RMOL. PDI Perjuangan tidak merasa tersindir atas pernyataan SBY bahwa banyak partai lain lebih korup dari Partai Demokrat.
“Kami tidak merasa tersindir deÂngan pernyataan Pak SBY itu. Mungkin arahnya ke partai poÂlitik lain,†kata Sekjen PDI PerÂjuangan Tjahjo Kumolo kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.
Seperti diketahui, dalam acara silaturrahmi pendiri dan deklaraÂtor Partai Demokrat, Rabu (13/6), SBY membeberkan data-data unÂtuk menguatkan pernyataannya bahwa banyak partai lain yang leÂbih korup dari partainya.
“Saya beri contoh. Di DPRD ProÂvinsi, dalam jangka 2004 hingÂga tahun ini, 2012, korupsi yang dilakukan oknum Demokrat 3,9 persen atau peringkat 5 dari seluruh partai. Masih ada 4 partai lain di atas kita. Masing-masing ada 34,6 persen, 24,6 persen, 9,2 perÂsen dan 5,32 persen. Total 75 persen,†kata SBY.
Sedangan untuk DPRD KabuÂpaten/Kota pada periode yang saÂma Demokrat menempati peÂringÂkat tiga dengan 11,5 persen, terÂkait kader partai yang terlibat kaÂsus korupsi. Di atasnya, terang SBY, masih ada dua parpol, maÂsing-masing 27 persen, dan 14,4 persen.
“Untuk tingkat menteri, DPR, gubernur, dan wali kota/bupati, oknum PD juga menempati posisi tiga. Di bawah dua parpol. Di atasÂnya masih ada dua parpol deÂngan angka 33,7 persen, dan 16,6 persen,†papar SBY.
Tjahjo Kumolo selanjutnya mengatakan, SBY menyamÂpaiÂkan hal itu bukan sebagai PresiÂden, tapi kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.
Berikut kutipan selengkapnya:
Itu hak beliau menyampaikan pidato apa saja. Termasuk mengÂkriÂtik partai politik lain, baik seÂbagai Presiden atau Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat sepanÂjang forumnya tertutup dan berÂsifat internal.
Acara itu diliput pers, ini beÂrarÂti terbuka, tanggapan Anda?
Sebagai Presiden seharusnya beÂÂliau bersikap negarawan. MesÂÂtinya SBY mengajak seÂmua komponen bangsa untuk tiÂdak terlibat dalam kejahatan koÂrupsi.
Masa sih PDI Perjuangan tidak merasa tersindir?
Pada prinsipnya PDI PerÂjuangan tidak merasa tersindir. Sebab, pernyataan itu bersifatnya internal. Kami tidak ingin masuk pada masalah intern rumah tangÂga partai politik lain, tidak etis. Kami saling menghormati dan menghargai pendapat politik atau pun strategi opini sesama partai politik.
Anda sepakat jika ada ranking partai politik yang korup?
Silakan melakukan peringÂkat sepanjang obyektif. KeÂmuÂdian harus ada pemilahan kasus. ArtiÂnya, tidak dipukul rata.
Sebab, kaÂsus KKN itu kan masalah kebiÂjakan, penyalahÂgunaan weÂweÂnang, penggunaan uang neÂgara, dan lainnya. MakaÂnya beÂberkan saja peringkat parpol korup itu.
Tapi hendaknya dilakukan seÂÂÂcara obyektif. Jangan diÂpuÂkul raÂta. Kalau tidak bisa obyekÂÂÂtif, maÂka tidak perlu. SeÂbenarnya parÂtai-partai terÂmaÂsuk PDI PerÂjuangan selalu meÂlakukan evaÂluasi internal maÂsing-masing.
SaÂya yakin kalau ada lembaga indeÂpenden melakukan peringÂkat. Itu sah-sah saja.
Kenapa masih banyak meÂlaÂkukan korupsi?
Sebenarnya penanganan kaÂsus korupsi ini sudah ada sejak dulu. Saat Ibu Megawati SoeÂkarÂÂnoÂpuÂtri menjadi PresiÂden, pemerintah dan DPR memÂbenÂtuk KPK.
Menurut saya, perlu gerakan atau kampanye nasional untuk pencegahan korupsi. Sistem dan aturannya sudah ada. Seluruh elemen bangsa mengapresiasi masalah tersebut.
Apakah dengan gerakan pencegahan korupsi saja cukup?
Tidak juga. Kuncinya pada peÂneÂgakan hukum yang berkeÂadilan. Tidak ada intervensi kepaÂda penegak hukum. ReforÂmasi biÂrokrasi harus cepat dilakÂsanakan.
ReÂkruitmen pimpinan lemÂbaga-lembaga juga harus menÂjadi prioÂritas utama.
Partai politik wajib melakukan rekruitmen secara selektif. MisalÂnya, PDI Perjuangan dalam reÂkruitmen caleg akan diawali dengan psikotes terhadap seluruh calon anggota legislatif di semua tingkatan. [Harian Rakyat Merdeka]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Copyright © 2025 Republik Merdeka Kantor Berita Politik & Ekonomi RMOLID All Right Reserved.
BERITA TERKAIT: