Soal Aturan Konvensi, Demokrat Akomodir Masukan Masyarakat

Ketujuh aturan itu adalah terkait sistem konvensi, organisasi konvensi, peserta konvensi, kegiatan dan proses konvensi, waktu dan tahapan konvensi, biaya dan pendanaan konvensi, dan  penentuan pemenang konvensi.

Selain dapat memberikan kepastian atas keraguan masyarakat selama ini, penjelasan SBY itu juga disambut baik karena aturan-aturan yang ditetapkan seperti telah mengakomodir masukan dari masyarakat.

"Ini bagus. Artinya secara tidak langsung, Partai Demokrat mendengar suara masyarakat," ujar peneliti Maarif Institute Endang Tirtana kepada Rakyat Merdeka Online (Senin, 8/7).

Apa yang disampaikan oleh Endang itu memang ada benarnya. Jauh sebelumnya, Dewan Penasihat The Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Jeffrie Geovanie, pengamat yang pertama kali menyarankan agar partai politik menggelar konvensi untuk menjaring calon presiden, sudah mewanti-wanti agar melakukannya secara terbuka dan demokratis.

"Harapan saya Demokrat terbuka dalam mekanisme dan penetapan hasil akhir dari konvensi ini. Harusnya begitu. Kalau tidak, akan jadi bumerang," kata Jeffrie pertengahan April lalu.

Sebagai warga negara, Jeffrie saat itu mengungkapkan harapannya, bahwa yang menentukan siapa yang menjadi calon presiden di antara peserta konvensi itu adalah rakyat, pemilih pada umumnya.  "Kalau survei pemilih nasional yang menjadi basis dalam mengambil keputusan, maka calon yang ditetapkan akan sangat mencerminkan aspirasi pemilih nasional," jelasnya.

Tak hanya itu, Jeffrie juga mengingatkan, pendaftaran konvensi bersifat terbuka. Artinya tidak hanya diikuti kader Demokrat. Dengan itu, tokoh-tokoh alternatif dari generasi baru bisa ikut konvensi.  "Setahu saya Demokrat akan membuat konvensi terbuka. Tentu Demokrat tidak membatasi generasi. Tapi jelas terbuka terhadap generasi baru, yang merupakan generasi pemilih mayoritas," tandasnya. [zul]