Luber dan Jurdil Sulit Terpenuhi kalau Kerabat Kepala Daerah Ikut Pilkada

Pilkada dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil) juga sulit terwujud karena adanya intervensi dari kepala daerah.

"Biasanya kepala daerah yang sudah habis masa jabatanya, bisa saja menggunakan semua aparat 'bawahannya' dan dengan segala macam cara untuk memenang kan jagoannya," jelas anggota DPD Habib H. Said Ismail dalam pesan singkatnya (Minggu, 12/7).

Kepala daerah tersebut akan tetap jadi penguasa meski jabatannya sudah habis kalau yang dijagokannya menang. Apalagi bila calonnya tersebut beradal dari keluarga. Karena sang pemenang hanya akan jadi boneka.

"Politik dinasti juga pada prakteknya hanya kepentingan menyelamatkan usaha atau bisnis saja," jelas senator asal Kalimantan Tengah ini.

Karena itu dia kurang sepakat dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan politik dinasti.

Dalam era demokrasi, semua warga negara diakui berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Namun sebagaiknya, selain aspek yuridis juga perlu diperhatikan aspek etika.

"Ini bukan menghalangi hak memilih dan dipilih," tandas Habib yang bersama senator-senator muda lainnya menggagas Poros Senator Indonesia untuk memberikan pandangan-pandangan kritis yang membangun dalam pelbagai persoalan kebangsaan.

Sebagaimana diketahui, MK mengabulkan permohonan uji materi terhadap Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah sudah tepat. Dalam putusannya, MK menilai syarat kepala daerah yang tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana seperti yang diatur dalam UU Nomor 8 tersebut melanggar konstitusi.

Namun, soal anggota DPR, DPD dan DPRD mengundurkan diri kalau maju dalam pemilihan kepala daerah, dia sepakat. "Ini bertujuan supaya calon betul fokus dan tidak sekedar ajang uji coba, aji mumpung atau untung-untungan saja," demikian Habib H. Said Ismail. [zul]