Harry Azhar Azis, Laporan Keuangan Harus Dibuat Ekonomis Dan Tidak Berbelit-belit

Ketua BPK Harry Azhar Aziz mengatakan, pengelolaan uang negara harus dikaitkan dengan indikator kemakmuran rakyat.

Selain itu, pihaknya juga akan memprioritaskan audit kinerja keuangan untuk masing masing lembaga, kementerian yang diperkuat dengan standarisasi sama. Tujuannya, untuk menciptakan kinerja keuangan yang lebih efisien dan produktif.

“Laporan keuangan harus lebih ekonomis, efisien dan tidak berbelit-belit,” tegas Harry kepada Rakyat Merdeka usai dilantik menjadi Ketua BPK di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung di Jakarta, kemarin.
Berikut kutipan selengkapnya:
 
Bagaimana kinerja BPK ke depan?
Saya akan coba perkuat standarisasi kinerja untuk masing-masing kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang sekarang tampaknya belum ada satu kesatuan. Kita akan coba buat standarisasi yang sama, sehingga pengelolaan keuangan bisa semakin lebih efisien, produktif untuk kemakmuran rakyat. Apapun standarnya saya berharap bisa menghasilkan peningkatan indikator kesejahteraan rakyat.
 
Indikator kesejahteraan rakyat itu seperti apa?
Ya kemiskinan semakin berkurang, pengangguran semakin berkurang, kesenjangan pendapatan semakin kecil, dan index pembangunan manusia semakin meningkat.

Nah, karena yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan itu pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tadi saya minta kepada Pak Jokowi mohon kita disediakan waktu untuk sama-sama berdiskusi bagaimana sebaiknya pengelolaan keuangan negara ini. Karena Pak Jokowi kan temanya Kerja, Kerja, Kerja.
 
Bagaimana soal penggunaan anggaran?
Anggaran 2015 ada yang belum terlaksana karena proses verifikasi khususnya belanja modal.  Saya berharap anggaran tepat waktu dikelola secara efektif, dialokasikan sesuai ukuran kemampuan, ini kaitannya dengan indikator kesejahteraan rakyat.

Kalau pengeluaran rutin?
Soal pengeluaran rutin akan kita coba kaji mana yang wajib, mana yang opsional, mana yang tambahan dan itu akan terus kita desak kepada pemerintah dan DPR.
 
Kami cuma mampu memberikan rekomendasi ini loh anggaran atau pola alokasi yang kiranya kita sudah kaji akan menurunkan angka kemiskinan lebih besar, akan menurunkan angka pengangguran lebih besar dan menurunkan kesenjangan pendapatan lebih baik serta index pembangunan manusia lebih baik.

Ada nggak program unggulan BPK?
Yang Pertama kita akan transparansi. Nanti pada laporan keuangan di DPR tahun depan saya akan coba minta bagian Litbang untuk mengkaji itu. Kita akan mencoba kaitkan selama 5 tahun atau 3 tahun pengelolaan anggaran itu berapa persen, apa menurunkan angka kemiskinan.

Kedua, tanggung jawab. Kita sesuaikan dengan Undang-Undang Dasar Pasal 23 bahwa pengelolaan keuangan negara itu ada pola tanggung jawab. Apa indikator tanggung jawabnya? Yaitu kinerja. Tiap satu rupiah yang keluar dari uang negara, uang daerah itu berapa lapangan pekerjaan bisa tercipta, berapa angka kemiskinan bisa diturunkan, kita mau masuk ke situ.

Ketiga, kita akan membuka selebar-lebarnya aspirasi rakyat, kita akan membuat unit pengaduan masyarakat.
 
Soal laporan BPK yang sering bocor ke publik sebelum dilaporkan ke DPR?
Selama masih rahasia, mesti ada sanksi, tinggal siapa yang membocorkannya. Saya ndak tahu selama ini begitu. Makanya saya minta kalau ada informasi dari masyarakat harus diklarifikasi.
 
Anda dulu politisi Partai Golkar. Ada yang mempertanyakan independensi Anda loh?
Saya tidak politisi lagi sekarang. Saya sudah keluar. Jadi tolong dicatat, saya tidak lagi menjadi anggota partai, saya bukan anggota partai. Kalau saya disebut tidak independen, saya sudah buktikan saya doktor Amerika.

Kita sudah punya majelis etik yang kita akan perkuat. Kalau saya mantan politisi berbuat yang kira-kira ada perilaku politik, silakan anda adukan ke majelis etik. Kalau saya melanggar kode etik, silakan pecat.
 
Ngomong-ngomong, ini pertama kalinya Presiden hadir di pelantikan Ketua BPK. Komentar Anda?
Saya nggak tahu, mungkin, barangkali Pak Presiden ingin dekat dengan BPK...he he he. ***