Kuasa hukum nasabah Fikri, Yuko Amran dari kantor hukum Yuko, Yudi & Partners, menyatakan telah melaporkan perkara ini ke Polda Metro Jaya dengan mengacu pada UU P2SK, terkait penguatan pengawasan sektor jasa keuangan.
Laporan tersebut diajukan sebagai bentuk upaya hukum atas dugaan penahanan dokumen penting yang menjadi hak kliennya, terutama terkait proses lelang agunan.
Laporan Polisi itu teregister dengan nomor LP/B/3225/V/2026/SPKTPOLDAMETROJAYA tanggal 5 Mei 2026 pukul 12.31 WIB.
“Laporan ini kami ajukan sebagai bentuk upaya hukum atas dugaan penahanan dokumen penting yang menjadi hak klien kami,” ujar Yuko dalam keterangan resmi pada Rabu 6 Mei 2026.
Perkara ini bermula dari serangkaian peristiwa yang dinilai janggal dalam proses lelang agunan milik kliennya. Dimana, pihak bank disebut tidak pernah memberikan salinan perjanjian kredit sejak tahun 2017.
Bahkan Fikri juga mengaku tidak pernah menerima surat peringatan, apalagi pemberitahuan resmi terkait rencana pelaksanaan lelang.
“Ini menjadi dasar kuat kami untuk menempuh jalur hukum,” kata Yuko.
Sebelum laporan polisi dibuat, Fikri telah melayangkan tiga kali somasi kepada pihak bank, masing-masing pada bulan Desember 2025, Januari 2026, dan April 2026. Namun, hingga saat ini tidak ada respons dari pihak terkait.
“Ini memperkuat dugaan adanya ketidaktransparanan dalam proses lelang,” lanjut Yuko.
Parahnya lagi, tim kuasa hukum mengungkap dugaan bahwa lima unit ruko milik kliennya telah dijual pada November 2025 dengan harga di bawah pasar (undervalue).
Dugaan penggelapan dokumen risalah lelang menyeret sebuah bank pelat merah cabang Joglo ke ranah hukum. 
BERITA TERKAIT: