Yorrys Raweyai: Maraknya Gerakan Buruh Bukan Untuk Menumbangkan Pemilik Modal

Demo kali ini mengusung bera­gam tuntutan, mulai dari peno­lakan rencana kenaikan harga BBM, implementasi jaminan so­sial, upah layak, sistem kerja alih daya (outsourcing), buruh kon­trak hingga politik upah murah.

Jika ditelusuri, problem yang di­hadapi serikat buruh dan pe­kerja di Indonesia masih berku­tat di se­putar isu kebebasan ber­­­se­­rikat, pe­langgaran hak-hak nor­­matif, kom­pleksitas penang­an­an relasi hubu­ngan industrial, dan ke­bi­jakan pe­merintah yang cen­derung terjebak pada rezim pasar kerja fleksibel. Semua pro­blem terse­but sangat tidak meng­untungkan para pekerja.

Hal disampaikan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pe­kerja Se­luruh Indonesia (KSPSI) Yorrys Raweyai kepada Rakyat Mer­deka, kemarin.

“Problem-problem itu yang te­rus memicu maraknya gerakan bu­­­ruh di tanah air. Di sisi lain, ge­rakan pengorganisasian se­rikat buruh dan pekerja di In­donesia juga belum me­nun­juk­kan kema­juan signifikan,’’ papar Yorrys.

Berikut kutipan selengkapnya;

Sebenarnya apa sih masalah utama para buruh?
Problem umum yang dihadapi kebanyakan serikat pekerja dan buruh menyangkut rendahnya pendidikan politik buruh, kon­flik internal serikat pekerja, po­la per­juangan yang cende­rung nor­matif, dan kentalnya feno­mena personifikasi di tubuh serikat pekerja dan buruh.

Gerakan buruh ini dikha­watirkan bisa menumbangkan pemodal, ini bagaimana?
Gerakan buruh dan pekerja di Indonesia tentu tidak bertu­juan menumbangkan kaum pe­milik modal (kapitalis-borjuis) se­perti ditawarkan Karl Marx.

KSPSI justru menganut paham hu­bungan industrial yang har­mo­nis, dinamis dan berkeadilan se­perti tertuang dalam Undang-un­dang Nomor 13 Tahun 2003.

Hubungan yang harmonis ter­se­but tidak bisa muncul dari satu pihak, tapi dari semua pihak. Baik itu pekerja, pengusaha dan pe­merintah yang berfungsi bukan sa­ja hanya sebatas regulator, tapi juga sebagai eksekutor.

Artinya buruh dan pengusa­ha bergandeng tangan?
Betul. Di Indonesia, buruh dan pengusaha sama-sama merupa­kan faktor penting dalam pemba­ngunan nasional. Makanya tidak boleh satu pihak mendominasi pi­hak yang lain.

Buruh dan pengusaha harus sa­ma-sama bergandengan tangan, men­jadi mitra strategis untuk me­ningkatkan produktivitas. Apa­bi­la ada persoalan, maka kedua be­lah pihak harus melakukan  dia­­log yang setara dan berimbang atas dasar kepentingan bersama demi kelangsungan industri.

Bagaimana metode dialognya?
Mekanisme dialog sosial se­ba­gai kunci penyelesaian konflik industrial. Karena itu, mogok dan demo, meskipun tetap diperlu­kan, namun hal tersebut meru­pakan pilihan terakhir. Mekanis­me perundingan jelas le­bih pro­duktif dan solutif ketim­bang jalan aksi massa yang reak­tif-kon­fron­tatif dan berpotensi anarkis.
   
Apa mungkin pengusaha mau melakukan dialog?
Perubahan politik dan demok­ratisasi di Indonesia sangat me­mungkinkan untuk menjadikan dialog sebagai sebuah mekanis­me yang paling tepat digunakan un­tuk menyelesaikan konflik hubungan industrial antara bu­ruh, pekerja dan pengusaha.

Serikat pekerja, pengusaha dan pemerintah seharusnya mempu­nyai kepentingan untuk mening­katkan kesejahteraan pekerja dan kelangsungan perusahaan.

Peningkatan produktivitas ti­dak  bisa hanya menjadi kewaji­ban para buruh dan pekerja saja. Pengusaha juga memiliki tang­gung jawab yang sama dengan ca­ra meningkatkan upah yang layak bagi para pekerja.

Buruh ingin upah yang la­yak, sedangkan pengusaha ingin murah, bagaimana mem­per­temukannya?
Pengusaha perlu mengetahui bah­­wa dengan upah yang layak, pasti berimplikasi pa­da mening­katnya produktivitas kerja.

Kedua belah pihak seharusnya ber­usaha untuk transparan. Sa­ling memberi informasi secara ju­jur dan ter­buka. Dalam mem­perjuangkan kepen­tingan­nya, kedua pihak harus memper­tim­ba­ngan ke­seimbangan ke­penti­ng­an pihak lain.

Bagaimana dengan peran pemerintah?
Pemerintah juga harus pro­aktif demi terciptanya kesetara­an hu­bu­ngan industrial yang harmonis. Serikat pekerja dan buruh harus memperkuat diri, dan ini tugas kami.

Kami sadar, tanpa kuatnya se­ri­kat buruh dan pekerja, maka gera­kan buruh tidak akan mak­si­mal. Penguatan organisasi se­ri­­kat pe­kerja dan buruh me­ru­pa­kan ke­butu­han mendasar. Bukan hanya sebatas untuk memper­juangkan kepentingan buruh se­mata, tapi juga kepen­tingan bang­sa seperti dicita-citakan para pendiri bangsa ini.

Artinya organisasi buruh se­ba­gai kekuatan perubahan?
Ya. Organisasi buruh dan pe­ker­ja harus dapat mem­po­si­si­kan dirinya sebagai kekua­tan peru­ba­­han bangsa. Makanya se­rikat bu­ruh dan pekerja harus sa­dar po­litik, sehingga tidak rentan untuk dipolitisasi. [Harian Rakyat Merdeka]