Legislator Banteng Dites, Hotel Bidakara Pun Hening

Sambil menjinjing goody bag, ia melangkah ke aula yang terletak di lantai dasar. Di sisi kiri masuk aula disediakan tempat absensi. Ia menulis namanya Saman Latubual berasal dari Kabupaten Buru Selatan, Maluku.

Saman adalah anggota DPRD terpilih di daerah asalnya. Kemarin, dia datang ke Hotel Bidakara untuk mengikuti ujian tulis yang diadakan DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu, mensyaratkan caleg terpilih yang akan diajukan sebagai pimpinan DPRD harus mengikuti ujian tertulis.

Sehari sebelumnya, Saman yang diutus DPC PDIP Buru Selatan ke Jakarta mengikuti pembekalan bagi caleg terpilih di tempat yang sama. Materinya ideologi partai, Trisakti hingga fungsi legislator. Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Sekjen Tjahjo Kumolo dan Ketua MPR Sidarto Danusubroto menjadi pembicara di acara itu.

Datang sejam lebih awal karena tak ingin terkena macet, Saman mendapati ruang aula tempat ujian tulis masih lengang. Ia sudah menyiapkan alat tulis untuk mengikuti ujian ini.

Tepat pukul 9 pagi, acara dibuka. Diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan beberapa pemaparan. Pukul 9.30, ujian dimulai. Peserta mendapat empat lembar kertas soal. Terdiri dari 70 soal pilihan ganda dan delapan soal esai. Peserta tes hanya diminta mengisi lima soal esai untuk dijawab.

Suasana aula yang bisa menampung 1.000 orang itu berubah hening. Para caleg Banteng dari seluruh wilayah Indonesia itu sibuk mengerjakan soal.

Tepat pukul11 siang tes disudahi. Puluhan anggota panitia menyambangi satu per satu meja peserta untuk mengambil kertas soal serta lembar jawaban yang sudah diberi nama.

Usai ujian, suasana di aula terdengar bergerumuh. Masing-masing peserta dengan logat daerahnya saling bercerita mengenai ujian tulis yang telah dilaluinya. Tak lama acara ditutup dengan menyanyikan lagu kebangsaan. Peserta berkerumun keluar dari aula.

Apakah ujiannya sulit? Saman menyebut gampang-gampang susah. Gampangnya karena sudah paham soal ajaran Soekarno dan ideologi partai. Maklum, pria berhidung mancung itu bergabung dengan PDIP sejak 15 tahun lalu. Sebelumnya, keluarganya adalah pendukung Partai Nasional Indonesia (PNI), partai yang didirikan Soekarno.

“Susahnya, ada soal lembaga apa yang berdiri di Indonesia tahun 1916,” ungkap Saman. Belakangan, dia baru ingat bahwa lembaga itu adalah Volksraad.

Volksraad adalah semacam DPR di era Hindia Belanda Saman diutus mengikuti ujian tertulis karena dinominasikan menjadi pimpinan DPRD Buru Selatan. Pada periode lalu, dia duduk sebagai Ketua Fraksi PDIP.

Menurutnya, baru kali ini PDIP menggunakan seleksi terbuka bagi calon pimpinan dewan daerah. Sebelumnya, calon pimpinan dewan dan fraksi ditunjuk.

 Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) DPP PDIP Nomor 063 Tahun 2014 tentang penetapan pimpinan DPRD dan ketua fraksi, kandidat harus mengikuti seleksi. Mereka yang dianggap tidak memenuhi kriteria, tidak akan diajukan sebagai pimpinan dewan maupun ketua fraksi.

Saman tak mempersoalkan jika nanti tak lagi ditunjuk menjadi pimpinan dewan maupun ketua fraksi. “Tak masalah. Yang penting semua (prosesnya) berlangsung demokratis,” katanya.

Sejauh ini, Saman mengaku, sudah dua kali mengikut tes yang diselenggarakan DPP PDIP. Pertama, psikotes yang dilakukan sebelum pemilu legislatif.

 Kemudian ujian tulis yang digelar kemarin. Masih ada satu tes yang harus dilaluinya. Yakni tes wawancara. Jadwalnya belum ditetapkan.

Yohanes, Sekretaris Panitia menjelaskan, seluruh peserta ujian adalah anggota DPRD terpilih yang akan diajukan sebagai calon pimpinan dewan. Setiap kabupaten, kota dan provinsi mengirim utusan 2-3 orang.

“Nanti akan dirapatkan DPP siapa yang terpilih. Sebelum pelantikan DPR pasti keluar nama-namanya,” ujar Yohanes.

Sebelum mengikuti ujian tulis, para utusan itu mendapatkan pembekalan. Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan, anggota DPRD terpilih mengikuti pembekalan berjumlah 925 orang. Mereka berasal dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini digelar untuk menghasilkan anggota dewan yang berkualitas.

Pimpinan DPRD Dilarang Ikut Pilkada
Teken Kontrak Jabatan 5 Tahun

DPP PDIP punya aturan baru untuk kadernya yang terpilih menjadi Ketua atau Wakil Ketua DPRD kabupaten, kota, hingga provinsi. Mereka dilarang ikut mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).

“Yang sekarang ingin menjadi Ketua DPRD teken kontrak lima tahun. Jangan sampai Ketua DPRD berpindah menjadi walikota, bupati, dan gubernur,” ujar.

Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo di hari pertama pembekalan Calon Ketua atau Pimpinan DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten Seluruh Indonesia di Hotel Bidakara Jakarta Selatan, Rabu (13/8).

Dijelaskan Tjahjo, larangan ketua maupun pimpinan DPRD nyalon di pilkada dilakukan untuk meningkatkan disiplin kader. Menurutnya, DPP PDIP ingin para kader yang sudah menjabat sebagai ketua maupun pimpinan DPRD berkomitmen memegang amanah selama lima tahun.

“Kami khawatir mereka tidak konsentrasi bekerja. Jangan sampai menjadi Ketua DPRD sekadar menjadi batu loncatan,” tegasnya.

Pembekalan terhadap legislator daerah asal PDIP itu merupakan implementasi dari Petunjuk Pelaksana (Juklak) DPP-PDIP Nomor 063 Tahun 2014 tentang penetapan pimpinan DPRD dan Ketua Fraksi. Anggota dewan daerah, harus mengikuti serangkaian tes yang dilakukan DPP-PDIP jika ingin menjadi pimpinan legislator daerah.

Dalam pembekalan ini, DPP-PDIP juga memberi pilihan kepada kadernya untuk memilih menjadi Ketua DPRD atau calon kepala daerah. Mereka yang sudah memilih menjadi Ketua DPRD sama artinya tidak akan maju dalam pilkada.

“Kami siapkan formulir untuk memilih menjadi kepala daerah atau pimpinan DPR,” kata Tjahjo.

Tjahjo juga mengungkapkan sedikit isi dalam pembekalan tertutup yang disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Megawati ingin kader yang terpilih menjadi pimpinan DPRD jangan korupsi.

Menghemat Biaya, Sekamar 4 Orang

Marcel Aliu, anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara, merogoh kocek hingga Rp 10 juta untuk mengikuti pembekalan dan ujian tulis di Jakarta.

“Acara sih gratis. Tapi ongkos bayar sendiri. Kita harus loyal dan royal terhadap partai,” ujar Marcel.

Untuk tiket pesawat pulang-pergi dari Sulawesi Utara ke Jakarta, dia menghabiskan Rp 5 juta. Biaya lain yang harus dikeluarkan yakni untuk penginapan. Ia menginap empat malam dengan biaya Rp 450 ribu per malam.

“Sama makan, sampailah Rp 7 juta,” katanya.

Biaya itu, lanjut Marcel, sudah dihemat sedemikian rupa dengan berbagi kamar bersama anggota DPRD lainnya yang berasal dari Sulut. Satu kamar bertarif Rp 1,8 juta diisi empat orang. Setiap orang patungan  Rp 450 ribu.

Marcel tidak risih berbagi kamar. Sebab, tujuannya datang jauh-jauh ke Jakarta untuk melaksanakan Petunjuk Pelaksana (Juklak) DPP-PDIP Nomor 063 Tahun 2014 tentang penetapan pimpinan DPRD dan ketua fraksi.

Mereka yang mengikuti rangkaian pembekalan akan diprioritaskan menjadi pimpinan legislator daerah. Tentunya, dengan hasil seleksi terbaik dari anggota dewan lainnya.

“Kita harus siap menjadi pemimpin,” akunya.

Salah satu teman sekamar Marcel adalah Abdi Gobel. Ia juga anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan.

“Menurut Ibu Mega, harus mengikuti pembekalan. Kita hanya menjalani intruksi saja,” kata Abdi.

Saman Latubual mengaku tak kebagian kamar di Hotel Bidakara. Ia pun mencari hotel murah usai mengikuti pembekalan Rabu lalu yang berlangsung sampai pukul 11 malam. Namun, kamar murah hotel di dekat lokasi kegiatan sudah habis di-booking.

Ia akhirnya menginap di hotel yang lokasinya jauh dari Bidakara agar bisa dapat kamar murah. Hotel itu terletak di Mangga Besar, Jakarta Barat. “Saya menginap semalam. Tarifnya 400 ribu,” ungkapnya.

Saman memutuskan hanya menginap semalam. Usai mengikuti ujian tes, dia berkemas-kemas kembali ke daerah asal. Tiket penerbangan pulang sudah di tangan. Ia ingin bisa merayakan peringatan HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus  bersama jajaran partai di kampung halaman.

Yohanes, Sekretaris Panitia mengatakan, pihaknya tak menyediakan akomodasi kepada peserta pembekalan dan ujian tulis. Namun, panitia tidak memungut biaya untuk kegiatan ini.

Setiap kader, lanjutnya, harus memiliki loyalitas terhadap partai. Termasuk bersedia datang ke Jakarta dengan ongkos sendiri untuk mengikuti kegiatan yang digelar DPP PDIP. ***