Max Sopacua: Presiden Hadiri Kongres Demokrat, Tapi Kami Tetap Sebagai Partai Penyeimbang

Meski begitu, kehadiran Presiden di tengah terpaan isu re­shuffle kabinet memang cukup sensitif.

Ada yang menduga, itu adalah langkah politik untuk melakukan pendekatan dengankekuasaan demi mendapat jatah menteri.

Apa benar begitu? Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua, membeberkan­nya kepada Rakyat Merdeka berikut ini;

Presiden akan menghadiri Kongres Partai Demokrat, apa ini sinyal akan mendapat jatah menteri?
Tidak ada kaitan antara ke­hadiran Presiden di kongres itu dengan sikap politik.

Yang terpenting, kongres bisa berjalan lancar, tidak sampai ada perpecahan internal hanya karena berbeda pilihan. Atau dengan kata lain jangan sampai Demokrat di-Golkar-kan atau di-PPP-kan.

Buat apa Presiden Jokowi diundang?
Saya kira Partai Politik manapun di Indonesia ini punya kewajiban untuk mengundang Presiden. Apalagi dulu semasa Presiden SBY juga ada undan­gan-undangan seperti itu dari parpol ketika melakukan munas atau kongres.

Bukankah kepingin masuk koalisi mendukung pemerintah?
Tidak bisa diartikan dengan mengudang Pak Jokowi ada indikasi Demokrat melaku­kan pendekatan masuk ke KIH (Koalisi Indonesia Hebat), sama sekali tidak.

Artinya tetap sebagai partai penyeimbang?
Ya. Kami tetap berada sebagai partai di tengah atau pengim­bang seperti yang sudah kita deklarasikan. Kami tidak hanya mengundang Pak Jokowi, tetapi juga pimpinan parpol.

Golkar sama PPP, bagaima­na?
Kemungkinan tidak. Kalau yang bermasalah agak rumit kalau kita mengundang.

Kenapa?
Kalau yang diundang satu yang lain gimana. Masak kita undang dua-duanya, berarti kita mengakui dua-duanya dong. Jadi lebih baik nggak diundang.

Mengenai calon penantang SBY nanti, bagaimana?
Saya kira partai ini partai terbuka, sehingga bagi mereka yang memenuhi persyaratan itu dipersilakan menjadi calon.

Marzuki Alie sempat me­nyampaikan belum mendapat undangan, apa untuk menje­gal pencalonannya?
Kalau pak Marzuki mungkin udangannya terlambat. Kecuali pak Pasek, memang beliau ada­lah kader Partai Demokrat, tapi bukan pengurus.

Yang diundang secara resmi hanya pengurus. Tapi kalau kader punya hak untuk datang kan.

Masak calon yang mau maju sebagai ketua nggak dapat undangan?
Mau maju, ya maju saja, kan kita berbicara mengenai undangan.

Kalau mengajukan sebagai calon ketua umum apa boleh?
Saya kira terserah nantinya. Karena itu nantinya akan sangat berhubungan dengan Tatib (Tata Terbit) yang ada di sana.

Bagaimana peta kekuatan, apa dukungan masih dominan kepada SBY?
Peta yang berkembang sampai saat ini pak SBY masih yang terbesar didukung. Tapi kan kita tidak tahu ketika kongres itu ber­jalan, apa yang terjadi, kita tidak bisa meramalkan. Tapi yang jelas, Pak SBY tetap dominan sebagai sosok pemersatu.

Kenapa SBY nggak jadi Ketua Dewan Pembina saja, bukankah itu juga bisa jadi sosok pemersatu?
Kalau nanti disebut Pak SBY berperan sebagai ketua pembina, saya pikir fungsi itu juga tidak hilang. Fungsi pemersatu itu juga tidak hilang. Beliau tetap sebagai tokoh pemersatu.

Jadi kenapa harus diminta jadi ketua umum?
Yang ingin beliau jadi ketua ini suara dari bawah menginginkan Pak SBY itu menjadi ketua.

Sementara secara yuridis ada suara-suara yang menginginkan beliau duduk di paling atas, lebih atas lagi dari Ketua Umum, yaitu Ketua Pembina.

Dengan perbedaan pan­dangan dan pilihan itu, apa ada potensi Demokrat bisa di-Golkar-kan?
Mudah-mudahan kongres ini berjalan dengan baik-baik saja gitu ya. Saya yakin tidak akan terjadi seperti itu. ***