Dradjad Wibowo: Jangan Ditafsirkan Seolah-olah Eksekutif & Legislatif Akan Bentrok

Misalnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut, PAN dan Demokrat yang berada di barisan Prabowo-Hatta, akan segera berlabuh ke koalisi PDIP, Nasdem, PKB dan Hanura mendukung pemerintah. “Demokrat dan PAN yang siap bersama kami, karena selama ini tidak ada masalah dengan kami. Karena mereka bisa mengatakan mendukung Jokowi-JK,” kata Puan, di Gedung DPR, Jakarta.

Namun, pernyataan politik putri Megawati Soekarnoputri ini memantik protes dari elite Demokrat dan PAN. Wakil Ketua Umum PAN, Dradjad Wibowo secara tegas menepis kabar soal kesiapan partainya masuk ke koalisi Jokowi-JK.

“Komunikasi secara organisasi tidak, komunikasi secara individu itu saya tidak tahu. Mungkin silakan tanyakan ke yang mengklaim saja,” kata Dradjad, dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, kemarin.

Berikut kutipan selengkapnya pernyataan politisi yang dulu dikenal sebagai ekonom kritis ini.

Anda benar-benar yakin kalau tidak ada komunikasi dantara PDIP dan PAN untuk mendukung Jokowi-Jk setelah putusan MK?
Saya sama sekali tidak mengetahui terkait adanya komunikasi secara individu antara Jokowi dengan eliet PAN. Sejauh ini tidak ada pembahasan di internal PAN untuk keluar dari koalisi permanen Merah Putih.

Selain Puan, Jokowi juga menyatakan hal serupa...
Mas Jokowi mengatakan seperti itu, saya tidak tahu siapa yang menjalin komunikasi.

Kalau Anda menyatakan sikap bahwa PAN akan tetap berada di barisan Koalisi Merah Putih, maka PAN akan sungguh-sungguh menjadi oposisi pemerintahan Jokowi?
Koalisi Merah Putih memang mayoritas di legislatif. Tapi, jangan ditafsirkan seolah-olah eksekutif dan legislatif nanti bentrok, tidak. Jangan juga ditafsirkan DPR asal mengganggu saja, tidak.

Tapi pasti akan melakukan kontrol yang ketat kan?
Salah satu fungsi DPR adalah pengawasan dalam kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Sebab, tidak semua kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu pro rakyat. Kebijakan-kebijakan yang pro rakyat didukung, yang tidak pro rakyat ²harus dikoreksi² di parlemen.

Anda bisa menyebut hal apa yang nanti akan jadi konsen pertama pengawasan Koalisi Merah Putih terhadap pemerintahan Jokowi?
Salah satu kebijakan pemerintahan Jokowi-JK yang perlu dikoreksi ke depan adalah, soal kebijakan kenaikan harga BBM. Misalkan, kita sudah dengar Mas Jokowi dalam kampanye akan naikkan BBM walau disampaikan kalangan terbatas tapi sudah diberitakan. Tentu ini harus dikoreksi Koalisi Merah Putih di parlemen supaya masyarakat tidak dirugikan.

Soal menaikkan BBM bisa jadi ujian pertama Jokowi?
Memang, kenaikan harga BBM menjadi salah satu tugas dan ujian pertama pemerintahan Jokowi-JK.

Sebab, BBM merupakan kebutuhan yang sangat penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Salah satu tantangan berat pemerintahan Jokowi-JK adalah kenaikan BBM. Karena akan berimbas kepada perekonomian ke depan.

Apa ini juga ujian bagi PDIP yang selama pemerintahan SBY terus menolak kebijakan menaikkan harga BBM?
Ya, tentu sikap PDIP di parlemen juga akan jadi pertaruhan. Ini ujian pertama pemerintahan Jokowi-JK, bagaimana mereka mengambil kebijakan. Perlu tindakan non populis, apakah itu akan menguntungkan rakyat atau kapitalis tertentu. ***