Siti Nurbaya: Kebakaran Hutan di Riau Terparah, Swasta Harus Ikut Tanggung Jawab

Untuk itu, menteri dari Partai Nasdem tersebut mengaku beru­paya keras mewujudkannya. Apalagi beredar kabar, kalau tidak berhasil menuntaskan masalah itu, Siti Nurbaya akan di-reshuffle dari kabinet.

"Kebakaran hutan di Riau masih paling terparah karena banyak lahan gambut yang sen­sitif. Untuk itu, kita mengaitkan pihak swasta untuk ikut bertang­gung jawab. Seperti menyekat kanal liar supaya gambut men­jadi basah," ujarnya.

Selain menyekat kanal, lanjut Siti Nurbaya, semua pihak terkait melakukan patroli. Sebab, tanpa adanya pengawasan segalanya akan sia-sia.

"Harus lakukan patroli di wilayahnya. Terutama Pemda, polisi dan pemilik," ujarnya.

Inilah wawancara Rakyat Merdeka dengan Siti Nurbaya di kantornya, Jakarta, Minggu (15/2):

Apa perintah Presiden sudah dilaksanakan?
Kita mengikuti perkemban­gan kebakaran hutan dan lahan, saya kira memang sesuai dengan pesan Pak Presiden, kita harus mewaspadai beberapa provinsi. Ada Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar dan Kalteng.

Bagaiman solusinya?
Prinsipnya bahwa setiap ada titik api, harus kita tangani dan matikan. Di veberapa hot spot memang terjadi (kebakaran-red), kita berupaya terus untuk kendalikan.

Data terakhir yang kami teri­ma, dari 105 hektar yang terba­kar di Pulau Rupat, 32 hektar su­dah dipadamkan. Ada beberapa kendala di lapangan, antara lain kami masih menemukan alat berat (untuk penebangan hutan) dari beberapa oknum.

Dua orang sudah ditang­kap dan menjadi tersangka. Kemudian eksavator-nya (alat berat) diserahkan ke kantor polda.

Apakah Kemenhut berkoor­dinasi dengan Polda?
Kami meminta kepada Polda untuk terus mengejar siapa di balik oknum-oknum tersebut. Kalau kita perhatikan, tidak mudah memang menangani masalah itu di lapangan. Saya kira tepat sekali apa yang dikata­kan Presiden bahwa semua pihak harus terlibat, mulai dari pemer­intah pusat, Pemda, TNI, Polri, dan termasuk dunia usaha.

Kenapa swasta juga dili­batkan?
Setelah saya ke lapangan beberapa bulan terakhir ini, terungkap bahwa lahan kita ada yang dikelola swasta. Ada juga yang dikelola masyarakat dan ada pula yang dikelola negara, seperti Taman Nasional. Untuk itu, dalam menangani kebakaran hutan, kita juga melibatkan swasta untuk bersama-sama menyelesai­kannya.

Apa yang Anda instruksi­kan kepada swasta?
Segera membuat sekat dan menutup kanal-kanal lebar yang mencapai 16 meter. Kemudian kami meminta kepada swasta agar bersama masyarakat mengon­trol secara terus-menerus. Kami meminta kepada swasta untuk melakukan patroli, bisa bersama-sama dengan Brigade Manggala Akni. Bisa juga dilakukan sendiri.Pada dasarnya, training dan dan interaksi sudah dilakukan.

Bagaimana kerja sama dengankementerian lain?
Saya sudah meminta kepada Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman untuk mewaspadai perkebunan-perkebunan yang di luar kawasan hutan, karena seka­rang sudah menjadi Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Maka itu menjadi tanggung jawab saya untuk melihat yang di luar ka­wasan hutan. Tapi karena beberap aturan kita masih mengaitkan Menteri Pertanian, saya sudah meminta Pak Amran dan Dirjen Perkebunan untuk bekerja keras bersama kami.

Bagaimana dengan perizinan?
Aturan perizinan juga harus direvisi agar dalam melakukan tindakan tak lagi terkendala pera­turan sendiri. Ada pelanggaran yang terkadang tak bisa langsung dicabut izinnya. Untuk itu, aturan perizinan harus diubah. Namun semua memerlukan proses. ***