"Partai politik seperti fakir miskin yang harus terus menerus dipelihara oleh negara. Padahal, banyak orang miskin dan janda terlantar, negara selalu mengabaikan kehidupan mereka," kata Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok sky Khadafi, dalam keterangan beberapa saat lalu (Jumat, 24/1).
Seharusnya, ungkap Uchok, partai yang sudah menjadi peserta pemilu, harus sudah menyiapkan logistik atau keuangan, termasuk logistik untuk anggaran saksi. Bukan malahan meminta atau mengakali anggaran negara dengan seolah-olah partai politik itu miskin atau para caleg mereka miskin.
"Padahal, anggaran untuk saksi, sebelumnya sudah dipunggut dari para caleg partai mereka sendiri," tegas Uchok.
Apalagi biasanya, lanjut Uchok, bila anggaran saksi sudah disetujui, partai meminta tambah lagi dan bisa-bisa dana membengkak dua kali lipat menjadi Rp 1,3 triliun. Dengan asumsi, saksi dari partai menjadi dua orang untuk satu TPS.
[ysa]
BERITA TERKAIT: