar Wakil Ketua DPR itu.

Berikut kutipan selengkap­nya:

Kenapa Anda bilang masalah ekonomi dalam bahaya?
Pelemahan rupiah dari dolar ASberdampak kepada berbagai sektor. Semangat Pak Amien bagaimana hadapai secara ber­sama, bukan sendiri-sendiri. Bukan pula hanya pemerintah dan DPR.

Kita ingin pemerintah jadi inisiator. Tapi kalau pemerintah merasa tidak ada kedaruratan, sehingga tidak merasakan perlu ada musyawarah nasional, sila­kan saja. Yang jelas, melemah­nya rupiah berdampak ke ber­bagai sektor yang mengancam kondisi ekonomi kita.

Apa yang diharapkan dari pemerintah?
Saya menginginkan pemer­intah menjadi inisiator untuk menyelesaikan permasalah­an bangsa dan melaksanakan musyawarah nasional. Saya menilai pemerintah seharusnya sudah melek bahwa kita dalam kondisi ekonomi bahaya.

Bagaimana dengan rencana pembangunan tujuh proyek di kompleks DPR?
Proyek itu bukanlah sebuah proyek besar. Namun, pemban­gunan tersebut hanyalah sebuah proyek kecil dikarenakan hanya membangun satu gedung yang terdiri dari tujuh tahapan, bukan tujuh gedung.Yang kita perlu­kan satu gedung saja. Satu itu termasuk ruang untuk kerja ang­gota. Saya kira hanya kebutuhan internal.

Presiden Jokowi minta ren­cana proyek itu dikaji lagi?
Kalau mau dikaji, silakan saja. Tidak ada masalah. Tinggal sejauhmana keperluan­nya. Anggaran tujuh proyek yang disebut-sebut sebesar Rp 1,6 triliun bukan merupakan angka yang final. Bisa saja di bawah itu.

Nanti ada ahli-ahli yang me­nentukan. Apalagi, pembangu­nan tujuh proyek tersebut sudah diserahkan ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian BUMN.

Bagaimana kalau KPK dan BPK dilibatkan?
Dipersilakan apabila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di­tunjuk sebagai pengawas ber­sama dengan Badan Pengawas Keuangan (BPK). Itu nggak ada masalah, silakan saja.

O ya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), tanggapan Anda?
Tidak benar-benar Fahri menyebut sebagian anggota DPR beloon. Ini sudah terjadi kesalahpahaman, sehingga Fahri dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan atas uca­pannya tersebut. Fahri tidak mengatakan anggota DPR be­loon, tetapi tidak harus profesor, doktor, sarjana.

Fahri berkata demikian karena salah satu syarat menjadi ang­gota DPR adalah memiliki ijazah hingga tingkat SMA. Sehebat apa pun pendidikan caleg, rakyatlah yang akan menentukan dan memilih siapa yang layak duduk di kursi parlemen.

Saya kira nggak perlu masalah ini dibesar-besarkan. Fahri kan meyakinkan masyarakat. Perjuangan jadi anggota DPR tidak gampang.

Tapi anggota Fraksi Hanura Inas Nasruloh Zubir melapor­kan Fahri ke MKD?
Saya juga tidak mempermasalahkannya. Menurut saya, Inas mempunyai hak sepenuhnya untuk melapor. Nanti kita cek, diklarifikasi. Itu salah paham saja. ***