Mohammad Mu’tashim Billah: Tekanan Politik & Fitnah Pada KPK Harus Dilawan

”Nggak perlu takut. Lawan saja. Kemudian perlihatkan ke publik bahwa KPK bisa diandalkan menangani kasus-kasus korupsi. Tekanan politik itu dijadikan sebagai bahan pertimbangan saja, bukan sebagai gangguan,” kata Mohammad Mu’tashim Billah kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Seperti diketahui, Mohammad Mu’tashim Billah dan Suwarsono terpilih sebagai penasihat KPK periode 2013-2017. Keduanya terpilih melalui proses seleksi yang dilakukan panitia seleksi penasihat pimpinan KPK. Keduanya menggantikan Abdullah Hehamahua dan Said Zainal Abiddin.

Mohammad Mu’tashim Billah selanjutnya mengatakan, dirinya merasa bersyukur mendapat kepercayaan menjadi penasihat KPK.

”Ini tentu tugas yang berat. Sebab, harapan publik terhadap KPK begitu besar dalam menangani kasus korupsi,’’ paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Selain bersyukur, apa perasaan lainnya?
Saya merasa tertantang untuk bisa menjalankan tugas sebagai penasihat guna memperkuat KPK  dalam pemberantasan korupsi.

Merasa tertantang bagaimana?
Menjadi Penasihat KPK itu tidak mudah. Di internal, saya ditantang untuk bisa meningkatkan kualitas para karyawan KPK, sehingga bisa menjadi karyawan yang tangguh.

Dengan jumlah SDM (Sumber Daya Manusis) yang terbatas, KPK harus terus konsisten meningkatkan kinerjannya dalam memberantas kasus korupsi.

Sedangkan di eksternal, kami ditantang untuk meningkatkan fungsi pencegahan, sehingga titik beratnya tidak lagi ada di penindakan. 

Masalahnya kan pencegahan itu lebih sulit daripada penindakan. Kalau penindakan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Sementara kalau pencegahan harus menangkap indikasi yang ada, yang belum tentu jelas dasarnya.

Belum lagi banyaknya faktor eksternal yang di luar kendali KPK, seperti korupsi di ruang politik. Korupsi tersebut kerap melibatkan para pejabat eksekutif dan legislatif yang memiliki kekuasaan untuk menekan KPK.

Kalau KPK mendapat tekanan politik, Anda berbuat apa?
Tekanan politik itu ditanggapi enteng saja. Sebab, KPK lembaga penegak hukum, bukan lembaga politik. Tekanan politik hanya perlu dijadikan sebagai bahan pertimbangan, bukan sebagai gangguan. Ketika ada tekanan politik dan fitnah, KPK harus melawan.

Tekanan politik dan fitnah ini jelas sebuah persoalan serius karena bisa berpengaruh terhadap kinerja KPK.

Bagaimana kalau dilaporkan ke polisi seperti yang dialami Juru Bicara KPK Johan Budi?
Laporan itu tidak membuat KPK takut. Itu hanya laporan orang iseng. Jadi dianggap iseng saja.

Kenapa Anda bilang begitu?
Sebuah hal yang lumrah jika Juru Bicara KPK mengeluarkan komentar terkait kasus-kasus yang ditangani. Makanya semua unsur di KPK tidak perlu takut selama komentarnya pas. Meskipun, ada pihak lain yang memberikan pendapat negatif. Maju terus saja. Tidak boleh mundur.

Penyidik KPK kurang, ini bagaimana?
Yang paling krusial di internal adalah masalah keterbatasan personel. Jumlah personel KPK kan terbatas. Akibatnya, kinerja tidak optimal.

Bagaimana dengan penyidik KPK yang berasal dari polisi dan jaksa?
Mereka memiliki dua tuan, yaitu KPK dan Polri atau Kejaksaan. Sementara KPK merupakan lembaga yang memiliki fungsi supervisi terhadap institusi tersebut. Kalua kasus yang dihadapi melibatkan Polri, akan terjadi conflict of interest. Penyidik akan bimbang menentukan kesetiaannya.

Belum lagi penyidik di KPK itu memiliki masa waktu dan kembali ke institusinya untuk berkarier. Hal ini tentunnya bisa membuat mereka bimbang.

Bukankah KPK sudah melakukan perekrutan?
Betul. Tapi perekrutannya kan baru-baru ini saja dilakukan. Sebelumnnya masih menggunakan penyidik pinjaman, sehingga conflict of interest yang terjadi cukup besar. Belum lagi para penyidik yang direkrut ini masih butuh waktu untuk bisa memiliki kualitas yang mumpuni.

Kalau diibaratkan militer, KPK itu pasukan khusus. Sebab, tugas yang ditangani bersifat khusus. Korupsi kan termasuk extra ordinary crime. Butuh pendidikan yang ekstra untuk menciptakan penyidik-penyidik yang handal.

 Apa saran Anda menghadapi persoalan ini?
Pertama, dan yang paling penting untuk dilakukan adalah memperkuat internal KPK.

Caranya, dengan melakukan analisis terhadap hambatan apa saja yang ada di internal.

KPK harus menciptakan staf tangguh, tahan banting, memiliki leadership yang mumpuni, team work yang bagus, bersih dan jujur.

Mengapa memperkuat internal paling penting?
Karena tekanan dari luar itu sebetulnya bisa diprediksi. Sebagai lembaga pemberantasan korupsi, KPK pasti tidak akan disukai oleh banyak kalangan yang terlibat kasus korupsi.

Saya akui, tekanan itu memang bisa berbahaya. Tapi kalau kondisi internalnnya sudah kuat, terpaan apapun yang dilakukan oleh kalangan eksternal, pasti bisa terlewati.  [Harian Rakyat Merdeka]