M Jasin: Nazar Langsung Diproses Begitu Tiba di Indonesia...

“Begitu Nazaruddin tiba di Indonsia, kami lang­sung mem­ro­ses­nya. Makanya, kami ber­harap Nazaruddin mem­bawa bukti-bukti atas tu­duhannya itu. Kita akan ter­buka dan ob­yek­tif,” ujar Wakil Ketua KPK, M Jasin kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Berikut kutipan selengkapnya;

Apa reaksi KPK terhadap pe­­nangkapan Nazaruddin?
Hingga saat ini, kami masih menunggu kedatangan Naza­ruddin ke kantor KPK. Setelah Nazar kembali, kami akan lang­sung melakukan pemeriksaan terkait kasus yang menjeratnya. Kalau dia punya data, silakan bawa ke KPK.  

KPK dituding melakukan te­bang pilih menangani kasus ko­rupsi, kenapa begitu?
Lebih tepatnya kami melaku­kan tebang matang terhadap ka­sus korupsi. Proses hukum dilan­jutkan bila bukti-buktinya sudah cukup. Kami tidak asal-asalan dalam melakukan proses pembe­rantasan korupsi. Silakan saja KPK dilemahkan, tapi kami tetap saja bersemangat menangani kasus-kasus korupsi.

Apa buktinya KPK bersema­ngat?
Di masa pimpinan KPK pe­riode ke dua ini, kami telah me­nangani kasus korupsi yang meli­batkan 44 anggota DPR dari ber­bagai parpol. Dari partai pe­nguasa ada dua orang anggota DPR aktif dan dua bupati yang masih aktif.

Selain itu, ada delapan bekas menteri, delapan gubernur, enam komisioner dari Komisi Pemili­han Umum, Komisi Yudisial, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Lalu ada 26 bupati/walikota, empat hakim, empat duta besar, empat konsul jenderal, satu Gubernur BI dan empat Deputi Gubernur Senior BI, dua jaksa, dua pengacara, satu kurator dan beberapa direktur utama BUMN maupun swasta.

Apa hasil dari penanganan ka­sus-kasus tersebut?
Tidak ada satu pun yang bebas. Data itu fakta nyata, KPK tidak bisa disuruh pihak manapun untuk menjadikan seseorang ter­sangka, apalagi bila buktinya belum cukup berdasarkan un­dang-undang, zolim bila mengi­kuti itu.

KPK selama ini sudah bekerja secara profesional dan indepen­den berdasarkan alat bukti yang ditemukan. Apabila alat bukti suatu kasus sudah cukup berda­sarkan undang-undang, maka KPK konsisten akan memro­sesnya.

KPK tidak pernah bekerja ber­dasarkan pesanan suatu partai politik atau golongan tertentu, kami bekerja secara independen dan terbuka.

Apa Anda setuju keberadaan KPK dipermanenkan?
Permanen atau tidak, itu ter­gan­tung kemauan masyarakat. Apakah masyarakat mau kembali ke zaman jahiliyah dengan pesta pora korupsi, atau menginginkan Indonesia bersih dari korupsi.

Bagaimana dengan komite etik KPK?
Pimpinan KPK menyuruh komite etik memeriksa pimpinan KPK agar hasil pemeriksaan clear dan diumumkan ke masya­rakat. Langkah ini bertujuan agar kasusnya terang benderang.

Apa kira-kira hasilnya?
Pimpinan KPK tidak seperti yang dituduhkan Nazaruddin. Lihat saja nanti hasilnya, kita akan konsisten.

Kenapa Anda tidak men­ca­lon­­kan kembali menjadi pim­pinan KPK?
Saya sudah delapan tahun di KPK, itu sudah cukup bagi saya untuk berjihad melawan kejahatan korupsi. Setelah ini, saya akan menjadi guru besar di ITB dan mengabdi untuk jihad melawan kebodohan.

O ya, survei LSI menyebut­kan kepercayaan masyarakat ter­hadap KPK menurun tahun 2011 ini,  apa komentar Anda?
Apapun hasil surveinya, kami tetap menghargai. Namun, survei itu bertepatan dengan pernyataan seorang koruptor yang menye­rang balik KPK, sehingga lem­baga survei itu dapat saja dituding melakukan survei atas dasar pesanan.

Hasil survei itu tentu bisa naik turun sesuai dinamika tingkat pe­mahaman masyarakat dan perfor­mance seseorang yang disurvei. Kami tetap berkomitmen untuk instrospeksi diri dan melakukan evaluasi untuk terus meningkat­kan kinerja dalam pemberantasan korupsi.

KPK tetap konsentrasi dalam usaha pemberantasan tindak pi­dana korupsi walau berbagai usaha pelemahan KPK terus dilan­carkan oleh beberapa pihak.

Berbagai usaha pelemahan terhadap KPK, kita jawab dengan prestasi dan kinerja yang bagus, sehingga masyarakat terus men­dukung KPK.   [rm]