Hal itu disampaikan Puan usai Rapat Paripurna DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Kamis (15/12).
"Kita tau sendiri bahwa dalam pemilukada-pemilukada yang sering berlangsung, partai politik dijadikan batu loncatan sebagai kepala daerah. Tapi setelah mereka menduduki posisinya, seolah-olah mereka merasa tidak perlu dukungan pilitik dari partai politik dari yang mendukungnya," jelasnya.
Dia menyontohkan walikota Wali Kota Bogor, Diani Budiarto, yang didukung PDIP sebelumnya. Tapi terkait dengan polemik izin mendirikan bangunan Gereja GKI Yasmin, Diani Budiarto merasa tidak didukung PDIP.
"Contohnya tidak jauh-jauh apa yang terjadi dengan Walikota Bogor. Saat masalah Yasmin, dia mengatakan tidak perlu dukungan PDIP. Dia mengatakan tidak ada UU yang mengikat kepala daerah dengan partai pendukungnya," jelas Puan.
Dalam masalah Gereja GKI Yasmin ini, PDIP berseberangan dengan Budiarto. PDIP mendesak Walikota mengijinkan jemaat GKI Yasmin menjalankan ibadah di gereja tersebut. "Kalau ada
reward, mereka mengatasnamakan kita. Namun kalau ada masalah, mereka lepas tangan," kesal Puan.
[zul]
BERITA TERKAIT: