Ketua DPR Marzuki Alie mengaku pusing mencari solusi untuk mencegah banyaknya anggota dewan yang gemar bolos saat melakukan sidang paripurna.
“Sudah berulang kali melaÂkukan rapat konsultasi dengan keÂtua fraksi dan Badan KehorÂmatan (BK), tetap saja banyak yang bolos. Pusing solusinya baÂgaiÂmana,†kata Marzuki Alie keÂpada Rakyat Merdeka, kemarin.
Ketua DPR, lanjutnya, tidak meÂmiliki kewenangan seperti pimÂpinan perusahaan atau pimÂpinan tentara untuk memberikan sanksi.
“Kewenangan Ketua DPR kan tidak seperti seorang chairman atau komandan yang bisa tegas menjatuhkan hukuman bagi yang bolos,†paparnya.
Berikut Kutipan selengkapnya:
Waduh, kalau itu sih nggak terÂhiÂtung. Dalam rapat konsultasi itu selalu saya sampaikan mengeÂnai banyak anggota dewan yang sering bolos.
BK juga sudah kita minta untuk menegakkan kehormatan DPR setegas-tegasnya, tapi ya sulit juga ternyata. Sekarang semua kemÂbali kepada ketua fraksi dan BK. Pimpinan DPR tidak mungÂkin bisa berbuat apa-apa.
Kok pasrah begitu?
Mau apa lagi. Dalam rapat konÂsulÂtasi sering saya sampaikan keÂpaÂda fraksi dan BK mengenaai panÂdangan masyarakat terhadap DPR yang saat ini begitu buruk, khususnya kedisiplinan. Setiap mau sidang paripurna, selalu saya hubungi pimpinan fraksi via SMS dan telepon.
Selama ini yang masih banÂdel-bandel diapain?
Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Cuma saya menghimbau saja kepada mereka yang suka bolos. Sering saya bilang kepada meÂreka sidang kita sering dilihat rakÂyat. Tapi tanggapannya selalu buÂruk seolah kita tidak bertanggung jawab terhadap konstituen.
Walau sudah sering diingatkan begitu, tetap saja banyak bangku koÂsong.Aduh susah banget mengÂajak mereka berubah menÂjadi lebih baik.
Berarti sekarang tergantung fraksi?
Betul. Fraksi yang seharusnya mengontrol anggotanya, meneÂgur atau memberhentikan mereka atau apa kek. Saya sendiri sadar yang memÂbuat wajah DPR terÂcoreng-coÂreng adalah akibat banyaknya angÂgota DPR yang malas, tidur dan bolos sidang.
BK dong yang proaktif?
Itu juga sudah saya ingatkan. Tapi begitulah. Makanya perlu diÂsepakati bersama untuk menjaga marwah anggota DPR. Saya kira pimpinan DPR perlu hak memeÂcat anggota dewan yang malas dan bolos. Kalau kewenangan itu ada, pasti gampang mimpinnya.
Bila ada hak kepada saya, yang bolos pasti saya pecat. Sayangnya kewenangan itu tidak ada.
Bukankah sat ini ada finger print untuk menangkal pemÂbolos?
Saya sendiri juga nggak yakin finger print efektif kurangi angÂgota DPR yang bolos. Sebab, itu cuÂma dibubuhkan satu kali saja seÂtelah selesai dia bisa pergi lagi.
Bukannya ketika masuk dan pulang harus membubuhkan cap jari?
Tidak. Kalau in out-nya dilaÂkukan pembubuhan cap jari, itu bagus. Saat dia masuk membuÂbuhÂkan cap jarinya dan ketika selesai sidang juga. Maka bisa kelihatan kalau anggota dewan benar-benar hadir dan ketahuan berapa orang yang ada di dalam ruang sidang.
Tetap ada gunanya, cuma seÂkarang hanya bisa mengurangi peÂnitipan absen saja.
Mereka merasa menggunaÂkan finger print kayak karÂyawan?
Ah, anggota DPR ini maunya apa sih. DPR ini kan sebagai karÂyaÂwan rakyat maka perlu diatur juÂga.Maka kalau waktunya menganÂtor dan bersidang kita harus tunÂjukÂkan dong kalau kita bekerja untuk rakyat.
Kalau ada tugas dari fraksi bagaimana?
Gitu aja kok repot, asalkan ada pemberitahuan dari fraksi tentu tidak jadi masalah. [Harian Rakyat Merdeka]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: