MS Kaban: Yusril Memang Nyapres, Masyarakat Silakan Menilai

“Sebelum 22 April menda­tang, DCS sudah rampung. Di ting­kat daerah,  tanggal 14 April sudah pasti selesai,” kata Ketua Umum PBB, MS Kaban kepada Rak­yat Merdeka, kemarin.

Sejak PBB ditetapkan KPU sebagai peserta Pemilu 2014, me­reka bekerja keras menyusun daf­tar caleg daerah maupun pusat. Be­kas Menteri Kehutanan ini me­nyatakan, caleg yang bergabung di PBB semakin bertambah.

Berikut kutipan selengkapnya:
               
Apakah Anda yakin penye­ra­han DCS dari PBB ke KPU bakal rampung?

Yakin dong. DPP PBB segera menyelesaikannya sesuai jadwal yang ditentukan KPU, termasuk pemenuhan keterwakilan 30 per­sen untuk kaum perempuan. Asal tahu saja jika kami sudah siapkan sejak lama. Walaupun masih berperkara dengan Bawaslu dan di Pengadilan Tata Usaha Negera (PTUN), kami tetap melakukan per­siapan. Bahkan, saat itu ham­pir 97 persen fungsionaris partai masih bertahan di PBB.

Jadi, berapa jumlah caleg yang terkumpul sekarang?

Untuk DPR terus bertambah. Se­karang ini baru terkumpul ham­pir 600 caleg untuk tingkat pu­­sat. Penambahannya tetap di­se­leksi ketat di setiap daerah pe­milihan. Untuk caleg di kantong suara PBB mengalami kelebihan kuota. Sekarang ini, di satu dae­rah ada 27-37 caleg tiap daerah pemilihan (dapil).

Bisa menyebutkan di daerah mana saja?

Di Jambi, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, NTB dan se­bagian Pulau Jawa.
               
Di Pulau Jawa, daerah mana saya yang melebihi kuota?

Di Jawa Barat. Di sana meng­alami kelebihan caleg yang cu­kup signifikan.

Apakah kelebihan kuota ini terjadi sebelum atau sesudah PBB ditetapkan sebagai peser­ta Pemilu 2014 oleh KPU?

Kelebihannya ini terjadi sete­lah PBB ditetapkan sebagai pe­ser­ta Pemilu. Pasalnya, mereka sebelumnya wait and see. Kini, semua sudah men­jalani tahapan tes dan sampai pada pemeriksaan urine. Pokok­nya, kami sudah me­lakukan persiapan matang untuk pemilu ini.

Kapan PBB serahkan DCS?

Untuk DCS di daerah, mereka rata-rata akan menyerahkannya pada 14 April dan kami berharap KPUD buka kantor di tanggal itu.
               
Kalau DPP, kapan bisa me­nye­rahkannya?

Kalau DPP mungkin menye­rah­kan­nya pada 16 April atau 18 April.
               
Apakah Anda yakin PBB bi­sa memenuhi 30 persen keter­­wakilan perempuan?
Begini. Kultur Indonesia cu­kup sulit apalagi saat ini keter­wakilan perempuan 30 persen belum ter­sosialisasi baik menge­nai pem­berdayaan perempuan di seluruh bidang, terutama politik.
               
Jadi, seharusnya bagaimana?

Ada rentang waktu penyesuai­an. Kapan partai bisa melaksa­nakan keterwakilan perempuan 30 persen itu secara penuh.
               
Apakah Anda keberatan dengan ketentuan itu?

Bukan begitu. Sekarang ini, KPU kelihatannya terkesan ingin memaksakan keterwakilan pe­rempuan 30 persen itu di seluruh Indonesia sesegera mungkin.
               
Kenapa Anda menilai KPU selalu memaksakan kehendak?

Itu sering kita lihat. Misalnya, dalam menyusun aturan parpol. Par­pol lebih sering tidak diajak mencari solusi. Katanya KPU seba­gai penyelenggara sebagai pelayan, tapi melayani siapa? KPU itu kan tugasnya untuk me­la­yani partai politik. Namun, nya­ta­nya mereka kelihatannya ingin menjadikan partai politik sebagai bawahannya. Ini kan tidak benar.
               
Apa perlu aturan mengenai keterwakilan perempuan 30 persen dihapuskan?

Sebenarnya, kita setuju-setuju saja. Tapi, penerapannya perlu ke­bi­jakan. Mungkin dalam pene­rapannya diperlukan berapa taha­pan. Kultur kita belum men­du­kung itu maka semua partai akan kesulitan, bukan hanya PBB.

O... ya Susno Duaji masuk par­­tai Anda, apa itu tidak me­nim­bulkan sentimen negatif ke depannya?

Bagi PBB, semua sudah di­pertimbangkan. Kalau ada orang yang mau masuk seperti Pak Sus­no ya harus kita buka keran­nya. Ka­lau ada yang bilang Pak Susno ber­masalah dalam persoalan hu­kum, saya justru melihat beliau su­dah clear.
               
Apa posisi Susno Duaji di PBB nanti?

Sejak awal beliau mengatakan kepada kami cukup menjadi ang­gota saja, karena Beliau mera­sa masih banyak tugas yang ha­rus diselesaikan.
            
Menyinggung soal pencalo­nan Pak Yusril menjadi capres, apa tanggapan Anda?

Pencalonan Pak Yusril sebagai presiden, saya nilai normal-nor­mal saja. Sejak tahun 1999 pun, be­liau pernah mencalonkan diri. Se­belumnya, beliau sudah punya back ground-nya dan di antara para capres, memang Pak Yusril me­miliki konsistensi dalam pene­gakkan hukum. Tapi, semua itu dikembali­kan kepada masyarakat dalam memilih partai dan figur capres. [Harian Rakyat Merdeka]