Zulhas Tegaskan Politik Kebangsaan Itu Musyawarah Mufakat

"Politik kebangsaan itu asasnya musyawarah mufakat. Di MPR kita selalu utamakan musyawarah mufakat sebagaimana asas Pancasila," ujarnya dalam sosialisasi di hadapan segenap jajaran Pemda Jawa Tengah di kantor Gubernur Jateng, Semarang (Senin, 30/3).

Dia mengatakan, pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat salah satunya pernah dilakukan saat pelantikan Presiden Joko Widodo. Saat itu, lanjutnya, berhembus kabar bahwa akan terjadi penjegalan dalam pelantikan. Namun, melalui sebuah musyawarah mufakat di MPR, pelantikan berhasil berjalan dengan sukses.

"Dulu saya katakan ke wakil MPR bahwa ini soal Indonesia. Bukan soal KIH dan KMP. Jadi tolong bapak dukung saya karena pelantikan presiden harus dilakukan. Saya dulu diomeli di mana-mana, tapi dengan itu (musyawarah mufakat) pelantikan kita lakukan sukses," ujar ketua umum PAN itu.

"Itulah musyatah mufakat dan itu ternyata indah, tidak menimbulkan luka," tandasnya.[wid]