Pemda Jangan Pasif Hadapi Sensus Ekonomi 2026

Permintaan tersebut disampaikan usai penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Kementerian Dalam Negeri dan BPS di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, baru-baru ini. SEB tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam membantu pelaksanaan sensus di wilayah masing-masing.

Tito menekankan bahwa keberhasilan sensus sangat bergantung pada dukungan pemerintah daerah. Karena itu, ia mengajak gubernur, bupati, dan wali kota untuk segera berkoordinasi dengan kantor BPS setempat guna membahas kebutuhan teknis pelaksanaan sensus.

"Jadi tolong, sekali lagi, proaktif rekan-rekan kepala daerah. Undang BPS segera. Bicarakan secara teknis bagaimana agar kegiatan sensus ini di daerah masing-masing hasilnya optimal," kata Tito di Jakarta, dikutip Kamis 18 Juni 2026.

Menurutnya, hasil sensus akan memberikan manfaat besar bagi daerah karena dapat menjadi sumber data ekonomi yang akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan. Melalui data tersebut, pemerintah daerah dapat memperoleh gambaran lebih jelas mengenai kondisi ekonomi masyarakat dan potensi yang dimiliki wilayahnya.

Tito juga menyoroti pentingnya data dari berbagai kawasan ekonomi yang selama ini belum sepenuhnya dapat diakses oleh pemerintah daerah. Dengan adanya Sensus Ekonomi 2026, informasi tersebut diharapkan dapat melengkapi basis data yang sudah dimiliki daerah.

Sebaliknya, jika dukungan terhadap pelaksanaan sensus kurang optimal, data yang dihasilkan berpotensi tidak menggambarkan kondisi ekonomi secara utuh. Akibatnya, pemerintah daerah dapat kehilangan kesempatan untuk memperoleh informasi penting yang dibutuhkan dalam penyusunan kebijakan.

Sebagai simbol penguatan kerja sama, usai penandatanganan SEB, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyerahkan sampul sinergi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 kepada Mendagri. Penyerahan tersebut mencerminkan komitmen kedua institusi untuk menghadirkan data ekonomi yang akurat dan berkualitas bagi pembangunan nasional maupun daerah.