"Kalau partai ingin mendidik publik, partai tidak mencalonkan mereka-mereka yang terindikasi politik dinasti," jelas Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid kepada
Rakyat Merdeka Online (Minggu, 20/10).
Setelah diberikan pendidikan politik, rakyat harus mengawasi bahkan dengan kedaulatannya memberikan
punishment bagi yang melakukan politik dinasti dan mengganjar
reward bagi yang menghindari.
"Terakhir, dinasti itu sendiri. Mereka harus cukup kritis. Dengan pengalaman yang ada, yang bisa mencoreng keluarganya sendiri, jangan asal dicalonkan. Harus juga mendidik. OK kita keluarga besar, kalau ada yang terbaik, kita dukung yang lain," ungkap Hidayat.
PKS sendiri sudah sejak awal menghindari politik dinasti. Istri kepala daerah dari PKS tidak boleh maju menjadi calona anggota legislatif, begitu juga sebaliknya. Suami-istri, termasuk anak-bapak juga tidak boleh sama-sama nyaleg.
"Itu sudah kita putuskan dan sudah dijalankan secara efektif. Padahal di PKS banyak suami-istri yang sama-sama kader hebat. Itu akan memberi ruang kader lebih banyak tampil," jelasnya seraya menambahkan, di PKS juga tidak boleh rangkat jabatan di partai dengan jabatan publik.
[zul]
Dinasti politik terjadi karena partai merestui, bahkan mencalonkan. Karena itu, partai harus memberikan pendidikan politik tentang dampak politik dinasti. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: