Kronologi Kenapa KAMI Ditarget

Senin, 12 Oktober 2020, 11:09 WIB Oleh: Adhie M. Massardi

Para Deklarator KAMI: Ahmad Yani, Rochmat Wahab, dan Adhie M Massardi/Istimewa

KEHADIRAN Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang dideklarasikan pada 18 Agustus 2020 membangkitkan kembali harapan rakyat akan adanya perbaikan tata kehidupan bangsa, setelah dirundung apatisme melihat hampir semua parpol dan kelompok kritis tampak terkooptasi oleh kekuasaan.
 
Mungkin hal ini (KAMI) dianggap menjadi duri baru dalam daging kekuasaan, sehingga muncul berbagai gagasan untuk meredam pengaruhnya di masyarakat. Antara lain dengan memobilisasi sejumlah orang untuk mendemo KAMI dengan stigma kehadiran KAMI ditolak masyarakat.
 
Tentu saja cara ini tidak masuk nalar mengingat KAMI belum melakukan gerakan apapun kecuali menyampaikan maklumat yang di dalamnya berisi 8 tuntutan yang pada prinsipnya “mengingatkan semua penyelenggara negara (eksekutif, legislatif, yudikatif) agar menjalankan perintah konstitusi".
 
Apalagi deklarasi yang dilakukan di sejumlah provinsi, kabupaten dan kota itu 100% datang dari elemen-elemen masyarakat yang setuju dengan langkah KAMI yang konstitusional, damai dan non-violence (anti kekerasan).
 
Gagal Disusupi Provokator
 
Setelah berbagai cara, termasuk ancaman dari penguasa, gagal mendiskreditkan dan mendelegitimasi KAMI, memang ada kabar gerakan KAMI akan disusupi para provokator untuk melakukan tindakan anarkis, yang nanti kesalahannya 100% akan ditimpakan kepada KAMI.
 
Mereka mengira KAMI akan menurunkan massa besar untuk menggulirkan isu anti-komunis yang memang menjadi hiruk-pikuk setelah Presidium KAMI mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo agar menyikapi munculnya isu komunisme gaya baru yang meresahkan masyarakat, terutama umat Islam.
 
Rencana merusak integritas dan kredibilitas KAMI lewat isu anti-komunis gagal karena KAMI adalah gerakan moral untuk meluruskan Kiblat Bangsa (Pancasila & UUD produk 18 Agustus 1945).

Sementara isu komunisme gaya baru hanya bagian kecil yang merupakan “kerikil dalam sepatu” yang bisa mengganggu konsolidasi rakyat Indonesia dalam membangun kebersamaan untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa.
 
Sekarang, dengan maraknya berbagai elemen masyarakat menolak UU Omnibus Law yang menurut para ahli hukum di berbagai perguruan tinggi prosesnya cacat hukum, muncul lagi upaya memfitnah KAMI dengan mengaitkan aksi vandalisme yang dilakukan para penyusup.
 
Secara institusi KAMI tidak terlibat langsung dalam berbagai aksi menolak UU Omnibus Law, melainkan mendukung secara moral semua gerakan itu, dan membebaskan para pendukung KAMI untuk bergabung atas nama pribadi atau elemen mereka sendiri. Dengan pesan utama: caranya damai, antikekerasan!
 
Kami yakin segala upaya yang mereka lakukan dengan berbagai cara untuk merusak (membunuh karakter) KAMI akan gagal. Sebab kekuatan yang ingin menyelamatkan Indonesia dari berbagai persoalan, insyaAllah, jauh lebih besar dibandingkan dengan kekuatan yang ingin merusak bangsa ini.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Kronologi Kenapa KAMI Ditarget
Adhie M Massardi

Kronologi Kenapa KAMI Ditarg..

12 Oktober 2020 11:09
Pancasila Tidak Dilahirkan!
Adhie M Massardi

Pancasila Tidak Dilahirkan!

07 September 2020 09:28
Pancasila, Riwayatmu Kini
Adhie M Massardi

Pancasila, Riwayatmu Kini

31 Mei 2020 18:41
PunaLawan Episode: PetRook Becomes King
Adhie M Massardi

PunaLawan Episode: PetRook B..

27 Mei 2020 21:55
Belajarlah Mencintai Indonesia kepada Hansol
Adhie M Massardi

Belajarlah Mencintai Indones..

11 Mei 2020 21:57
Mengatasi Bencana Kolosal Covid-19: Kembali Ke Jalan Tuhan
Adhie M Massardi

Mengatasi Bencana Kolosal Co..

06 April 2020 10:32
Atasi Bencana Virus China Covid-19, Mismanajemen Dimulai dari Istana
Adhie M Massardi

Atasi Bencana Virus China Co..

25 Maret 2020 14:07
Akibat Percaya Survei Pencitraan, Pemerintah Rugikan Keuangan Negara Lebih Dari Rp 1.500 T
Adhie M Massardi

Akibat Percaya Survei Pencit..

24 Februari 2020 01:41