"Dulu tingkat partisipasi Pemilu 1999, 80 persen. Pemilu 2004, 70 persen dan Pemilu 2009 di bawah 70 persen. Ini bahaya untuk kualitas demokrasi," ujar dosen Fisip UIN, Jakarta Ahamd Bakir Ihsan dalam Diskusi Publik "Membangun Indonesia Melalui Pemilu 2014 yang Demokratis, Jujur dan Damai" di kampus UIN Jakarta kemarin.
Juga hadir sebagai pembicara dalam diskusi yang digelar BEM Jurusan Perbandingan Agama UIN Jakarta itu pengamat politik Siti Zuhro dan Ketua Umum Gerindra Suhardi.
Untuk itu, tambah Bakir, parpol harus mendorong peningkatan partisipasi politik pada masyarakat. Artinya parpol perlu memperbaiki citra mereka yang cenderung negatif. "Masyarakat tidak merasakan kehadiran partai. Ini karena partai hanya sibuk pada Pemilukada atau menjelang Pemilu saja," jelas Bakir yang juga Staff Khusus Presiden RI ini.
Selain itu kata Bakir, banyak partai tidak mampu membangun kepercayaan publik. Misalnya partai Islam yang harusnya memiliki ikatan emosional keagamaan nyatanya hanya bisa jadi partai menengah saja. "Itu artinya partai politik gagal membangun kepercayaan mereka," ujar tandasnya.
Sementara, Suhardi mengatakan tujuan pemilu atau politik adalah mengubah nasib suatu bangsa. Jadi kalau ada orang yang apatis bahkan tidak mau berpartisipasi, artinya mereka tidak mau mengubah nasibnya. "Banyak keputusan yang keluar dari DPR dan mempengaruhi nasib masyarakat Indonesia. Maka harus benar-benar selektif memilih wakil rakyat dan presiden," katanya.
Suhardi mengakui pada pemilu lalu banyak kecurangan yang terjadi maka masyarakat perlu ikut serta melakukan pengawasan. "Mayarakat perlu mengawasi pemilu kalau mau nasibnya semakin baik," ujarnya.
Terkait ancaman meningkatnya golput Suhardi mengatakan itu adalah tindakan yang tidal benar dan dilarang agama. "Golput itu mendekati haram karena tidak perduli dan berusaha mengubah nasib ke arah kehidupan yang lebih baik," pungkasnya.
[zul]
BERITA TERKAIT: