Sharif Cicip Sutardjo: Kubu Agung Tak Masalah Golkar di KMP Asal Sebagai Penyeimbang

Sepertinya, islah sebelum ada putusan pengadilan tidak berhasil. Meski begitu, proses islah terus berlanjut.

Setelah putusan pengadilan, kita nanti bersama-sama lagi. Pengadilan itu kita lakukan untuk kepastian hukum saja,’’ kata ketua juru runding Islah Partai Golkar dari Kubu Aburizal Bakrie, Sharif Cicip Sutardjo.

Jalur pengadilan, lanjut bekas Menteri Kelautan dan Perikanan itu, bukanlah langkah berdosa dan tabu untuk mengakhiri perpecahan. Sementara proses di pengadilan berjalan, maka perundingan islah akan terus dilakukan.

Kini, perundingan sudah mem­bicarakan soal merger alias peng­gabungan jabatan kepengurusan kedua kubu yang berseteru.

Kemajuan ini sudah cukup jauh, dan akhirnya kita melihat dua macam islah secara perund­ingan dan pengadilan. Di mana tujuannya bersatu kembali.

Kepada Rakyat Merdeka, Selasa (20/1), Cicip berbicara panjang lebar mengenai konflik di tubuh partainya dan upaya islah yang dilakukan kedua kubu. Inilah petikan selengkapnya:

Sudah berapa kali perund­ingan kedua kubu digelar?
Kita sudah melakukan pe­rundingan tiga kali. Yakni 23 Desember 2014, 8 Januari 2015, dan 15 Januari 2015.

Hasilnya bagaimana?
Pada hakikatnya, sebenarnya pandangan kita ini sama saja. Kita mendukung pemerintah atau mitra sebagai penyeimbang di DPR. Itu sebagai penyeimbang dan mitra kerja kritis terhadap pemerintah. Yang baik dan yang pro rakyat dan sebaginya kita pasti akan mendukung pemerintah.

Tapi yang kurang baik untuk rakyat kita kritisi, kemudian kita akan berikan masukan. Itu adalah prinsipnya. Kita memiliki prinsip yang sama.

Apa ada kebuntuan?
Nggak ada kebuntuan. Kita setuju menunggu putusan pen­gadilan untuk mendapatkan kepastian hukum. Perundingan mengenai bagaimana kita is­lahnya dan lain sebagainya kita tetap berjalan. Tetapi mengenai siapa yang sah dari dua Munas, itu tetap melalui pengadilan.

Berarti nggak ada Munas islah?
Nggak ada. Islah melalui pen­gadilan saja.

Aburizal Bakrie sudah ke­temu Presiden Jokowi dan Wapres JK. Apa hasilnya?
Kita tetap KMP (Koalisi Merah Putih). Pihak Agung pun akhirnya mengabaikan selama Partai Golkar mendukung dan kritisi pemerintah sebagai pe­nyeimbang. Kita sudah sama. Mereka mengabaikan kita mau di KMP atau apa, yang penting Golkar bisa menyatu dulu.

Kalau pengadilan belum mengeluarkan putusan, tapi proses pilkada serentak sudah dimulai, bagaimana dengan nasib Golkar?
Kita pasti ikut dong. Nanti Golkar dari daerah yang akan menyusul ke KPUD, tapi atas supervisi dari kita. Berdasar rekomendasi dari kita. ***