"Toh itu awalnya juga dari Pemerintah," kata Ketua Komisi II, Agun Gunanjar Sudarsa, dalam keterangan kepada
Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Jumat, 7/2).
Agun mengingatkan, selalu ada kecurangan di TPS dalam setiap pemilu dan pilkada. "Preman" di TPS selalu beraksi, baik dengan cara yang halus maupun kasar, untuk mempengaruhi pemilih yang datang.
"Bahkan ada yang terang-terangan menggunakan pakaian seragam dengan warna yang mengidentikan partai tertentu. Hal ini terus saja terjadi karena tidak ada pengawas pemilu Bawaslu di TPS," ujarnya.
Dalam UU No. 8/2012, kata Agun, memang tidak diatur kehadiran pengawas pemilu di TPS. Yang ada ti tingkat desa dengan jumlah 1 sampai 5. Sementara, jumlah TPS di tiap desa mencapai puluhan. Di sisi lain, saksi parpol juga selalu tidak ada atau tidak lengkap, sehingga kecurangan masih terjadi.
"Sudah banyak KPPS yang terlibat dan ditindak," ungkap Agun, yang juga politisi Golkar.
Agung berharap, meski dana saksi parpol dicoret, dengan adanya Mitra PPL di TPS yang sudah disetujui dengan dana Rp 800 miliar bisa melakukan pengawasan dengan baik dan tidak berpihak pada salah satu peserta pemilu.
Namun, kata Agun, peluang terjadinya kecurangan tetap ada. Apalagi, kalau di sekitar TPS nanti dihadirkan anggota Linmas.
"Siapa yang mengawasi mereka kalau saksi parpol tidak ada. Saya meyakini apabila sebatas mitra PPL dan Linmas yang disetujui, justru kecurangan akan semakin massif, dan ini peluang bagi parpol untuk menggerakkan preman-preman politiknya," demikian Agun.
[ysa]
. Komisi II DPR tidak mempersoalkan bila memang pemerintah mau mencoret dana saksi partai. Namun yang pasti, semua pihak harus sadar bahwa pengawasan di tempat pemungutan suara (TPS) sangatlah penting. 
BERITA TERKAIT: