Hidayat Nur Wahid: Maksimalkan Pamdal, Tidak Perlu Polisi Khusus Menjaga Gedung DPR

Yang menarik, perbedaan pandangan juga terjadi di Koalisi Merah Putih (KMP). Tidak hanya Koalisi Indonesia Hebat (KIH) saja yang menolak wa­cana tersebut.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang berasal dari PKS belum melihat keperluan mendesak terkait wacana pem­bentukan polisi parlemen.

Jika memaksakan keberadaan Polisi Parlemen, Hidayat kha­watir DPR bakal dicap jelek oleh masyarakat.

Bagaimana saja pendapat tokoh PKS itu, simak wawancara Rakyat Merdeka, dengan Hidayat Nur Wahid, Rabu (15/4):

Anda merasa wacana ini perlu dikritisi?
Ya, wacana ini layak dikritisi. Jangan sampai menghadirkan kontroversi. Jangan pula se­makin memposisikan DPR seba­gai lembaga yang dinilai negatif oleh publik.

Tidak perlu Polisi Parlemen?
Kalau menurut saya memang DPR sebagai lembaga per­wakilan rakyat yang sipil dan demokratis, sudah semestinya bisa melakukan pengamanan un­tuk dirinya, tanpa harus melibat­kan secara formal yang disebut sebagai Polisi Parlemen.

Berarti Anda tidak setuju?
Saya lebih cenderung untuk memastikan sebagai lembaga demokratis sipil jangan di bawah hegemoni dan di bawah penga­man dari pihak non sipil. Pamdal juga sudah cukup, tinggal di­maksimalkan saja perannya.

Pamdal dianggap tidak mampu melerai kerusuhan di Gedung DPR?
Pamdal (Keamanan Internal Kompleks Parlemen) itu sudah cukup. Memang belakangan ini ada masalah insiden di ruangan Fraksi Partai Golkar, ada pemu­kulan terhadap anggota Dewan, itu justru menimbulkan kritik keras, Pamdal ada di mana.

Padahal di setiap lantai ada Pamdal, di setiap komisi ada Pamdal, nah ke mana saja mer­eka. Jadi menurut saya seka­rang Pamdal harus lebih diop­timalkan.

Kalau soal anggaran Rp 2,3 miliar untuk parfum ruangan DPR, bagaimana?
Yang jelas itu (anggaran par­fum DPR) tidak diusulkan oleh Fraksi PKS. Kalau menurut saya, pihak Sekjen harus memberikan klarifikasi bahwa itu tidak menjadi usulan Fraksi PKS. ***