Pemerintah Perkuat Hilirisasi Komoditas Unggulan di Papua

Dalam rangkaian kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming di Papua Barat pada Minggu, 21 Juni 2026, pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan Dana Otonomi Khusus (Otsus). Salah satu fokus utamanya adalah pengembangan industri komoditas unggulan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan, pemanfaatan Dana Otsus kini semakin tepat sasaran, terutama dalam mendorong pertumbuhan sektor produktif yang dikelola langsung oleh masyarakat.

"Ini adalah hasil dari implementasi Dana Otsus yang baik. Tetapi yang paling penting bukan hanya pembangunan fisik, melainkan bagaimana hasilnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat di kampung-kampung," ujar Ribka Haluk dikutip pada Selasa, 23 Juni 2026.

Menurut Ribka, indikator keberhasilan program ini harus diukur dari peningkatan pendapatan, pembukaan lapangan kerja baru, serta hidupnya aktivitas ekonomi lokal.

Ia menekankan bahwa hilirisasi adalah kunci agar kekayaan alam Papua tidak buru-buru dibawa keluar dalam bentuk mentah, melainkan diolah di dalam daerah untuk kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP).

Sementara itu, Penanggung Jawab Sekolah Lapang Sagu Keuskupan Agats, Anton, menilai bahwa hilirisasi di tingkat akar rumput akan jauh lebih efektif jika menggunakan pendekatan berbasis komunitas dan budaya lokal.

"Yang di sini lebih ke memperkuat aspek lokal. Jadi, kalau yang di Meranti itu teknologi industri sagu untuk skala besar. Di sini skala lokal, lebih banyak pendekatan budaya, sekaligus mengembangkan hilirisasinya," jelas Anton.

Model adaptif ini dinilai mampu menjaga keberlanjutan sosial dan budaya masyarakat setempat, sembari perlahan membangun rantai nilai ekonomi yang lebih panjang lewat produk turunan.

Dukungan penuh terhadap akselerasi hilirisasi ini juga datang dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Amran memastikan pemerintah pusat terus menggenjot program pengembangan komoditas perkebunan rakyat yang tersambung langsung dengan industri pengolahan.

Tak main-main, anggaran besar pun digelontorkan untuk memastikan program ini berjalan lancar di seluruh wilayah Papua.

"Tahun ini Rp3,2 triliun, tahun lalu Rp2 triliun. Totalnya Rp5,5 triliun lebih. Kami laporkan kepada Bapak Presiden dan beliau mengatakan bantuan ini dilanjutkan," ungkap Amran.

Seluruh kabupaten di Papua dipastikan terlibat dalam program strategis ini. Pemerintah telah menyiapkan cakupan lahan hingga ratusan ribu hektare guna mendukung transformasi Papua dari produsen bahan mentah menjadi wilayah penghasil produk bernilai tambah tinggi.