Setya Novanto: Apapun Hasil Survei, Jadi Masukan Bagi DPR Untuk Tingkatkan Kinerja

Lembaga negara yang diko­mando Setya Novanto itu dinilai paling tinggi ketidakpuasan pub­lik terhadap kinerjanya.

Hasil survei Poltracking Indonesia menyebutkan, ketidak­puasan publik terhadap DPR se­banyak 66,5 persen. Kemudian peringkat kedua ketidak puasan publik terhadap partai politik sebanyak 63, 5 persen, dan Polri sebesar 55,9 persen.

Bagaimana tanggapan pimpi­nan DPR melihat hasil survei seperti itu? Simak wawancara Rakyat Merdeka dengan Ketua DPR Setya Novanto berikut ini;

Hasil survei Poltracking Indonesia menyebut kinerja DPR paling mengecewakan publik, tanggapan Anda?
Apapun yang dihasilnya sebuah survei, ini menjadi masukan bagi pimpinan DPR dan seluruh anggota DPR untuk meningkatkan kinerja. Kami tetap apresiasi apapun masukannya.

Kenapa popularitas DPR tetap merosot meski sudah lima kali reses, apa karena hanya dua RUU dari 37 RUU yang dibahas?
Kami sudah melakukan perce­patan guna mengejar ketertinggalan pembahasan 35 RUU lainnya. Namun, dibutuhkan koordinasi dengan pemerintah untuk menyelesaikan semua target pada 2015 ini.

Mesotosnya kinerja ini, apa karena anggota DPR cenderung memperjuangkan ke­pentingan kelompoknya?
Komisi-komisi dan Alat Kelengkatan Dewan (AKD) terus bekerja keras, tanpa lelah me­nyelesaikan tugas-tugasnya, termasuk program-program legislasinya.

DPR sudah buat terobosan dengan menambah hari legis­lasi seminggu dua kali. Ini demi mempercepat pembahasan RUU. Saat pertemuan dengan Presiden masalah ini sudah disampaikan. Saya juga mengimbau agar pe­merintah harus aktif.

O ya, Komisi II DPR tetap membahas revisi UU Pilkada, padahal Presiden tidak setuju, ini bagaimana?
Masalah ini sudah kami sam­paikan saat pertemuan dengan Presiden. Beliau mengatakan akan mempertimbangkan. Kita akan tunggu keputusannya.

Bukankah Menko Polhukam Tedjo Edy Purdijatno mene­gaskan bahwa Presiden meno­lak revisi undang-undang tersebut?
Pokoknya, kita tunggu jawa­ban resmi dari Presiden, karena dalam pertemuan itu ngomong­nya akan mempertimbangkan.

Apa ada hal lain yang perlu diperhatikan?
Banyak hal mengenai Pilkada yang perlu diperhatikan. Misalnya soal anggaran dan penan­ganan sengketa. Makanya kami tetap menunggu jawaban dari Presiden. Apapun yang menjadi keputusannya, kita akan melaku­kan evaluasi demi kepentingan seluruh masyarkat Indonesia.

Apa mungkin Pilkada di­undur?
Saya tidak mau buru-buru menyarankan Pilkada diun­dur. Dilihat nanti dari laporan Banggar, Komisi II, Komisi III. Kita koordinasikan secara keseluruhan dan dievaluasi, mana yang terbaik buat pemerintah dan DPR. ***