Pensiunan Umur 60 Tahun Demo Kantor Jero Wacik

Gerakan Nasionalisasi Migas yang mayoritas pensiunan PT Pertamina ini mendatangi kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Mereka menuntut pemerintah untuk mengembalikan serta menyerahkan pengelolaan Blok Mahakam, Kalimantan Timur kepada PT Pertamina.

Dalam aksinya, mereka membawa spanduk besar yang bertuliskan ‘Kembalikan Blok Mahakam Tanpa Kompromi dan Nasionalisasi Migas Harga Mati’. Selain itu, mereka menyebarkan famplet-famplet kepada para pengguna jalan.

Para pengunjuk rasa yang rata-rata berusia 60 tahun lebih itu juga mengancam akan menggelar aksi kembali jika pemerintah memperpanjang kontrak dengan perusahaan asing.

Koordinator Gerakan Nasionalisasi Migas Binsar Effendi Hutabarat dalam orasinya di depan Kementerian ESDM menyampaikan, nasionalisasi migas kini wajib dilakukan termasuk Blok Mahakam.

“Blok Mahakam tanpa kompromi harus diberikan ke Pertamina atau negara. Tidak ada dalih atau alasan satupun untuk memperpanjang kontrak Blok Mahakam oleh Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation jika Menteri ESDM mematuhi amanat konstitusi Pasal 33 UUD 1945,” kritinya pedas.

Menurut Binsar, pejabat yang menyetujui penyerahan pengelolaan minyak dan gas bumi di Blok Mahakam kepada pihak asing adalah pengkhianat bangsa. “Mereka yang memihak kepada perusahaan asing adalah pengkhianat bangsa,”  timpal dia.

Lanjutnya, berdasarkan data yang diperoleh, keuntungan PT Pertamina dalam mengelola migas di seluruh Indonesia jauh tertinggal dari pengelolaan Blok Mahakam oleh Total E&P. “Keuntungan Pertamina per tahun hanya Rp 25 triliun. Sedangkan Blok Mahakam Rp 171 triliun per tahun. Dengan Malaysia (Petronas) saja kita jauh tertinggal yakni Rp 168 triliun per tahun,” ungkapnya.

Juru Bicara Gerakan Nasionalisasi Migas, Teddy Syamsuri menambahkan, jika tidak dilakukan nasionalisasi migas, maka  keamanan energi nasional terancam. Karena semua sumber daya energi dikuasai oleh asing.

“Kita ingin ketemu dengan menteri atau wakil untuk memastikan kontrak Blok Mahakam ini diputus atau diperpanjang. Jika disetujui untuk diperpanjang, kami akan menggelar aksi lagi. Kalau Pertamina juga setuju diperpanjang, kita bakar saja gedung itu (Pertamina, red),” teriaknya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan pemerintah belum memutuskan pemberlakuan masa transisi pengelolaan Blok Mahakam, Kaltim yang diusulkan Total E&P Indonesie.

Di samping itu, menurut politikus Demokrat ini, pengelolaan di Mahakam perlun melibatkan Total terkait transfer teknologi dan investasi untuk pengembangan Blok Mahakam ke depan. Di sisi lain, lanjut Jero, pemerintah juga mempertimbangkan secara cermat masukan masyarakat sebagai bagian negara demokrasi. “Baru sampai situ saja kajiannya,” kata bekas pengusaha ini.

Beredar informasi, pemerintah sudah memutuskan masa transisi Mahakam tersebut. Saat bertemu Jero bulan lalu, Wakil Presiden Senior Total E&P Asia Pacific, induk Total E&P Indonesie, Jean-Marie Gullermo mengusulkan masa transisi selama lima tahun yakni 2017-2022.

Selama transisi, pengelolaan Mahakam dilakukan bersama Total dan Pertamina. Total janji akan mentransfer pengetahuan, pengalaman, dan teknologi ke Pertamina, sehingga produksi Mahakam tidak terganggu setelah kontrak berakhir 2017.

Setelah transisi tahun 2022, Total menyerahkan kelanjutan Mahakam kepada pemerintah Indonesia.

Kontrak Mahakam dengan Total akan habis 2017 setelah dikelola perusahaan migas asal Prancis tersebut selama 50 tahun sejak 1967.

Kuisioner Ukuran Kelamin Siswa Dikecam
Komnas PA Layangkan Surat Protes Ke Gubernur Aceh

Lagi-lagi, dunia pendidikan Indonesia kembali dihebohkan dengan peraturan aneh. Setelah wacana tes keperawanan menuai kontroversi, kali ini para siswa harus mencantumkan ukuran kelamin dan payudara siswa.

Hal itu terjadi di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kota Sabang, Aceh. Para siswa diwajibkan mengisi formulir tersebut dengan tujuan untuk data kesehatan anak.

Menanggapi hal tersebut, Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) akan melayangkan surat untuk Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Gubernur Aceh dalam rangka meminta penjelasan terkait pencantuman ukuran kelamin siswa. “Kami akan tulis surat untuk tidak dilanjutkan dan harus ada evaluasi dari Gubernur Aceh,” kata Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait di Jakarta, kemarin.

Arist mengaku belum tahu apakah kuisioner itu merupakan kebijakan sekolah atau Dinas Pendidikan yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat. “Belum kami konfirmasi soal itu, tapi tampaknya mereka saling cuci tangan,” timpalnya.

Lanjutnya, masalah kuisioner itu harus segera dijelaskan dan dihentikan supaya tidak berlarut-larut. “Agar tidak semakin keruh. Itu pelecehan luar biasa, mengajarkan yang tidak baik,” katanya.

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti mengatakan, kebijakan tersebut dinilai tak relevan dengan dunia pendidikan lalu untuk apa dilakukan.

“Apa dasarnya siswa baru diharuskan mengisi data semacam itu. Ini kan sama saja dengan wacana tes keperawanan yang sempat dilontarkan,” kritiknya saat dihubungi Rakyat Merdeka, kemarin.

Retno menilai, seharusnya para pendidik di negeri ini lebih memikirkan tentang bagaimana memajukan pendidikan agar generasi bangsa punya kualitas mumpuni. “Sangat tidak etis kalau sampai mempertanyakan ukuran organ vital, untuk apa itu,” cetusnya.

Dia menambahkan, munculnya hal-hal ‘nyeleneh’ di dunia pendidikan menunjukan bahwa pendidikan kini banyak dipegang oleh orang-orang yang tidak mengerti artinya kemajuan pendidikan bagi bangsa.

“Akan berbahaya sekali jika hal semacam ini dibiarkan, bukannya mencari cara supaya pendidikan negeri ini bisa maju malah melakukan keanehan yang tidak ada relevansi dengan pendidikan,” kritiknya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Ibnu Hamad menyatakan, pengisian kuisioner tersebut berlebihan. Aturan tersebut bukanlah program Kemendikbud. “Itu melampaui batas, kuisioner tersebut tidak lazim digunakan,” katanya.

Dia merasa pengumpulan data ukuran kelamin siswa yang mengatasnamakan tes kesehatan reproduksi itu tidak diperlu. “Masuk ke pendidikan kedinasan saja tidak segitu-segitu amat tesnya,” tegasnya.

Aktivis Buruh Nilai Mediasi Jalan Terbaik
Eks Karyawan BRI Ngotot Demo

Sikap pensiunan karyawan Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui Forum Komunikasi Pensiunan Penuntut Pesangon (FKP3) yang ngotot berunjuk rasa mendapat sorotan negatif dari berbagai kalangan. Mereka dinilai hanya bertujuan untuk menggiring opini publik, sehingga esensi tujuannya menjadi semakin bias.

“Kalau memang betul ada kesiapan dan keterbukaan dari pihak manajemen BRI, kemudian ada sikap kooperatif dari pihak Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) untuk mediasi, tentu kita apresiasi. Tapi, ada yang janggal dan agak aneh, jika FKP3 itu masih ngotot mau melanjutkan rencana demonya,” ujar pengamat gerakan perburuhan Masinton Pasaribu di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, bila targetnya tuntutan mereka dipenuhi sesuai dengan ketentuan undang-undang, sebaiknya jalan mediasi tripartit yang ditempuh. “Dengan jalan itu, tuntutan pihak yang merasa tidak puas akan dicarikan solusinya berdasarkan ketentuan Undang Undang No 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja. Bila dalam mediasi tuntutan mereka dinilai tidak sejalan dengan ketentuan, ya harus legowo menerimanya,” terangnya.

Ketua Umum Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) ini menambahkan, berdasarkan pengamatannya sebagai bekas pentolan aktivis, pada setiap kasus perburuhan, mediasi itu merupakan alternatif penyelesaian sengketa perburuhan yang amat efektif, baik dari segi waktu maupun biaya.

Menurutnya, aksi unjukrasa belum tentu bisa efektif dalam upaya penyelesaian perselisihan, malah cenderung mendapat stigma negatif dari masyarakat. “Kalau memang ada solusi mediasi secara sehat dan setara, saya sarankan agar ditempuh cara itu saja, karena itu lebih produktif dan menguntungkan semua pihak,” harapnya.

Sementara itu, Koordinator Nasional FKP3, AG Kabul menyatakan, mengapresiasi opini yang berkembang. “Kami sangat mengapresiasi seluruh opini yang berkembang dan juga menghormati ajakan pihak Kemenakertrans yang akan memediasi. Kita sambut baik. Kalau mediasi yang dilakukan nanti sederajat dan memang untuk mencari solusi, kami sambut baik, kami bersedia,” ujar.

Dewan UKM Desak Pemprov Turun Tangan
Pedagang Bunga Terancam Bangkrut

Banyak pedagang kecil dan menengah gulung tikar, lantaran kerap menjadi korban pengusuran dan kebijakan pemerintah yang tidak tepat. Untuk itu, pemerintah diminta tidak asal memindahkan para pedagang, karena salah ambil keputusan sehingga mengancam kelangsungan hidup mereka.

Ketua Dewan Usaha Kecil dan Menegah (UKM) DKI Jakarta Ikhsan Ingdratubun mengaku, banyak menemukan kasus pedagang korban gusuran yang justru kehilangan mata pencahariannya begitu dipindahkan ke lokasi baru. Salah satunya kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang memindahkan ratusan pedagang bunga dan ikan hias dari Taman Barito (Ayodia, red) ke Pasar Onderdil, di Radio Dalam, Jakarta Selatan.

Menurut Ikhsan, kebijakan yang diambil di zaman Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo itu justru membuat tidak sedikit pengusaha bunga dan ikan hias malah gulung tikar.

“Mereka dipindahkan, tapi karena kurang sosialisasi, pembeli nggak datang. Jadi banyak dari mereka kocar kacir hingga akhirnya gulung tikar,” kata Ikhsan di Jakarta, kemarin.

Dijelaskan Iksan, waktu itu Pemprov DKI melakukan penggusuran dengan alasan ingin menjadikan Taman Barito sebagai daerah taman kota.
 
“Dulu kan orang tahunya Pasar Bunga itu Pasar Barito, tetapi kenyatannya, tidak solutif. Akibatnya justru pedagang UKM eks Barito 90 persen gulung tikar karena tempat pemidahan tersebut rupanya kurang mendapat respon dari pembeli masyarakat,” ujarnya.

Untuk itu, Dewan UKM DKI Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta di bawah Gubernur Joko Widodo untuk mengkaji ulang kebijakan pemindahan lokasi para pedagang yang dilakukan di zaman Foke empat tahun silam tersebut.

Dewan UKM pun punya konsep untuk mengoptimalkan ruang terbuka di Jakarta tanpa mengganggu kelangsungan usaha para pedagang bunga hias. Konsep itu diyakininya komprehensif, tanpa mengganggu kebijakan pemerintah khusus pemanfaatan ruang taman kota.

“Kami punya rekomendasi yang bisa dioptimalkan untuk jadi lokasi jualan para pedagang bunga hias sesuai kebjjakan pemerintah. Yakni jadi taman hias kota. Kami pun siap presentasikan kepada Pak Jokowi-Ahok mengenai usulan kami sebagai cara mengembalikan mereka kembali supaya bangkit dari keterpurukan,” ujarnya.  [Harian Rakyat Merdeka]