RMOL. Meski dikritik dari berbagai kalangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh tetap tidak melarang tersangka kasus cek pelawat Miranda S Goeltom menjadi pengajar di Universitas Indonesia.
“Belajar dengan seseorang yang sedang ditahan pun jika memiliki kemampuan untuk memÂberikan keilmuannya, sah-sah saja,’’ ujar M Nuh kepada Rakyat Merdeka, Kamis (2/2).
Seperti diketahui, KPK meneÂtapkan Miranda sebagai terÂsangÂka dalam kasus suap cek pelawat pemilihan Deputi GuÂbernur SeÂnior Bank Indonesia (DGS BI).
Namun UI tetap mempersilaÂkan Miranda mengajar. UI akan melarang mengajar jika sudah ada keputusan vonis hakim yang menyatakan bersalah.
Sikap ini dikritik peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Oce Madril. Sebaiknya Miranda Goeltom dinonaktifkan dulu dari aktivitas mengajar.
Sebab, status tersangka meÂnimÂÂbulkan image buruk kepada dunia pendidikan.
Mengajar itu bukan hanya ilmu yang diajarkan, tapi keteÂlaÂdanan, etika, patuh terhadap hukum.
M Nuh selanjutnya mengaÂtaÂkan, ada dua hal yang diperhatiÂkan sebaai dosen. Pertama, staÂtusnya sebagai pegawai neÂgeri atau bukan. Kedua, sebagai pengajar atau penyampai ilmu.
“Harus dibedakan antara staÂtus kepegawaian dengan fungsi peÂngajarnya,†katanya.
Berikut kutipan selengkapnya:
Kalau mengenai urusan huÂkum yang menyelesaikan bagian keÂpegawaian. Kalau urusan keÂpegaÂwain, itu ranahnya KemenÂterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KeÂmenpan dan RB).
Tapi kalau urusan mengajar, serahkan saja kepada rektor yang bersangkutan. Apakah Miranda masih diberikan untuk mengajar atau tidak. Di sini ada dua hal yang berbeda.
Apa yang harus dilakukan rektor?
Kalau urusan itu, biarkan samÂpai tahapan hukum sampai finalÂnya. Kalau selama proses hukum itu yang bersangkutan tidak meÂmungkinkan untuk mengajar secara fisik, maka harus ada yang menggantikannya. Nggak ada yang sulit. Kecuali kalau diperÂsulit bisa jadi sulit.
Apakah tidak dikhawatirkan konÂsentrasi Miranda terÂganggu saat mengajar?
Saya tidak tahu persis bahwa beliau ini pengajar aktif atau buÂkan. Kalau pengajar aktif, seÂlama beliau berhalangan harus digantiÂkan asistennya. Kepala Jurusan yang akan menangani. Yang penÂting selama proses beÂlajar mengaÂjar itu tidak boleh mahasiswa merasa terganggu.
Miranda bolak-balik dipeÂriksa KPK, apa tidak terbengÂkalai kegiatan mengajarnya?
Kalau sibuk menjalani proses hukum, apalagi sampai ke persiÂdangan dan penahanan, tidak mungÂkin yang bersangkutan mengajar. Maka harus digantikan pengajar lain.
Dosen itu jumlahnya banyak sekali. Kalau ada terkena musiÂbah atau kena kasus hukum, maka yang lainnya wajib mengÂgantikan. Proses belajar mengajar tidak boleh terhenti.
Seperti kita mempunyai seÂpeda, bannya bocor, lantas kita menyimpulkan tidak bisa mengÂgunakannya. Tidak dong. Kan masih ada cara lain dengan meÂnamÂbal ban atau mengganti ban tersebut. Artinya, kalau Ibu MiÂranda sudah tidak lagi mengajar secara fisik, ya saya rasa tidak akan mengganggu proses belajar mengajar. Sistemnya sudah mapan, apalagi sebesar UI.
Kita serahkan saja Bu Miranda untuk menjalankan proses huÂkumÂnya tetapi proses belajar mengajar tidak boleh terganggu.
Apa Miranda layak untuk mengajar?
Kalau mengenai yang ini, saya tidak punya kompetensi untuk menjawab. Itu terlalu jauh. Ini urusan pak rektor. [Harian Rakyat Merdeka]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Copyright © 2025 Republik Merdeka Kantor Berita Politik & Ekonomi RMOLID All Right Reserved.
BERITA TERKAIT: