"Pertama, ditemukan bahwa parpol ternyata hanya mampu menempatkan saksi di sebagian kecil TPS saja," kata Direktur Eksekutif Sigma, Said Salahuddin, kepada
Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Kamis, 30/2).
Pada setiap TPS yang dipantau oleh Sigma, katanya, tidak pernah ditemukan ada TPS yang dihadiri saksi dari seluruh peserta Pemilu. Dalam perhitungan kasar, secara rata-rata hanya dijumpai 10 orang saksi dari 10 partai politik saja yang hadir di TPS, padahal jumlah peserta Pemilu pada saat itu ada 38 parpol.
"Kedua, diketahui bahwa sebagian dari saksi yang ditugaskan oleh partai politik di TPS itu ternyata bukanlah anggota dari parpol bersangkutan," ungkap Said.
Para saksi itu, lanjut Said, hanyalah tenaga lepas yang direkrut secara dadakan oleh parpol dan diberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Ironisnya, selain tidak memiliki ikatan emosional dengan partai politik yang membayarnya, serta tidak dibekali dengan pengetahuan yang memadai tentang tugas-tugas saksi, "orang bayaran" ini justru ditempatkan di TPS hanya sekedar untuk mencatat suara yang diperoleh parpol bersangkutan di TPS tersebut.
Dari kedua catatan itu, masih kata Said, bisa ditarik kesimpulan bahwa parpol ternyata tidak memiliki anggota dalam jumlah yang memadai, sehingga tidak mampu menerjunkan kadernya sendiri untuk menjadi saksi di TPS. Parpol pun terpaksa harus mengeluarkan biaya dalam jumlah yang tidak sedikit untuk merekrut saksi bayaran itu.
"Disinilah ditemukan adanya motif di balik permintaan saksi dibiayai oleh negara. Tujuannya adalah mengalihkan tanggung jawab parpol kepada negara," demikian Said.
[ysa]
. Keinginan membiayai saksi parpol dengan menggunakan uang negara terkait dengan dengan kegagalan partai politik dalam melakukan rekrutmen dan kaderisasi anggota. Paling tidak, hal ini berdasarkan dua temuan Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi (Sigma) Indonesia pada Pemilu 2009. 
BERITA TERKAIT: