Sebanyak 70 delegasi dari berbagai negara, 20 di antaranya kepala negara telah mengkonfirÂmasi hadir. Termasuk Presiden China Xi Jinping, Ketua Dewan Presidium Dewan Rakyat Korea Utara Kim Yong Nam dan Presiden Vietnam Truong Tan Sang.
Pertanyaannya, apakah pengaÂmanan delegasi, khususnya kepala negara dan pemerintahan dilakukan pengamanan secara sama? Menjawab hal itu, Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan, pengaÂmanan setiap kepala negara dan pemerintahan yang menghadiri KAA tentu memiliki standar pengamanan yang berbeda.
Lantas, bagaimana kesiapan Indonesia selaku tuan rumah dalam hal pengamanan itu. Berikut penuturan Jenderal Moeldoko saat diwawancara
Rakyat Merdeka, kemarin:
Apa aparat pengamanan sudah siap?Sudah. Persiapan pengamanan sudah 100 persen. Sekitar 26 ribu lebih personel gabungan TNI-Polri disiapkan. Sebanyak 9.000 di antaranya berasal dari Polri. Lengkap dengan pesaÂwat tempur dan kapal perang. Jumlah itu belum termasuk pasukan cadangan.
Bagaimana sinergi personel TNI dan Polri?Kita (TNI) punya standar, mereka (Polri) punya standar, tetapi ada waktu untuk melakukan briefing.
Maksudnya?Polri maunya bagaimana, kita maunya begini. Nah nanti disesuaikan.
Bagaimana dengan stanÂdar pengamanan yang akan diterapkan nanti?Sudah. Sekali lagi kita memiÂliki standar ya dalam membanÂgun komunikasi pengamanan antar kepala negara.
Standar pengamanan itu mengatur dalam hal apa saja?Bagaimana persenjataan yang harus dia bawa, siapa yang peÂgang, dan lain-lain. Itu semua sudah kita tanyakan.
Soal anggaran?Anggaran itu didukung sepenuhnya oleh Setneg (Sekretariat Negara) ya. Kemudian kita memiÂliki anggaran cadangan untuk operasi, kita gunakan sementara.
Jumlahnya berapa?Jumlahnya berapa nanti akan disesuaikan dengan kekuatan di lapangan.
Apa cukup?Kalau tidak perlu mengerahÂkan kekuatan tambahan, cukup dengan yang ada sekarang.
Bagaimana kalau ada dinaÂmika lapangan yang di luar dari perkiraan?Kalau ada dinamika di lapanÂgan, sehingga ada penguatan laÂgi, itu semuanya masih dinamis. Tapi ya nggak terlalu besar lah. Sebanding dengan kegiatan.
O ya, TNI dan Kemenkumham belum lama ini menandatangani MoU, itu buat apa?Di antaranya Menkumham meminta penguatan institusi. Untuk itu ada beberapa hal yang disepakati antara Menkumham dengan Panglima TNI.
TNI akan melakuan apa? Kita nanti memberikan pelatiÂhan. Pelatihan disiplin, menemÂbak dan seterusnya.
Apa itu yang diminta?Kita juga diminta, apabila ada prajurit-prajurit yang MPP (Masa Persiapan Pensiun) dua tahun sebelum pensiun sesuai aturannya kemungkinan beÂsar bisa di-PNS-kan. Hal-hal seperti itulah nanti yang akan kita beri penguatan kepada Menkumham. ***
BERITA TERKAIT: