Membelah Parpol, Melemahkan NKRI

 
Karena itu, dalam perspektif politik kebangsaan, memecah-belah parpol merupakan kejahatan politik yang harus dilawan karena akan berdampak sistemik dan berkepanjangan dalam pelemahan kedaulatan NKRI.
 
Hal ini disampaikan Sekjen Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI), Adhie M Massardi, kepada Kantor Berita Politik RMOL, menanggapi intervensi pemerintah lewat Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, dalam perpecahan di tubuh PPP dan Partai Golkar.
 
"Joko Widodo sebagai Kepala Negara seharusnya paham fungsi parpol sekarang merupakan pengikat utama NKRI. Sehingga tidak membiarkan, apalagi mendorong,  Yasonna Laoly masuk jauh ke dalam konflik PPP dan Partai Golkar, sehingga membuat perpecahan pandangan politik berubah jadi perpecahan kubu politik yang nyata," kata Adhie Massardi.
 
Adhie percaya, sesungguhnya setiap parpol memiliki mekanisme sendiri untuk menyelesaikan persoalan internalnya. Namun, begitu ada intervensi dari luar, persoalan internal berubah menjadi masalah kompleks berdampak politik secara nasional.
 
Jurubicara Presiden era Gus Dur ini mencontohkan. Intervensi Istana, dalam hal ini Presiden SBY, dalam konflik internal PKB (2008) antara kubu Gus Dur dan Muhaimin Iskandar, sukses membelah dan mengerdilkan partai kaum Nahdliyin itu. Akibatnya, sampai detik ini kaum Nahdliyin tetap terbelah. Padahal Nahdliyin merupakan salah satu kekuatan (Islam moderat) penopang NKRI secara spiritual.
 
Untuk mencegah terus berlanjutnya pelemahan parpol, bersama sejumlah tokoh pergerakan sipil (civil society) seperti Yudi Latif, Margarito Kamis, Bursyah Zarnubi, Marwan Batubara, Hatta Taliwang, Haris Moti, Syahganda, dan beberapa lainnya, Adhie Massardi menginisiasi terbentuknya "Gerakan Masyarakat Sipil Anti Pecah-belah Parpol".
 
"Ingat, sekarang sudah terjadi balkanisasi NKRI. Negeri ini sudah jadi kepingan-kepingan wilayah. Memang tidak secara fisik seperti di Eropa Timur (Uni Sovyet), melainkan secara sosial politik," tegas Adhie.
 
Ditambahkan Adhie, selain akibat kebodohan para politisi dan otonomi daerah, UU PMA Nomor 25 Tahun 2007 merupakan instrumen canggih balkanisasi NKRI. Karena UU PMA itu membentangkan karpet merah bagi para pemilik modal atau asing untuk beroperasi di daerah-daerah, tanpa perlu rekomendasi pemerintah pusat
 
Memang patut disayangkan rendahnya kualitas politisi nasional dalam memahami politik kebangsaan. Sehingga mereka asyik berebut kue-kue kecil, sedangkan kue besarnya dibiarkan dilahap para pemilik modal (asing). Penguasa berkutat mempertahankan pemerintahan dengan membelah-belah kekuatan parpol oposisi, tanpa memikirkan dampaknya bagi masa depan negara dan bangsa.
 
"Makanya, kami, gerakan masyarakat sipil anti-pecah-belah parpol, memilih menomorsatukan menyelamatkan NKRI dengan landasan Pancasila, dibandingkan menyelamatkan pemerintahan. Pemerintahan bisa berganti-ganti, tapi NKRI dan Pancasila harus tetap dijaga," pungkas Adhie. [ald]