Irman Gusman: Lebih Elok, Pemilihan Pimpinan MPR Dilakukan Secara Musyawarah & Mufakat

“Kami akan berupaya keras agar pemilihan pimpinan MPR dila­kukan melalui musyawarah un­tuk mufakat, bukan melalui suara terbanyak,” kata Ketua DPD Irman Gusman kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.

Sejak awal, lanjut Irman, DPD tidak ingin pimpinan MPR diha­silkan melalui pemungutan sua­ra. Sebab, akan mencederai mar­wah MPR sebagai lembaga permu­sya­waratan rakyat.

“Anggota MPR itu harus be­run­­ding dan musya­warah. Se­mua un­sur dan elemen yang ter­po­lari­sasi ha­­rus dilibatkan untuk me­nentu­kan arah kebijak­an bang­sa,” paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Kenapa mesti mengedepan­kan musya­warah?
Seperti namanya Majelis Per­musyarawatan Rakyat, tentu kita menginginkan dalam proses pe­milihan pimpinan MPR itu, kita kedepankan musyawarah. Sebab, MPR berbeda dengan DPD mau­pun DPR yang barang­kali tidak terasa nuansa musya­warahnya.

Artinya pemilihannya tidak melalui paket?
Ya. Kalau DPR sama DPD kan lain melalui paket, melalui pe­mi­lihan secara langsung. Tapi di MPR ini menurut saya, sebaik­nya kita harus kedepankan mus­ya­warah dan mufakat.

Apa ini sudah dibicarakan dengan Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH)?
Dua-duanya (KMP dan KIH-red)) kita sudah berkomunikasi, agar pemilihan MPR dilakukan de­ngan musyawarah untuk mu­fakat agar sesuai sila ke 4 Pan­casila.

Kalau terjadi voting, bagai­mana?
Saya belum sampai ke tahap itu, karena kita ingin men­do­rong ini dulu terjadi. Kita nggak usah berandai-andai. Ki­ta harus ya­kinlah bisa mu­fakat.

Semua kekuatan politik harus terlibat dalam membangun bang­­sa ini. Sebab, dalam pem­­­ba­ngu­nan bangsa ini tidak bisa satu kelompok, satu partai sa­ja. Tapi harus dikerjakan se­cara gotong ro­yong. Itulah inti dari pada ke­kuatan rakyat In­donesia.

Bagaimana soal DPD setara dengan DPR?
Pada 29 September lalu telah diputuskan, keputusan MPR me­rekomendasikan adaya pena­taan ulang sistem ketatanega­raan kita yang wujudnya peru­bahan UUD 1945.

Rekomendasi perubahan itu antara lain bagamana memper­kuat sistem presidensial yang se­lama ini belum jelas. Bagai­mana memperkuat sistem parlemen, bagaimana hubungan antara DPR dan DPD, itu konsekuen­sinya melalui penguatan DPD, se­hingga sistem parlemen lebih kokoh lagi.

Bagaimana sistem yang dibangun?
Sistem yang dibangun bisa sa­ling check and balance antara DPR dan DPD, sehingga me­ning­­katkan kewibawaan lemba­ga ini.

Bila satu institusi ke­we­­na­ngan­nya luar biasa, potensi penyalah­gunaannya juga luar biasa. Untuk itu perlu check and balance dari lembaga lain. Ini sistem yang ingin kita ba­ngun. ***