“Saya sebenarnya nggak tahu keÂnapa dipilih di posisi itu. Tapi saya senang dengan tugas ini. Saya berusaha sebaik mungkin agar kementerian ini bisa lebih baik,†kata Anggito Abimanyu keÂpada Rakyat Merdeka, keÂmarin.
Bekas Kepala Badan KebijaÂkan Fiskal ini mengungkapkan, kesibukannya sebagai dosen UniÂversitas Gajah Mada untuk seÂmentara berhenti. Biar lebih foÂkus memperbaiki penyelengÂgaraan haji dan umroh.
“Pak Menteri Agama minta saya untuk mengelola haji dan umroh bisa lebih baik, termasuk mengenai keuangannya,†ujarnya.
Berikut kutipan selengÂkapnya:
Bidang Anda buÂkan di Kementerian AgaÂma, kenapa Anda dipilih?
Saya akui memang di KemenÂterian Agama ini saya bukan ahÂlinya. Jurusan saya bukan daÂri ilÂmu agama. Tetapi setelah saya dikasih tahu bahwa permasalaÂhan haji itu terkait dengan maÂsalah pengelolaan manajeÂmen, ya saya terima.
Kementerian Agama sering disebut-sebut sarat korupsi, kok Anda mau?
Saya menerima jabatan ini bukan tanpa berpikir panjang. Saya ingin berkontribusi ikut memperbaiki, terutama pada pengelolaan dananya yang saat ini sekitar Rp 44 triliun.
Anda siap mencegah koÂrupsi?
Insya Allah bisa saya perbaiÂki. Saya berusaha menceÂgah terÂjadinya korupsi. MemÂperÂbaiki keruwetan proses peÂnyeÂlenggaÂraan haji dan umroh. SaÂya muÂlai dari lingÂkungÂan saya senÂdiri.
Apa yang diperbaiki lebih dulu?
Kita perbaiki semuanya. MuÂlai pendaftaran lebih transparan, inforÂmasinya lebih terbuka, penÂdaftaran langsung bisa melalui bank, sistem online transparanÂsinya ditingkatkan, sampai pada pengelolaan keuangan diperÂbaiki. Saya tidak akan memÂpuÂnyai kewenangan mengatur kurÂsi naik haji.
Maksudnya?
Ya, semuanya harus berdasarÂkan nomor urut. Saat ini daftar tungÂgu sekitar tujuh sampai delaÂpan tahun. Pengelolaan dan peÂnempatan keuangan jemaah haji akan ditangani secara transparan.
Setiap uang yang mereka taÂnamkan akan saya tanamkan atas nama Menteri Agama kepada jasa keuangan yang memberi nilai pengembalian. Kemudian nilai pengembalian itu diberikan keÂpada jamaah.
Apa itu saja manfaatnya bagi jamaah?
Saya pastikan setiap jamaah yang melakukan setoran awal akan mendapatkan manfaat. KaÂmi akan berbuat semaksimal mungÂkin agar banyak manfaat yang diterima jemaah.
Apa dengan sistem ini menÂcegah korupsi?
Transparansi pengelolaan uang ibadah haji dan umroh ini untuk menghindari peluang korupsi. Seperti yang saya katakan tadi, saya tidak punya kewenangan apa-apa untuk mengatur kursi naik haji. Semuanya itu harus melalui nomor urut.
Tapi banyak calon jemaah haji ingin lebih cepat kan?
Tidak boleh ada calon haji yang meminta privilege pembeÂrangkatan haji. Semuanya harus sesuai urutan pendaftaran.
PemÂberian privilege bagi caÂlon jaÂmaah haji itu dapat meÂruÂsak sisÂtem penyelengÂgaraan haji dan memancing berbagai perÂsoalan. Dampaknya akan meÂnuÂrunkan kepercayaan publik terÂhadap pelayanan haji.
Bagaimana jika terdapat peÂjabat Kementerian Agama yang memberikan keistimeÂwaan?
Saya memastikan tidak boleh satu pejabat Ditjen Haji dan Umroh yang membawa-bawa calon jemaah haji, baik itu dari kaÂlangan politisi, birokrat, atau pengusaha. Semua calon jemaah haji berangkat sesuai nomor pedaftaran.
Itulah yang perlu diluruskan dulu. Saya tahu kalau banyak jeÂmaah yang ingin berangkat haji dalam waktu secepatnya. Hal tersebut menumbuhkan peluang-peluang negatif. Artinya, sistem yang ada harus dikontrol.
Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan dugaan korupsi pengadaan Alquran?
Mengenai pengadaan AlÂquÂran itu bukan urusan saya. Itu kan terÂjadi jauh sebelum saÂya maÂsuk di kementerian ini.
SaÂya ini kan baÂru bergabung minggu lalu. Saya tidak tahu soal itu. [Harian Rakyat Merdeka]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Copyright © 2026 Republik Merdeka Kantor Berita Politik & Ekonomi RMOLID All Right Reserved.
BERITA TERKAIT: