Pengurus PPDI Kebanjiran SMS Dari Anggotanya

Leindert Hermeinadi memarkirkan sepeda motornya di halaman gedung tua di Jalan Teuku Cik Ditiro, Menteng, Jakarta Pusat. Dengan kakinya yang pincang, pria berusia 56 tahun melangkah masuk ke dalam gedung. 

Leindert baru saja mengikuti pertemuan di Balaikota DKI Jakarta di Jalan Medan Merdeka Selatan. Kedatangannya ke markas salah satu organisasi massa itu untuk mengambil surat-surat yang ditujukan kepada pengurus Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) DKI Jakarta.

Leindert yang biasa disapa Didi adalah ketua PPDI DKI Jakarta. “Surat menyurat masih dikirim ke sini. Padahal, sudah hampir empat bulan ini kantor kami pindah ke sebuah rumah yang dikontrak di Rawamangun,” ujar Didi.

Alamat kantor baru pengurus PPDI DKI Jakarta di Jalan Rawamangun Muka Barat Blok D 14 Nomor 17, Rawamangun, Jakarta Timur.

“Disitu juga kami menumpang di kantor Pengurus Pusat (PPDI). Sebab, itu milik pengurus pusat. Ada sebuah kamar kecil yang bisa kami gunakan sebagai pengurus di DKI. Di situ hanya digunakan untuk rapat-rapat tertentu saja. Saya juga jarang juga ke sana,” ujarnya. Sebelumnya, PPDI DKI juga menumpang di kantor lama di Jalan Teuku Cik Ditiro.

“Itu pun sifatnya sementara. Namun aktivitas organisasi dan kegiatan-kegiatan tetap bisa dijalankan,”  jelas Didi.

Didi memeriksa satu per satu surat-surat yang ditujukan ke organisasi yang dipimpinnya. Tak ada surat pemberitahuan mengenai penerimaan calon penerimaan CPNS untuk penyandang cacat.

Ia mengaku mendengar dibuka lowongan CPNS untuk penyandang cacat yang dibuka tahun ini dari media massa. Itu pun tak dijelaskan instansi apa yang membuka lowongan untuk penyandang dan untuk posisi apa.

Didi kebingungan ketika mendapat pertanyaan mengenai penerimaan CPNS dari anggota organisasinya. “Sejumlah teman-teman anggota sudah banyak bertanya dan juga kirim SMS menanyakan perihal kebenaran penerimaan CPNS itu,” jelas Didi.

Lantaran tidak ada pemberitahuan kepada organisasinya, Didi tak terlalu optimistis atas sikap pemerintah yang mau merekrut CPNS dari kalangan penyandang cacat.

Menurut dia, setiap tahun dirinya selalu mendengar informasi ada penerimaan CPNS untuk penyandang cacat. Namun, tak pernah diumumkan secara terbuka. “Terkadang seperti dianggap asal ada aja,” ujar Didi.

Pria yang sejak kecil mengidap penyakit polio di kaki kirinya itu yang menyebabkan jalannya pincang ini berharap pemerintah memberikan kesempatan dan tidak diskriminatif untuk penyandang cacat.

“Kami para disabilitas juga memiliki ilmu dan kemampuan yang dibutuhkan di bidang-bidang yang juga ada dalam rekrutmen CPNS itu,” jelasnya.

Anggota PPDI, ungkapnya, banyak yang menguasai teknologi komputer, ilmu administrasi dan juga manajemen. “Selain itu, juga banyak yang menjadi atlet dan mahir dalam sejumlah olah raga. Bahkan dalam PON (Pekan Olahraga Nasional) dan sejumlah kejuaraan ada yang mendapat medali emas, perak dan perunggu,” ujarnya.

Penyandang cacat, kata Didi, juga perlu pekerjaan seperti manusia normal lainnya.

Jumlah penyandang disabilitas tak sedikit. Di Jakarta Timur saja, sebutnya, berdasarkan data tahun 2010, ada 400 orang. “Untuk keseluruhan DKI Jakarta dan sekitarnya bisa mencapai 350 ribu lho,” ujarnya.

Selama bertahun-tahun, Didi meminta kepada pemerintah pusat maupun daerah agar memberikan kuota khusus untuk penyandang cacat. Untuk penerimaan CPNS tahun ini dia juga meminta agar ada kuota khusus.

“Hak minimal 1 persen ya kalau bisa harap dipenuhi. Juga dipenuhinya hak menerima informasi bagi penyandang disabilitas, yang diterima siapa saja dan berapa banyak,” jelas Didi.

Selama ini hanya segelintir anggota PPDI yang diterima menjadi PNS. Mereka tersebar di instansi Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Sosial, dan Mahkamah Agung.

“Ada atlet nasional penyandang disabilitas bekerja sebagai PNS di Pemda DKI,” ujarnya. Empat penyandang cacat yang direkrut Pemprov DKI ditempatkan di unit keolahragaan.

Didi juga menyebut ada tiga anggotanya bekerja di Kementerian Sosial. Di kementerian yang kini dipimpin Salim Segaf Al Jufri itu, memang ada unit kerja yang menangani penyandang cacat. “Yang di Kemsos itu penyandang polio dan tunanetra. Di Pemprov juga polio, sedang di MA penyandang rungu wicara,” jelasnya.

Datangi Kemenpan, Tuna Netra Tanyakan Penerimaan PNS

Ada 351 formasi yang disediakan untuk penyandang cacat dalam seleksi penerimaan CPNS tahun 2013. Sebanyak 63 posisi ada di kementerian/lembaga negara. Sisanya 288 posisi di sejumlah pemerintah daerah.

Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tasdik Kinanto mengatakan, mulai tahun ini pemerintah memberikan perhatian khusus untuk kaum penyandang cacat dalam penerimaan CPNS. 

Namun, untuk kriteria penyandang cacat yang akan diterima, Kementerian menyerahkan kepada instansi pemerintah masing-masing. “Hal itu disesuaikan dengan kesiapan sarana masing-masing instansi. Bisa saja suatu instansi tidak menerima tuna netra, karena belum ada sarana kerja untuk tuna netra. Mungkin baru tersedia sarana kerja untuk kaum difabel cacat satu kaki misalnya,” kata Tasdik saat menerima lima tuna netra di kantornya, akhir pekan lalu.

Ade Rahmat, penyandang cacat dari Bandung sempat mempertanyakan, kenapa Pemprov Jawa Barat dan Kota Bandung tidak menerima CPNS dari penyandang cacat tahun ini.

Tasdik menjelaskan, kedua Pemda itu tahun ini tak mendapatkan alokasi CPNS dari jalur pelamar umum. “Jadi bukannya mereka tidak mau menerima penyandang cacat,” ujarnya beralasan.

Jika memang memenuhi persyaratan formasi yang dibuka, Tasdik mengatakan, para penyandang cacat tak perlu khawatir akan didzalimi dalam proses rekrutmen CPNS.

Ia memastikan, penyandang cacat yang memenuhi syarat administrasi akan terdaftar sebagai peserta tes kompetensi dasar (TKD). “Di situlah kesempatan untuk berkompetisi dengan sesama difabel. Kalau formasinya hanya satu orang, maka yang nilainya paling tinggi dari yang lulus TKD akan diterima,” ujarnya.

Arizal, Asisten Deputi Perencanaan SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengungkapkan, dalam penerimaan CPNS tahun ini, Pemprov DKI menyediakan tujuh formasi untuk penyandang cacat. Selain itu,  Pemerintah Jawa Timur, Maluku dan Sumatera Barat.

Adapun kementerian dan lembaga yang membuka formasi untuk penyandang cacat, yakni Kementerian Dalam Negeri dua orang, Kementerian Sosial dua orang, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) 3 orang.

Arizal mengatakan, pengumuman lowongan CPNS termasuk untuk penyandangan sudah dapat dilihat sejak 2 September.

Salah satu lima perwakilan penyandang cacat yang mendatangi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah tenaga honorer kategori dua di Pemerintah Kota Bandung.

“Saya akan ikut tes pada tanggal 3 November mendatang,” ujar Dadang Djaelani, penyandang tuna netra.

Ada juga yang sudah bekerja di perusahaan swasta sebagai marketing online. Menurut Dadang, saat ini ada beberapa perusahaan swasta telah mempekerjakan penyandang cacat. Yakni Bank Permata sebanyak 10 orang, Standard Chartered nam orang, dan Astra ANZ juga enam orang.

Mobil Dimodifikasi, Sulit Dapatkan SIM

Leindert Hermeinadi sudah 12 tahun bergabung di Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI). Tahun ini dia tepat empat tahun menjabat sebagai Ketua PPDI DKI Jakarta. Menikah dengan sesama penyandang disabilitas, Didi memiliki dua orang anak yang sudah dewasa.

Salah satu anaknya sedang menyelesaikan studi di sebuah perguruan tinggi di Bandung. “Yang kedua masih SMP kelas 3 di Ciracas, Jakarta Timur,” ujar pria kelahiran 1957 itu.

Pria yang sehari-hari bekerja sebagai supir itu merasa perhatian pemerintah untuk orang-orang penyandang disabilitas seperti dirinya sangat kurang.

Sejak 1985, dia sudah menjadi supir. Lantaran kaki cacat, dia memodifikasi pedal di mobil dengan hidrolik. Dengan dibantu hidrolik, Didi sapaan Leindert, bisa menginjak pedal dengan ringan.

Walaupun sudah bisa mengendarai mobil, Didi ini sempat kesulitan untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) dari Kepolisian. Kini, Kepolisian menyediakan SIM D untuk penyandang disabilitas yang bisa mengendarai sepeda motor maupun mobil.

“Ya sekarang jadi supir untuk PPDI. Istri saya juga polio dua-dua kakinya, sehingga mengenakan kursi roda. Tetapi dia memiliki usaha kerajinan, menjahit handycraft,” kisah Didi.

Didi berharap, pemerintah memberikan perhatian kepada kalangan penyandang cacat.

 PPDI merupakan induk dari beberapa organisasi penyandang cacat. Yakni Gerkatin (Gerakan Kesejahteraan Tuna Rugu Indonesia); HWDI (Himpunan Wanita Penyandang Disabilitas Indonesia), YPAC  (Yayasan Pembina Anak-anak Cacat).

Kemudian, Perpari (Persatuan Para Plegia/memakai kursi roda Indonesia), Bhakti Nurani, Pertuni (Tunanetra), ITMI (Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia), FKPCTI (Federasi Kesejahteraan Cacat Tubuh Indonesia), FKNDI (Federasi Kesejahteraan Intelektuan Disabilitas), Kopentunda (Komunitas Orang Tua Disabilitas), NPC -National Paralimpic Committee (Olahraga Disabilitas).

Salah satu perjuangan PPDI, ungkap Didi, adalah agar penyandang cacat termasuk dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). “Itu sudah mulai berjalan,” ujarnya bangga. [Harian Rakyat Merdeka]